Rabu, 24 Desember 2008

SBY TAK RELA INDONESIA KEHILANGAN PULAU

-Upayakan pemberian nama bagi 17.480 pulau

Lepasnya dua buah Pulau yakni Ligitan dan Sipadan dari pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia ke Negara tetangga Malaysia membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertindak cepat dengan melakukan inventarisasi penamaan pulau-pulau di Indonesia agar diakui dan memperoleh pengesyahan dari komunitas dunia.
Presiden yang kelahiran Pacitan ini menganggap kasus Ligitan dan Sipadan merupakan pelajaran berharga sekaligus pengingat bagi bangsa Indonesia, khususnya generesi penerus bangsa untuk lebih waspada didalam memberikan pengamanan dan mempertahankan wilayah nusantara sehingga kasus Ligitan dan Sipadan tidak terulang lagi dimasa mendatang.
Dikatakan, lima puluh satu tahun yang lalu (13/12-57) Perdana Menteri Ir. H. Juanda telah mendeklarasikan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan. Perjuangan untuk meyakinkan kepada masyarakat dunia itu kemudian dilanjutkan oleh pakar hukum kelautan diantaranya Prof. Mochtar Kusuma Atmadja dan Prof. Hasyim Djalal yang berhasil meyakinkan masyarakat dunia bahwa Indonesia sebagai Negara Kepulauan. Perjuangan mereka itu amat berat dan melelahkan, oleh karenannya kita sebagai generasi penerus berkewajiban mengamankan dan mempertahankan apabila terdapat kekuatan lain yang mengganggu wilayah Indonesia.
“Jangan sampai Indonesia kehilangan pulau lagi. Jangan sampai sejengkal tanahpun atau satu mil lautpun yang telah menjadi bagian wilayah Indonesia direbut oleh bangsa lain. Saya juga tidak relah bila dimasa mendatang wilayah Indonesia dijadikan wilayah kejahatan oleh oknum penjahat dalam negeri yang bekerjasama dengan sindikat luar negeri,” demikian tegas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutannya memperingati Hari Nusantara ke-9 Tahun 2008 di Pelabuhan Gresik, Jawa Timur hari Rabu (24/12) siang, yang menurut Presiden peringatan ini untuk mengenang Ir. H. Juanda dan pakar hukum kelautan didalam memperjuangkan batas-batas wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan.
Menurut Presiden dari jumlah 17.480 pulau yang dimiliki Indonesia ternyata masih banyak pulau-pulau yang tidak diberi nama. Kondisi semacam ini bila tidak segera dilakukan pencatatan penamaan akan menjadi pemicu konflik antar negara.
Untuk mengatasi kekhawatiran itu, Pemerintahannya pada tahun 2005 melakukan inventarisasi penamaan terhadap pulau-pulau yang masuk dalam batas wilayah NKRI secara besar-besaran. Pada 5000 pulau di 11 Provinsi. Tahun 2006 kegiataan penamaan diberikan untuk 3.856 pulau juga di 11 Provinsi, dan pada bulan Agustus 2007 telah dilakukan investarisasi penamaan untuk 4.981 pulau agar memperoleh pengakuan dan pengesahan oleh komunitas dunia.
“Kegiatan penamaan ini harus kita lakukan terus menerus sampai sejumlah 17.480 pulau memiliki nama. “Sebab kalau tidak akan membahayakan bagi Indonesia dimasa depan. Jelas dapat dipastikan nantinya akan ada negara lain yang meng-klaim pulau-pulau terluar milik negaranya. Padahal pulau-pulau itu milik Indonesia yang hanya karena tak bernama dan kurang terurus pulau-pulau berpindah tangan, seperti Ligitan dan Sipadan yang sekarang ini menjadi milik negara Malaysia,” demikian Presiden.
Agar Indonesia tetap diakui sebagai negara kepulauan maka SBY mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk memelihara keutuhan semua pulau yang menjadi bagian dari negara Indonesia sekaligus meningkatkan pertahanan pengamanan dan pertahanan di perairan laut hingga batas negara, sehingga 17.480 pulau terjaga kemanannya dan terpelihara lingkungannya, termasuk budaya dan keindahan alam yang dimiliki oleh masing-masing pulau.



“Secara bertahap kita akan membangun infrastruktur di daerah-daerah kepulauan termasuk memajukan dunia pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kemaritiman dan bahari agar generasi muda bisa trampil dan memiliki pengetahuan tentang konsep negara kepulauan, ”kata Presiden.
Sementara itu, Pj. Gubernur Jawa Timur Setia Purwaka didepan Presiden berharap Pemerintah Pusat agar memberikan dukungan dan komitmen kepada Pemerintah Propinsi Jawa Timur diberikan kesempatan untuk mengelolah sendiri pelabuhan regional sesuai dengan keputusan Menhub Nomor 53 Tahun 2002 agar Propinsi nantinya secara maksimal bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Setia Purwaka di wilayah Propinsi Jawa Timur terdapat 70 pelabuhan terdiri dari 26 pelabuhan umum, 21 pelabuhan khusus, 11 pelabuhan perikanan dan 12 dermaga untuk kepentingan sendiri. Dari Pelabuhan sejumlah itu telah memberikan kontribusi yang tinggi terhadap perdagangan antar pulau maupun internasional.
Dari catatan selama tahun 2007 perkembangan angkutan laut yang melalui Tanjung Perak volume ekspor-import mencapai 18,8 juta metrik ton dengan kunjungan kapal sebanyak 1.666 kapal. Volume angkutan dalam negeri mencapai 15,6 juta metrik ton dengan kunjungan kapal sebanyak 9.505 kapal. Sedang volume angkutan pelayaran rakyat mencapai 296 ribu metrik ton dengan kunjungan kapal 889 secco. Sementara untuk menjangkau daerah terpencil di wilayah Propinsi Jatim terdapat dua trayek kapal perintis masing-masing di pelabuhan pangkal tanjung perak Surabaya 1 kapal dan 1 kapal lainnya di pelabuhan tanjung wangi yang keduanya melayani masyarakat di Kabupaten Sumenep dengan trayek al. Surabaya – Masalembu.(HUMAS PEMPROV.JATIM/mur)

Surabaya, 24 Desember 2008
Kepala Sub.Bagian Humas

Drs. SUHARDJO BAGUSTANTO
NIP. 510 063 268

Senin, 22 Desember 2008

LIMA KALI JATIM RAIH ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA

Untuk ke lima kalinya Anugerah Parahita Ekapraya dari Presiden RI di raih oleh Pemprop. Jatim. Anugerah Prahita Ekapraya merupakan penghargaan yang diberikan bagi Pemerintah Propinsi maupun Kabupaten/Kota yang berhasil melaksanakan program berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender.
Penghargaan tersebut oleh Pemprov. Jatim diraih secara berturut-turut sejak tahun 2004. Saat itu Jawa Timur dinilai oleh Tim Pusat yang terdiri dari unsur Kementeriaan Negara Pemberdayaan Perempuan RI dan Tim Independen terdiri dariunsur pakar/pemerhati gender, media massa dan LSM sebagai Propinsi yang berhak memperoleh Anugerah Parahita Ekapraya Tingkat Pratama. Pada Tahun 2005 berhasil meraih Tingkat Madya, kemudian tahun 2006 dan 2007 ditetapkan sebagai Tingkat Utama. Menjelang akhir Tahun 2008 ini Jawa Timur kembali ditetapkan sebagai Propinsi yang masih berhak menerima penghargaan tersebut untuk Tingkat Utama.
Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2008 tersebut menurut Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Prov. Jatim Dr. Soenyono merupakan kado akhir tahun 2008 bagi masyarakat Jawa Timur, khususnya kaum perempuan. “Kita didalam memberdayakan perempuan maupun memberikan perlindungan anak telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada Perda Propinsi Jatim sejak tahun 2005. Jadi disektor ini kita juga fokus,” tandas Dr. Soenyono menjelang keberangkatannya ke Jakarta mendampingi Pj. Gubernur Jatim
Pengharaan ini diberikan langsung oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono berlangsung di Jakarta Convention Centre bertepatan pada Hari Ibu ke-80 tanggal 22 Desember 2008. Penerima Penghargaan tersebut untuk tingkat utama selain Pj. Gubernur Jatim Setia Purwaka, juga Gubernur Jateng, Gubernur Lampung , Gubernur Sumatera Utara serta Bupati Lampung Selatan. Sedang Pemerintah Kabupaten di Jawa Timur yang berhasil meraih penghargaan yang sama ialah Bupati Tulungagung dan Bupati Malang.
Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mensukseskan program/kegiatan pemberdayaan perempuan, dan pengarusutamaan gender maupun terhadap perlindungan anak terlihat dari penyediaan anggaran yang disediakan. Pada tahun 2005 anggaran yang disediakan mencapai Rp.4.175.065.000. Tahun 2006 meningkat menjadi Rp.4.926.096.000. Tahun 2007 dianggarkan Rp.3.655.540.000, dan tahun 2008 sebesar Rp.3.061.162.500. Sedangkan anggaran yang disediakan pada Tahun 2009 meningkat drastis mencapai Rp.15 milyar.
Keberhasilan Jawa Timur dalam melaksanakan program Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender (PUG) al. telah dibentuknya program Pemberdayaan Perempuan Pengembangan Ekonomi Lokal (P3EL) sejumlah 224 kelompok di 38 Kab/Kota dengan pemberian bantuan modal bergulir sebesar Rp.25 juta per Kab/Kota.
Sementara itu untuk peningkatan peran perempuan saat ini sudah terbentuk 9.404 kelompok Bina Keluarga Balita, 3.723 kelompok Bina Keluarga Remaja, dan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera sebanyak 9.746 kelompok dengan sasaran utama keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I (keluraga miskin) dan yang telah memiliki usaha sebanyak 48.197 keluarga..
Untuk Perlindungan Perempuan dan Anak, di Propinsi ini telah dibentuk Pusat pelayanan Terpadu (PPT) korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. PPT ini ditempatkan di RS Bhayangkara Surabaya. Di seluruh Jawa Timur sudah terbentuk PPT sebanyak 27 yang diharapkan bisa menangani kasus di masing-masing daerah. Menurut catatan (Januari s/d Oktober 2008) PPT di RS. Bhayangkara menangani sejumlah 115 kasus akibat kekerasan dalam rumah tangga, 12 kasus akibat perkosaan, 106 kasus penganiayaan, dan 97 kasus berkaitan dengan Trafiking atau perdagangan perempuan dan anak. (HUMAS PEMPROV. JATIM/mur).
Surabaya, 22 Desember 2008
Kepala Sub.Bagian Humas

Drs. SUHARDJO BAGUSTANTO
NIP. 510 063 268

Jumat, 19 Desember 2008

SEJUMLAH 1128 PNS DI SUMPAH/JANJI SEBAGAI P

Sejumlah 1128 pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintah Propinsi Jawa Timur pada hari ini diambil Sumpah/janji di Gedung Islamic Centre Surabaya, Jumat (19/12). .
Demikian diungkapkan Plt.Sekda Prop Jatim Drs. Chusnul Arifin Ddamuri, Msi,MM pada acara pelaksanaan pengambilan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemProp Jatim.
Chusnul mengatakan pengambilan sumpah/janji ini sangat terlambat, tetapi lebih baik terlambat dari pada tidak sam sekali. Seharusnya semenjak CPNS jadi PNS karena kesibukan pejabat terpaksa terlambatt. Tetapi untuk kedepan akan diusahakan tidak terlambat lagi.
Lebih lanjut dijelaskan secara formal sumpah/jabnji yang dilaksanakan hari ini, dapat membina PNS yang bersih, jujur dan sadar akan tanggungjawab sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat yang baik, lebih-lebih zaman sekarang harus hati-hati jangan sampai terjebak di dalam hal yang tidak baik.
Untuki itulahh Saudara diambil sumpahh dengan maksud agar dalam diri kita masiong-masing telah dibentuk kekuatan yang luar biasa, secara normatif dan sosiologis, bahwa sumpah ini harus dilaksanakan dan yakinlah kalau kita melanggar sumpah maka kita berkiaanat kepada Tuhan YME.
”Hendaknya sumpahh tsb harus dihayati, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, apabila dipatuhi saya yakin setiap pernbuatan sebagai aparatur akan terkendali oleh sumpahh itu. Jelasnya”.
Menurut Chusnul didalam perjalanan hidup kadang kala tidak luput dari ujian-ujian,jangkan kita,Nabipun menghadapi ujian yang cyukup berat.Hanya orang yang sabar dan percaya pada diri sendiri yang bisa mengatasinya.
Disampingi itu Chusnul menjelaskan tentang PP 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat Daerah tentunya banyak masalah yang kita hadapi, lebih –lebih bagi pejabat yang tidak mendapat tempat pasti bingung dan streska. Untuk itu reseb yang baik adalah sabar, tawakal dan bersjukur.
Sementara itu Kepala Bagian Kesejahteraan Pegawai Drs. Mardijanto melaporkan sumpah/janji diikuti 1128 orang yang terdiri dari golongan IV 80 orang golongan III sejumlah 554 orang, golongan II 454 orang dan golongan I sejumlah 40 orang.
Hadir dalam sumpah/janji antara lain Asisten Administrasi dan Umum Ir. WK Mulyadi MMTdan Kepala Bawasprop Jatim I Made Sutariya, SH,M Hum sebagai saksi,para pejabat dilingkungan PemProp Jatim.(Humas Setda Jatim Yon)


Surabaya, 19 Desember 2008
KEPALA BIRO UMUM
Kepala Sub Bagian Humas


Drs.SUHARDJOBAGUSTANTO,Msi
NIP. 510 063 268

Minggu, 07 Desember 2008

Pj.GUBERNUR JATIM SANTUNI KORBAN ATRAKSI GUGUSDEPAN PRAMUKA



Pj. Gubernur Jawa Timur Setia Purwaka, SIP, MM didampingi Walikota Malang Peni Suparto dan pejabat di lingkungan Pemprop. Jatim, usai acara Peresmian Gedung dan Sanggar serta melantik Gugusdepan Gerakan Pramuka 03479-03450 Pangkalan Yayasan Pendidikan Kesehatan Kendedes Malang, Minggu (7/12) memberikan Santunan kepada korban atraksi acara Gugusdepan Pramuka di RS. Syaiful Anwar.
Korban bernama Sasadara mahasiswa semester II Yayasan Kesehatan ditunjuk bersama teman lainnya oleh penanggung jawab/panitia untuk menunjukkan kebolehan teknik menyelamatkan diri terjun dari lantai tiga (Fying Fox) apabila terjadi kebakaran. Namun naas, acara yang seharusnya membawa kegembiraan diantara mahasiswa benar-benar menjadi sebuah bencana. Hal itu disebabkan, karena tangan mahasiwai itu belum sempat menggenggam tali secara kuat, tiba-tiba saja badannya sudah meluncur kebawah terlebih dahulu.
Alhasil terjadilah peristiwa yang kurang diharapkan itu, tangan kanan mengalami posisi tidak pada tempatnya, karena sebagai tempat tumpuhan saat badan terjatuh ke halaman kampus berpaving dan diperkirakan tidak hanya tangan tulang leher dan pinggul juga terjadi patah tulang.
Buuk, begitu kerasnya suara benda jatuh itu, sehingga seluruh mahasiwa dan undangan yang semula kurang memperhatikan langsung berlarian melihat kejadian yang sebenarnya. Seluruh undangan tercengang dengan pemandangan yang semula hanya beratraksi ternyata memakan korban.
Selama sekitar seperempat jam Pj. Gubernur bersama rombongan berada di RS. Syaiful Anwar melakukan koordinasi dan berdialog dengan Kepala Rumah Sakit Syaiful Anwar dan para dokter untuk kemungkinan-kemungkinannya, juga memberikan dorongan kekuatan kepada orang korban.” Yang sabar ya semoga petugas kesehatan disini menangani putri Bapak dengan baik dan tolong kepada para jjaran medis agar diupayakan perawatan yang sebaik-baiknya untuk kesembuhan korban, ” pesan Pj. Gubernur kepada orangtua korban dan Kepala RS. Syaiful Anwar Malang.

Perlunya Revitalisasi Gerakan Pramuka
Sementara itu dalam acara terpisah, namun masih dalam rangkaian dan tempat yang sama acara Pramuka di lingkungan Yayasan Pendidikan Kesehatan Kendedes Malang, Pj. Gubernur Jatim juga memberikan Paparan Program Gerakan Pramuka berjudul ’Peran Pemerintah Daerah Dalam Revitalisasi Gerakan Pramuka Guna Mengurangi Masalah Remaja’ yang diikuti pejabat dilingkungan Pemprop. Jatim, pejabat di lingkungan Kota Malang dan para anggota pramuka yang tergabung dalam Saka Bhakti Husada, Saka Wira Kartika dan Saka-Saka Lainnya
Menurut Pj. Gubernur jatim, Gerakan Pramuka pada hakekatnya merupakan suatu gerakan pendidikan non formal yang dilaksanakan diluar lingkungan sekolah dan diluar lingkungan keluarga tetapi bisa berperan sebagai komplemen juga suplemen terhadap pendidikan formal, apabila kegiatan pendidikan kepramukaan tersebut dapat berkembang baik sebagaimana diharapakan banyak pihak.
Misalnya, lanjut Pj. Gubernur membawa dampak posistif mengatasi masalah dan tantangan remaja dan generasi muda serta berkontribusi posistif pada pembentukan kepribadian, watak dan karakter bangsa pada masa depan dengan strategi meliputi, meningkatkan citra pramuka, mengembangkan kegiatan kepramukaan sesuai karakter dan minat kaum muda, mengembangkan program pramuka peduli dan memantapkan organisasi, kepemimpinan dan sumber daya pramuka.
” Kegiatan kepramukaan yang menjadi kegiatan ekstra kurikuler di sekolah-sekolah bagaimana caranya untuk selanjutnya bisa menjadi sebuah kewajiban tentunya dengan memperkuat struktur manajemen gerakan pramuka yang profesional, jangan manajemen asal ingat, ” tuturnya.

Dikatakan, tolok ukur keberhasilan revitalisasi pramuka sebagai bagian pembangunan remaja, yaitu meningkatnya jumlah kaum muda yang terdidik melalui pendidikan kepramukaan, utamanya pada tingkat remaja, meningkatnya cakupan pembinaan kepramukaan bagi kaum muda, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pramuka dan menurunnya masalah yang dihadapi kaum muda.
” Reformasi sekarang terkesan belum Quantity of Change tetapi cenderung sudah bongkar total, sehingga terjadi ketidakjelasan dan disorientasi disegala bidang. Sehingga melalui gerakan pramuka semua permasalahan termasuk permasalahan sosial bisa ditangani yang terpenting ada political will, komitmen dengan bangsa semua stake holder, ” tegasnya.
” Masalah kesejahteraan sosial di jawa Timur cukup memprihatinkan hampir 2-3 orang setiap hari meninggal dunia karena terindikasi HIV/AIDS, belum lagi masalah gizi buruk yang mencapai 3,6 juta dan masalah kemiskinan masih ada sekitar 7 juta lebih. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia di Jatim ( IPM ) berkisar 68,06 persen masuk peringkat 22 dari seluruh propinsi di Indonesia, ” paparnya. ( Humas Setda. Prop. Jatim NUR )

Surabaya, 7 Desember 2008

Kepala Bagian Humas dan Protokol
Kepala Sub. Bagian Humas


Drs. SUHARDJO BAGUSTANTO, MSi
NIP. 510 063 268

Kamis, 21 Agustus 2008

GUBERNUR BUKA BAZAR PERBANKAN & UMKM 2008

Bazar Perbankan dan UMKM 2008 merupakan suatu kegiatan yang sangat penting untuk diadakan, karena kegiatan ini sangat bermanfaat bagi para usaha mikro agar bisa dijadikan ajang atau wadah untuk mempertemukan kaum pencari modal dengan pihak perbankan. Disamping itu, bazaar perbankan seperti ini juga sangat bagus dan bermanfaat untuk dapat dijadikan tempat sebagai sarana promosi hasil- hasil produk bagi para Usaha Kecil dan Menengah yang ada di Jatim.
Hal tersebut dikatakan Gubernur jatim Imam Utomo saat membuka Bazaar Perbakan dan UMKM 2008 di Hall Gramedia Exspo, Jl. Basuki Rachmad Surabaya, Kamis ( 21/8).
Dikatakan, sejak periode ke- dua ( tahun 2003 ) memimpin Jawa Timur, Pemprop. Jatim telah bekerjasama dengan pihak perbankan untuk bersama-sama membantu para pengusaha Usaha Kecil dan Menengah yang sudah berkwalitas eksport tetapi masih kekurangan modal maka pihak perbankan akan memberikan kemudahan pinjaman dalam permodalan dengan bunga rendah.
Untuk itu, tambahnya, kegiatan seperti harus terus dilakukan dan diadakan agar dapat mendorong pertumbuhan sektor riil melalui peningkatan penyaluran kredit dan produk perbankan lainnya kepada UMKM di Jatim. Selama ini, perkembangan perekonomian Jawa Timur terus meningkat/ baik hingga melebihi target nasional, karena ditunjang oleh perputaran sektor usaha kecil dan menengah yang bisa eksis dengan baik walaupun diterjang dengan gelombang krisis yang berkepanjangan.
Saat ini, jumlah UKM di Jatim ada sekitar 2,6 juta dan dari jumlah tersebut kira-kira baru 30 % nya saja yang telah mengakses atau berhubungan langsung dengan pihak perbankan untuk kredit penambahan modal. “ Akan tetapi jumlah tersebut masih belum optimal, kedepan kalau UKM di support dengan baik dan bagus maka perekonomian Jatim akan bertambah baik,” tegasnya.
Selanjutnya Gubernur mengatakan, ada tiga hal yang harus diperhatikan untuk membantu UKM agar bisa berjalan dan berkembang dengan baik; yaitu : masalah akses penambahan modal sulit, kwalitas produk yang kurang baik ( karena kekurangan modal) bagi UKM, serta yang terakhir adalah masalah pasar ( kesulitan pemasarannya) sehingga mengalami kesulitan untuk mengakses kredit penambahan modal ke perbankan bagi UKM yang belum memiliki paskah pasar ( ekspor).
Lebih lanjut Imam Utomo mengatakan, sebetulnya pemerintah telah memberikan bantuan kredit bagi UKM yang disebut dengan istilah KUR (kredit usaha rakyat) tanpa agunan akan tetapi bank yang ditunjuk oleh pemerintah selama ini baru empat (4) bank yakni BNI,BRI, Mandiri dan Bukopin. Disamping itu, Bank Indonesia juga menyediakan dana sebesar Rp. 60 Milyar untuk didistribusikan ke Bank- bank lain untuk para UKM dengan bungan kecil ( 5 %).” Dana sebesar Rp. 5 Milyar ini kalau pendistriannya bagus dan lancar, maka kedepannya akan ditambah lagi sebesar Rp. 2 triyun,” jelas mantan Pangdam V Brawijaya ini.
Sebelum mengakhiri sambutannya, orang nomor satu di Jatim ini berpesan dan minta pada instansi terkait, bila mengadakan bazaar dan pameran ke luar negeri untuk produk-produk UKM Jatim maka jangan terlalu murah bila mematok harga. Sebab, selama ini bila mengadakan pameran di luar negeri pasti mematok harganya sangat murah sehingga begitu pameran dibuka barng yang diparkan langsung ludes diserbu para pembeli yang rata- rata semua sangat antusias dengan hasil produk dari Indonesia yang terkenal baik kwalitasnya.
“ Untuk itu, kedepan bila mengadakan pameran lagi pasanglah harga sesuai dengan biaya dan ongkos berangkat – pulangnya. Karena bila tidak pasti UKM-nya yang akan buntung atau rugi karena kehabisan stok dan sekembalinya juga harus memenuhi banyak pesanan tapi keuntungannya tipis,” harapnya.
Sementara itu ditempat yang sama Kepala Bank Indonesia yang diwakili oleh Deputy Pemimpin BI Surabaya mengatakan, Bazaar perbankan 2008 ini merupakan media bagi bank guna mempromosikan dan menginformasikan berbagai produk perbankan yang sesuai untuk pengembangan UMKM kepada masyarakat secara lebih merata. Disamping itu, perbankan dan satgas KKMB juga diharapkan dapat menjadi lembaga keuangan dan lembaga konsultan yang bersahabat dan ramah serta mudah diakses oleh UMKM yang memerlukan dukungan permodalan dan bantuan tehnis.
Oleh karenaitu, dukungan produk perbankan khususnya perkreditan menjadi amat penting dalam rangka mendorong pertumbuhan perekonomian khususnya di Jawa Timur yang diperkirakan tumbuh hingga pada kisaran 6 – 6,5 % di tahun 2008 ini. Untuk itu, guna mendorong atau mendobrak pertumbuhan ekonomi di jatim tersebut maka peran strategis UMKM sebagai salah satu elemen penting ini tidak boleh diabaikan oleh pihak perbankan.
Selain Ibu Aniek Imam Utomo, ikut hadir dalam acara terbut antara lain Asisten bidang Ekbang Ir. Djaelani dan Asisten Administrasi dan Umum Ir. Mulyadi juga para kepala Dinas/ Badan Pemprop. Jatim serta Kepala BRI, BNI dan madiri serta Bank Jatim dan para kepala Biro Setdaprop. Jatim. ( Humas Setdaprop. Jatim ).


Surabaya , 21 Agustus 2008

Kepala Biro Umum
Kasubag. Humas



Drs. Suhardjo Bagus Tanto, MSi
Nip. 510 063 268

Rabu, 06 Agustus 2008

PAJAK URAT NADI PEMBANGUNAN

SIARAN PERS
Nomor : 489/ /045/2008

PAJAK URAT NADI PEMBANGUNAN

Pajak merupakan urat nadi pembangunan, tanpa peran serta masyarakat membayar pajak maka roda pembangunan akan terhenti.
Hal itu dikatakan Plt. Sekda Jatim selaku Ketua Umum Tim Intensifikasi PBB Jatim Drs.Chusnul Arifien Damuri,MSi.MM pada Pembukaan Rakor dan Evaluasi Pemungutan PBB Semester I Th. 2008, di Garden Palace Hotel, Selasa malam (5/8).
Menurutnya, kepedulian dan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak sangat diharapkan. Pembangunan tanpa biaya yang memadai akan sia-sia karena untuk membangun perlu biaya. Biaya tsb berasal dari pajak yang dibayar oleh seluruh masyarakat.
Dikemukakan, penerimaan PBB dalam RAPBN(P) Th. 2008 secara nasional rencananya Rp 25,27 Trilyun. Kenaikan rencana penerimaan ini menjadi beban semakin berat dan berpengaruh kepada target penerimaan PBB Jatim mengingat rencana penerimaan tersebut dibandingkan dengan tahun 2007 ternyata terdapat kenaikan sekitar 12,54% untuk PBB dan penurunan sebesar 10,58% untuk BPHTB.
Saat ini penerimaan pajak sangat dominan. Pada th. 2001 mencapai porsi 61,7% yaitu Rp 185,5 Tlilyun dari penerimaan dalam negeri sebesar Rp 300,6 Trilyun. Peran ini semakin meningkat seiring dengan meningkatnya target penerimaan dalam negeri kita, Th. 2007 lalu meningkat menjadi 71,3 % dan pada Tahun 2008 meningkat menjadi lebih dari 76%. Berdasarkan data APBN-P Tahun 2008, dari penerimaan dalam negeri sebesar Rp 638 Trilyun, Rp 580,25 Trilyun adalah berasal dari pajak dan Rp 25,27 Trilyun di antaranya berasal dari Sektor PBB.
Ditambahkan, dalam era otoda saat ini, PBB merupakan sumber penerimaan daerah yang sangat potensial, melalui pembayaran PBB, seluruh lapisan masyarakat berperan dalam memberikan kontribusi pada kelangsungan pembangunan negara, oleh karena itu optimalisasi penerimaannya perlu dilakukan dengan strategi yang efektif dan efisien.
Upaya yang dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut antara lain dengan meningkatkan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat Wajib Pajak, melalui kegiatan penyuluhan/ sosialisasi, mewujudkan pelayanan prima (excellent services), dan kegiatan lain yang mendorong masyarakat untuk senang membayar pajak.
Sementara itu Kepala Dispenda Jatim DR. H. Akhmad Sukardi, MM mengatakan, Realisasi penerimaan PBB se Jatim sampai Juni 2008 mengalami kenaikan penerimaan sebesar Rp.60 milyar lebih (4,52 %) sedangkan untuk APBN s/d Juni 2008 mengalami kenaikan penerimaan sebesar Rp.698 milyar lebih (30,40 %) dibandingkan dengan Tahun 2007 pada periode yang sama.
Upaya penagihan dalam rangka pencairan tunggakan sampai dengan Semester I Tahun 2008 sebesar Rp.31 milyar lebih atau 5,30 % dari tunggakan sebesar Rp. 587 milyar lebih (per 1 Januari 2008) dan bila dibandingkan dengan pencairan Semester I Tahun 2007 sebesar Rp. 23 milyar lebih atau 5,11 % dari tunggakan Rp. 461 lebih (per 1 Januari 2007), maka terdapat kenaikan nominal sebesar Rp. 7 milyar lebih (0,19 %).
Dijelaskan, Rakor ini untuk mengevaluasi kinerja pemungutan PBB, khususnya Semester I Tahun Anggaran 2008, sejauh mana kinerja yang menghasilkan sumber penerimaan bagi Jatim dan melihat kekurangan/ kendala yang harus diperbaiki sehingga penerimaan Tahun 2008 sesuai rencana.
Kegiatan Rakor yang berlangsung selama tiga hari yaitu tgl. 5 s/d 7 Agustus ini mengundang Narasumber Dr. LINCOLIN ARSYAD Pakar Ekonomi dari UGM Yogya yang akan memberikan pemikiran-pemikiran baru sehingga dapat meningkatkan kualitas Tim Intensifikasi Propinsi maupun Kab/Kota menentukan rencana Stratejik mengenai pemungutan PBB kedepan. Diikuti 200 orang terdiri dari Kakanwil Ditjen Pajak Jatim I, II dan III, Kakanwil XV Perbendaharaan Jatim, Kepala Bakorwil I s/d IV se Jatim, Sekda Kab/ Kota se Jatim, Kepala Dispenda/ Kepala Badan Pengelola Keuangan Kab/ Kota se Jatim Timur, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama se Jatim, Direksi PT Bank Jatim, dll.
Dalam kesempatan itu Plt.Sekda menyerahkan reward berupa bantuan biaya operasional kepada lima Tim Intensifikasi PBB Kab/ Kota yang berhasil mencapai kinerja terbaik I, II, III, IV dan V dibidang pemungutan PBB Sektor SKB untuk Semester I Th 2008 yaitu Terbaik I Kabupaten Trenggalek, Terbaik II Kab. Lamongan dan Kab. Ponorogo, Terbaik III Kab.Lumajang, Terbaik IV Kab. Pacitan dan Kab.Banyuwangi, serta Terbaik V Kab. Bojonegoro. (Humas Setda Jatim-Sil)

Surabaya, 6 Agustus 2008
A.n.KEPALA BIRO UMUM
Kepala Sub Bagian Humas


Drs. SUHARDJO BAGUSTANTO, MSi
NIP. 510 053 268

Selasa, 05 Agustus 2008

GUBERNUR JATIM TERIMA WREDATAMA NUGRAHA UTAMA PWRI


GUBERNUR JAWA TIMUR TERIMA WREDATAMA NUGRAHA UTAMA PWRI

Pengurus Besar Persatuan Wredatama Repubik Indonesia (PB PWRI), memberikan Piagam Penghargaan Wredatama Nugraha Utama kepada gubernur Jawa Timur serta beberapa Gubernur dan mantan gubernur pada acara Hari Ulang Tahun ke 46 PWRI, Kamis (24/7-2008) di Jakarta. Piagam penghargaan diserahkan oleh Menteri Dalam Negeri sebagai penghargaan atas jasa dan pengabdian para pejabat dan mantan pejabat tersebut bagi kemajuan PWRI selama ini. Keempat gubernur dan mantan gubernur yang menerima penghargaan tersebut adalah H.Imam Utomo S Gubernur Jawa Timur (periode 1998-2008), Drs. H.Danny Setiawan, M Si Gubernur Jawa Barat (periode 2003-2008), Drs. Yurnalis Ngayoh, MM Wakil Gubernur/Gubernur Kalimantan Timur (periode 2003-2008), dan Teras Narang, SH Gubernur Kalimantan Tengah (periode 2005-2010).

Selain pemberian penghargaan Wredatama Nugraha Utama, pada kesempatan tersebut juga diserahkan Penghargaan Wredatama Nugraha Madya kepada 15 orang pengurus PB PWRI dan pengurus PWRI Unit Departemen. Penghargaan tersebut diberikan sebagai tanda terima kasih atas kesetiaan dan pengabdian, serta penghormatan atas jasanya yang telah diberikan bagi kemajuan PWRI. Mereka terdiri dari H.R Soekarmin (PB PWRI), Drs. Gatot S.Hadisantoso (PB PWRI), Ny. Dra. Hj. Tien Agustinah Suwito (PB PWRI), Drs. Trisnosiswojo (PB PWRI), Drs. Soentoro Sastrosoewarno (PWRI Unit Depnakertrans), H.Subagio, SH, MM (PWRI Unit Depnakertrans), Drs. H.S Suwarto (PWRI Unit Depnakertrans), H.M Hoezein Hardjowijoto (PWRI Unit Dephub), Drs. H.Kafrawi Ridwan, MA (PWRI Unit Depag), H. Kamaluddin Tahar, SE (PWRI Deperdag), Drs. R.Sunarto Prawirosujanto, Apt. (PWRI Unit Depkes), Drs. H. Sugianto (PWRI Unit BPK), R.Tjuk Sutomo, SH (PWRI Unit BPK), Drs. Usman Damanik, Ak. MM (PWRI Unit BPK), dan H.Soegiarto (PWRI Unit PT.KAI).

Sementara itu, penghargaan Wredatama Nugraha Pratama diberikan kepada 22 orang pengurus lainnya dari PB PWRI dan PWRI Unit Departemen. Mereka terdiri dari Drs. Hanapi (PB PWRI), Drs. Wahyono (PB PWRI), Drs. Dj. T. Pardede (PB PWRI), Drs. Amin Rachman (PB PWRI), Drs. Mulud Mauluddin ( PB PWRI), H.Haryono Achmad (PWRI Unit Depnakertrans), B.Wibowo (alm/PWRI Unit Depnakertrans), H.Rachmanu Subagyo, BA (alm/PWRI Unit Depnakertrans), H.Hartono Padmowiryono, MBA (PWRI Unit Depnakertrans), Drs. H.Harsono Soerodihardjo (PWRI Unit Depnakertrans), H.Darwin Nasution (PWRI Unit Depnakertrans), H.Soerjanto, B Sc (PWRI Unit Depnakertrans), H.Moh.Zuhry (PWRI Unit Depnakertrans), Drs. Christianus Sutrisno (PWRI Unit Dephub), Hari Soebagio (PWRI Unit Dephub), H.Hamid Hadidjaya, NA ( PWRI Unit Dephub), Drs. Zainuddin Djainun (alm/PWRI Unit Dephub), Arief Sutrisno, BA (PWRI Unit Depnakertrans), Drs. Suroto (alm/PWRI Unit Depnakertrans), Drh. Sutasman (PWRI Unit Deptan), Drs. Soetjipto ( PWRI Unit Deptan), H.S Kuwarto (alm/PWRI Unit Depkes). Pemberian piagam Penghargaan Wredatama Nugraha Pratama kepada 37 orang pejabat organisasi tersebut diberikan sebagai penghormatan atas jasa-jasanya yang telah diabdikan kepada PWRI. Sampai saat ini PB PWRI telah memberikan piagam penghargaan dan tanda kehormatan kepada putera puteri terbaik sebanyak 311 piagam penghargaan.

TIGA MASALAH POKOK

Penyelenggaraan Hari Ulang Tahun PWRI ke-46 Tahun 2008 sesuai dengan Keputusan PB PWRI Nomor: 003/PB/2008 tentang Pembentukan Panitia Penyelenggara Acara HUT PWRI ke-46, dilaksanakan secara sederhana yang difokuskan kepada tiga hal, yaitu : sebagai rasa syukur kepada Tuhan YME, sebagai sarana untuk intropeksi dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi, serta sebagai tonggak baru untuk memperkokoh derajat kejuangan untuk memperbaiki harkat dan martabat para pensiunan.

Semuanya itu, diarahkan kepada tiga sasaran pokok yang dinilai paling mendasar dan kini sedang serta akan diperjuangkan PB PWRI, yaitu konsolidasi/pemberdayaan organisasi dan kelembagaan, peningkatan kesejahteraan anggota khususnya dan seluruh pensiunan pada umumnya. Adapun tema HUT PWRI ke-46 tahun 2008 adalah “HUT PWRI Tahun 2008 sebagai pendorong peningkatan kinerja seluruh jajaran PWRI”. Pada acara puncak HUT PWRI ke-46 selain diisi dengan sambutan dari Ketua Umum PWRI, pemberian penghargaan, juga hadir dan memberikan sambutannya Menteri Dalam Negeri RI Mardianto.