SBY TAK RELA INDONESIA KEHILANGAN PULAU

-Upayakan pemberian nama bagi 17.480 pulau

Lepasnya dua buah Pulau yakni Ligitan dan Sipadan dari pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia ke Negara tetangga Malaysia membuat Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bertindak cepat dengan melakukan inventarisasi penamaan pulau-pulau di Indonesia agar diakui dan memperoleh pengesyahan dari komunitas dunia.
Presiden yang kelahiran Pacitan ini menganggap kasus Ligitan dan Sipadan merupakan pelajaran berharga sekaligus pengingat bagi bangsa Indonesia, khususnya generesi penerus bangsa untuk lebih waspada didalam memberikan pengamanan dan mempertahankan wilayah nusantara sehingga kasus Ligitan dan Sipadan tidak terulang lagi dimasa mendatang.
Dikatakan, lima puluh satu tahun yang lalu (13/12-57) Perdana Menteri Ir. H. Juanda telah mendeklarasikan bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan. Perjuangan untuk meyakinkan kepada masyarakat dunia itu kemudian dilanjutkan oleh pakar hukum kelautan diantaranya Prof. Mochtar Kusuma Atmadja dan Prof. Hasyim Djalal yang berhasil meyakinkan masyarakat dunia bahwa Indonesia sebagai Negara Kepulauan. Perjuangan mereka itu amat berat dan melelahkan, oleh karenannya kita sebagai generasi penerus berkewajiban mengamankan dan mempertahankan apabila terdapat kekuatan lain yang mengganggu wilayah Indonesia.
“Jangan sampai Indonesia kehilangan pulau lagi. Jangan sampai sejengkal tanahpun atau satu mil lautpun yang telah menjadi bagian wilayah Indonesia direbut oleh bangsa lain. Saya juga tidak relah bila dimasa mendatang wilayah Indonesia dijadikan wilayah kejahatan oleh oknum penjahat dalam negeri yang bekerjasama dengan sindikat luar negeri,” demikian tegas Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutannya memperingati Hari Nusantara ke-9 Tahun 2008 di Pelabuhan Gresik, Jawa Timur hari Rabu (24/12) siang, yang menurut Presiden peringatan ini untuk mengenang Ir. H. Juanda dan pakar hukum kelautan didalam memperjuangkan batas-batas wilayah Indonesia sebagai negara kepulauan.
Menurut Presiden dari jumlah 17.480 pulau yang dimiliki Indonesia ternyata masih banyak pulau-pulau yang tidak diberi nama. Kondisi semacam ini bila tidak segera dilakukan pencatatan penamaan akan menjadi pemicu konflik antar negara.
Untuk mengatasi kekhawatiran itu, Pemerintahannya pada tahun 2005 melakukan inventarisasi penamaan terhadap pulau-pulau yang masuk dalam batas wilayah NKRI secara besar-besaran. Pada 5000 pulau di 11 Provinsi. Tahun 2006 kegiataan penamaan diberikan untuk 3.856 pulau juga di 11 Provinsi, dan pada bulan Agustus 2007 telah dilakukan investarisasi penamaan untuk 4.981 pulau agar memperoleh pengakuan dan pengesahan oleh komunitas dunia.
“Kegiatan penamaan ini harus kita lakukan terus menerus sampai sejumlah 17.480 pulau memiliki nama. “Sebab kalau tidak akan membahayakan bagi Indonesia dimasa depan. Jelas dapat dipastikan nantinya akan ada negara lain yang meng-klaim pulau-pulau terluar milik negaranya. Padahal pulau-pulau itu milik Indonesia yang hanya karena tak bernama dan kurang terurus pulau-pulau berpindah tangan, seperti Ligitan dan Sipadan yang sekarang ini menjadi milik negara Malaysia,” demikian Presiden.
Agar Indonesia tetap diakui sebagai negara kepulauan maka SBY mengajak seluruh bangsa Indonesia untuk memelihara keutuhan semua pulau yang menjadi bagian dari negara Indonesia sekaligus meningkatkan pertahanan pengamanan dan pertahanan di perairan laut hingga batas negara, sehingga 17.480 pulau terjaga kemanannya dan terpelihara lingkungannya, termasuk budaya dan keindahan alam yang dimiliki oleh masing-masing pulau.



“Secara bertahap kita akan membangun infrastruktur di daerah-daerah kepulauan termasuk memajukan dunia pendidikan dan pelatihan yang berkaitan dengan kemaritiman dan bahari agar generasi muda bisa trampil dan memiliki pengetahuan tentang konsep negara kepulauan, ”kata Presiden.
Sementara itu, Pj. Gubernur Jawa Timur Setia Purwaka didepan Presiden berharap Pemerintah Pusat agar memberikan dukungan dan komitmen kepada Pemerintah Propinsi Jawa Timur diberikan kesempatan untuk mengelolah sendiri pelabuhan regional sesuai dengan keputusan Menhub Nomor 53 Tahun 2002 agar Propinsi nantinya secara maksimal bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Menurut Setia Purwaka di wilayah Propinsi Jawa Timur terdapat 70 pelabuhan terdiri dari 26 pelabuhan umum, 21 pelabuhan khusus, 11 pelabuhan perikanan dan 12 dermaga untuk kepentingan sendiri. Dari Pelabuhan sejumlah itu telah memberikan kontribusi yang tinggi terhadap perdagangan antar pulau maupun internasional.
Dari catatan selama tahun 2007 perkembangan angkutan laut yang melalui Tanjung Perak volume ekspor-import mencapai 18,8 juta metrik ton dengan kunjungan kapal sebanyak 1.666 kapal. Volume angkutan dalam negeri mencapai 15,6 juta metrik ton dengan kunjungan kapal sebanyak 9.505 kapal. Sedang volume angkutan pelayaran rakyat mencapai 296 ribu metrik ton dengan kunjungan kapal 889 secco. Sementara untuk menjangkau daerah terpencil di wilayah Propinsi Jatim terdapat dua trayek kapal perintis masing-masing di pelabuhan pangkal tanjung perak Surabaya 1 kapal dan 1 kapal lainnya di pelabuhan tanjung wangi yang keduanya melayani masyarakat di Kabupaten Sumenep dengan trayek al. Surabaya – Masalembu.(HUMAS PEMPROV.JATIM/mur)

Surabaya, 24 Desember 2008
Kepala Sub.Bagian Humas

Drs. SUHARDJO BAGUSTANTO
NIP. 510 063 268

LIMA KALI JATIM RAIH ANUGERAH PARAHITA EKAPRAYA

Untuk ke lima kalinya Anugerah Parahita Ekapraya dari Presiden RI di raih oleh Pemprop. Jatim. Anugerah Prahita Ekapraya merupakan penghargaan yang diberikan bagi Pemerintah Propinsi maupun Kabupaten/Kota yang berhasil melaksanakan program berkaitan dengan pemberdayaan perempuan dan pengarusutamaan gender.
Penghargaan tersebut oleh Pemprov. Jatim diraih secara berturut-turut sejak tahun 2004. Saat itu Jawa Timur dinilai oleh Tim Pusat yang terdiri dari unsur Kementeriaan Negara Pemberdayaan Perempuan RI dan Tim Independen terdiri dariunsur pakar/pemerhati gender, media massa dan LSM sebagai Propinsi yang berhak memperoleh Anugerah Parahita Ekapraya Tingkat Pratama. Pada Tahun 2005 berhasil meraih Tingkat Madya, kemudian tahun 2006 dan 2007 ditetapkan sebagai Tingkat Utama. Menjelang akhir Tahun 2008 ini Jawa Timur kembali ditetapkan sebagai Propinsi yang masih berhak menerima penghargaan tersebut untuk Tingkat Utama.
Anugerah Parahita Ekapraya Tahun 2008 tersebut menurut Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Prov. Jatim Dr. Soenyono merupakan kado akhir tahun 2008 bagi masyarakat Jawa Timur, khususnya kaum perempuan. “Kita didalam memberdayakan perempuan maupun memberikan perlindungan anak telah dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) pada Perda Propinsi Jatim sejak tahun 2005. Jadi disektor ini kita juga fokus,” tandas Dr. Soenyono menjelang keberangkatannya ke Jakarta mendampingi Pj. Gubernur Jatim
Pengharaan ini diberikan langsung oleh Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono berlangsung di Jakarta Convention Centre bertepatan pada Hari Ibu ke-80 tanggal 22 Desember 2008. Penerima Penghargaan tersebut untuk tingkat utama selain Pj. Gubernur Jatim Setia Purwaka, juga Gubernur Jateng, Gubernur Lampung , Gubernur Sumatera Utara serta Bupati Lampung Selatan. Sedang Pemerintah Kabupaten di Jawa Timur yang berhasil meraih penghargaan yang sama ialah Bupati Tulungagung dan Bupati Malang.
Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam mensukseskan program/kegiatan pemberdayaan perempuan, dan pengarusutamaan gender maupun terhadap perlindungan anak terlihat dari penyediaan anggaran yang disediakan. Pada tahun 2005 anggaran yang disediakan mencapai Rp.4.175.065.000. Tahun 2006 meningkat menjadi Rp.4.926.096.000. Tahun 2007 dianggarkan Rp.3.655.540.000, dan tahun 2008 sebesar Rp.3.061.162.500. Sedangkan anggaran yang disediakan pada Tahun 2009 meningkat drastis mencapai Rp.15 milyar.
Keberhasilan Jawa Timur dalam melaksanakan program Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender (PUG) al. telah dibentuknya program Pemberdayaan Perempuan Pengembangan Ekonomi Lokal (P3EL) sejumlah 224 kelompok di 38 Kab/Kota dengan pemberian bantuan modal bergulir sebesar Rp.25 juta per Kab/Kota.
Sementara itu untuk peningkatan peran perempuan saat ini sudah terbentuk 9.404 kelompok Bina Keluarga Balita, 3.723 kelompok Bina Keluarga Remaja, dan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera sebanyak 9.746 kelompok dengan sasaran utama keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I (keluraga miskin) dan yang telah memiliki usaha sebanyak 48.197 keluarga..
Untuk Perlindungan Perempuan dan Anak, di Propinsi ini telah dibentuk Pusat pelayanan Terpadu (PPT) korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. PPT ini ditempatkan di RS Bhayangkara Surabaya. Di seluruh Jawa Timur sudah terbentuk PPT sebanyak 27 yang diharapkan bisa menangani kasus di masing-masing daerah. Menurut catatan (Januari s/d Oktober 2008) PPT di RS. Bhayangkara menangani sejumlah 115 kasus akibat kekerasan dalam rumah tangga, 12 kasus akibat perkosaan, 106 kasus penganiayaan, dan 97 kasus berkaitan dengan Trafiking atau perdagangan perempuan dan anak. (HUMAS PEMPROV. JATIM/mur).
Surabaya, 22 Desember 2008
Kepala Sub.Bagian Humas

Drs. SUHARDJO BAGUSTANTO
NIP. 510 063 268

SEJUMLAH 1128 PNS DI SUMPAH/JANJI SEBAGAI P

Sejumlah 1128 pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan pemerintah Propinsi Jawa Timur pada hari ini diambil Sumpah/janji di Gedung Islamic Centre Surabaya, Jumat (19/12). .
Demikian diungkapkan Plt.Sekda Prop Jatim Drs. Chusnul Arifin Ddamuri, Msi,MM pada acara pelaksanaan pengambilan sumpah/janji Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemProp Jatim.
Chusnul mengatakan pengambilan sumpah/janji ini sangat terlambat, tetapi lebih baik terlambat dari pada tidak sam sekali. Seharusnya semenjak CPNS jadi PNS karena kesibukan pejabat terpaksa terlambatt. Tetapi untuk kedepan akan diusahakan tidak terlambat lagi.
Lebih lanjut dijelaskan secara formal sumpah/jabnji yang dilaksanakan hari ini, dapat membina PNS yang bersih, jujur dan sadar akan tanggungjawab sebagai unsur aparatur negara dan abdi masyarakat yang baik, lebih-lebih zaman sekarang harus hati-hati jangan sampai terjebak di dalam hal yang tidak baik.
Untuki itulahh Saudara diambil sumpahh dengan maksud agar dalam diri kita masiong-masing telah dibentuk kekuatan yang luar biasa, secara normatif dan sosiologis, bahwa sumpah ini harus dilaksanakan dan yakinlah kalau kita melanggar sumpah maka kita berkiaanat kepada Tuhan YME.
”Hendaknya sumpahh tsb harus dihayati, dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, apabila dipatuhi saya yakin setiap pernbuatan sebagai aparatur akan terkendali oleh sumpahh itu. Jelasnya”.
Menurut Chusnul didalam perjalanan hidup kadang kala tidak luput dari ujian-ujian,jangkan kita,Nabipun menghadapi ujian yang cyukup berat.Hanya orang yang sabar dan percaya pada diri sendiri yang bisa mengatasinya.
Disampingi itu Chusnul menjelaskan tentang PP 41 tahun 2007 tentang organisasi perangkat Daerah tentunya banyak masalah yang kita hadapi, lebih –lebih bagi pejabat yang tidak mendapat tempat pasti bingung dan streska. Untuk itu reseb yang baik adalah sabar, tawakal dan bersjukur.
Sementara itu Kepala Bagian Kesejahteraan Pegawai Drs. Mardijanto melaporkan sumpah/janji diikuti 1128 orang yang terdiri dari golongan IV 80 orang golongan III sejumlah 554 orang, golongan II 454 orang dan golongan I sejumlah 40 orang.
Hadir dalam sumpah/janji antara lain Asisten Administrasi dan Umum Ir. WK Mulyadi MMTdan Kepala Bawasprop Jatim I Made Sutariya, SH,M Hum sebagai saksi,para pejabat dilingkungan PemProp Jatim.(Humas Setda Jatim Yon)


Surabaya, 19 Desember 2008
KEPALA BIRO UMUM
Kepala Sub Bagian Humas


Drs.SUHARDJOBAGUSTANTO,Msi
NIP. 510 063 268

Pj.GUBERNUR JATIM SANTUNI KORBAN ATRAKSI GUGUSDEPAN PRAMUKA

Pj. Gubernur Jawa Timur Setia Purwaka, SIP, MM didampingi Walikota Malang Peni Suparto dan pejabat di lingkungan Pemprop. Jatim, usai acara Peresmian Gedung dan Sanggar serta melantik Gugusdepan Gerakan Pramuka 03479-03450 Pangkalan Yayasan Pendidikan Kesehatan Kendedes Malang, Minggu (7/12) memberikan Santunan kepada korban atraksi acara Gugusdepan Pramuka di RS. Syaiful Anwar.
Korban bernama Sasadara mahasiswa semester II Yayasan Kesehatan ditunjuk bersama teman lainnya oleh penanggung jawab/panitia untuk menunjukkan kebolehan teknik menyelamatkan diri terjun dari lantai tiga (Fying Fox) apabila terjadi kebakaran. Namun naas, acara yang seharusnya membawa kegembiraan diantara mahasiswa benar-benar menjadi sebuah bencana. Hal itu disebabkan, karena tangan mahasiwai itu belum sempat menggenggam tali secara kuat, tiba-tiba saja badannya sudah meluncur kebawah terlebih dahulu.
Alhasil terjadilah peristiwa yang kurang diharapkan itu, tangan kanan mengalami posisi tidak pada tempatnya, karena sebagai tempat tumpuhan saat badan terjatuh ke halaman kampus berpaving dan diperkirakan tidak hanya tangan tulang leher dan pinggul juga terjadi patah tulang.
Buuk, begitu kerasnya suara benda jatuh itu, sehingga seluruh mahasiwa dan undangan yang semula kurang memperhatikan langsung berlarian melihat kejadian yang sebenarnya. Seluruh undangan tercengang dengan pemandangan yang semula hanya beratraksi ternyata memakan korban.
Selama sekitar seperempat jam Pj. Gubernur bersama rombongan berada di RS. Syaiful Anwar melakukan koordinasi dan berdialog dengan Kepala Rumah Sakit Syaiful Anwar dan para dokter untuk kemungkinan-kemungkinannya, juga memberikan dorongan kekuatan kepada orang korban.” Yang sabar ya semoga petugas kesehatan disini menangani putri Bapak dengan baik dan tolong kepada para jjaran medis agar diupayakan perawatan yang sebaik-baiknya untuk kesembuhan korban, ” pesan Pj. Gubernur kepada orangtua korban dan Kepala RS. Syaiful Anwar Malang.

Perlunya Revitalisasi Gerakan Pramuka
Sementara itu dalam acara terpisah, namun masih dalam rangkaian dan tempat yang sama acara Pramuka di lingkungan Yayasan Pendidikan Kesehatan Kendedes Malang, Pj. Gubernur Jatim juga memberikan Paparan Program Gerakan Pramuka berjudul ’Peran Pemerintah Daerah Dalam Revitalisasi Gerakan Pramuka Guna Mengurangi Masalah Remaja’ yang diikuti pejabat dilingkungan Pemprop. Jatim, pejabat di lingkungan Kota Malang dan para anggota pramuka yang tergabung dalam Saka Bhakti Husada, Saka Wira Kartika dan Saka-Saka Lainnya
Menurut Pj. Gubernur jatim, Gerakan Pramuka pada hakekatnya merupakan suatu gerakan pendidikan non formal yang dilaksanakan diluar lingkungan sekolah dan diluar lingkungan keluarga tetapi bisa berperan sebagai komplemen juga suplemen terhadap pendidikan formal, apabila kegiatan pendidikan kepramukaan tersebut dapat berkembang baik sebagaimana diharapakan banyak pihak.
Misalnya, lanjut Pj. Gubernur membawa dampak posistif mengatasi masalah dan tantangan remaja dan generasi muda serta berkontribusi posistif pada pembentukan kepribadian, watak dan karakter bangsa pada masa depan dengan strategi meliputi, meningkatkan citra pramuka, mengembangkan kegiatan kepramukaan sesuai karakter dan minat kaum muda, mengembangkan program pramuka peduli dan memantapkan organisasi, kepemimpinan dan sumber daya pramuka.
” Kegiatan kepramukaan yang menjadi kegiatan ekstra kurikuler di sekolah-sekolah bagaimana caranya untuk selanjutnya bisa menjadi sebuah kewajiban tentunya dengan memperkuat struktur manajemen gerakan pramuka yang profesional, jangan manajemen asal ingat, ” tuturnya.

Dikatakan, tolok ukur keberhasilan revitalisasi pramuka sebagai bagian pembangunan remaja, yaitu meningkatnya jumlah kaum muda yang terdidik melalui pendidikan kepramukaan, utamanya pada tingkat remaja, meningkatnya cakupan pembinaan kepramukaan bagi kaum muda, meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pramuka dan menurunnya masalah yang dihadapi kaum muda.
” Reformasi sekarang terkesan belum Quantity of Change tetapi cenderung sudah bongkar total, sehingga terjadi ketidakjelasan dan disorientasi disegala bidang. Sehingga melalui gerakan pramuka semua permasalahan termasuk permasalahan sosial bisa ditangani yang terpenting ada political will, komitmen dengan bangsa semua stake holder, ” tegasnya.
” Masalah kesejahteraan sosial di jawa Timur cukup memprihatinkan hampir 2-3 orang setiap hari meninggal dunia karena terindikasi HIV/AIDS, belum lagi masalah gizi buruk yang mencapai 3,6 juta dan masalah kemiskinan masih ada sekitar 7 juta lebih. Sementara itu, Indeks Pembangunan Manusia di Jatim ( IPM ) berkisar 68,06 persen masuk peringkat 22 dari seluruh propinsi di Indonesia, ” paparnya. ( Humas Setda. Prop. Jatim NUR )

Surabaya, 7 Desember 2008

Kepala Bagian Humas dan Protokol
Kepala Sub. Bagian Humas


Drs. SUHARDJO BAGUSTANTO, MSi
NIP. 510 063 268