TINGKATKAN PRODUKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN

Pelayanan dasar kesehatan dinilai masih lambat. Padahal pasien adalah raja yang perlu dilayani dengan prima, oleh karena itu produktivitas dan kualitas pelayanan harus ditingkatkan, serta efisiensi infrastruktur dan ruangan.
Hal itu dikatakan Gubernur Jatim Dr.H. Soekarwo pada acara Pencanangan Keselamatan pasien (Pasien Safety) dan Meresmikan Klinik Kosmetika Medik, di halaman RSU Haji Surabaya, usai jalan sehat memperingati MILAD (Hari Jadi) RSU Haji Surabaya XVI, Jum’at pagi (17/4).
Menurut Gubernur, dengan adanya RSU Haji brand image rumah sakit Islam bagus, dapat merubah paradigma bahwa rumah sakit Islam itu jelek. Namun pelayanan internal masih perlu dibenahi, karena rumah sakit merupakan perusahaan sosial, kegiatan pelayanan yang diberikan perlu dilakukan secara komprehensif.
“Hal itu menjadi bagian penting dalam proses manajemen rumah sakit, apalagi RSU Haji sekarang sudah berubah menjadi BLU. Pimpinan Rumah Sakit harus mengkreasikan manajemen di rumah sakit ini sebagai perusahaan sosial yang membantu masyarakat,” tandasnya.
Dalam memperingati Bulan Bhakti Pelayanan, pada Minggu kelima April ini Pemprop Jatim menandatangani lima macam kerjasama (MoU). Pertama, bekerja sama dengan Bhakti TNI akan membangun 10 ribu rumah kumuh yang tersebar di 10 Kab/ Kota, yaitu Sumenep, Pamekasan, Sampang, Bangkalan, Situbondo, Bondowoso, Probolinggo, Jember, Pacitan dan Trenggalek.
MoU kedua, dengan TNI Angkatan Darat di bidang Keluarga Berencana, ketiga dengan Polda tentang jumlah penangkapan penyalahgunaan narkoba, keempat, sebagai pilot proyek yaitu pelayanan kesehatan di Puskesmas gratis karena kesehatan sebagai kebutuhan dasar masyarakat, dan kelima pendidikan gratis, semua keperluan di bidang pelayanan pendidikan wajar 9 th betul-betul tidak ada pungutan, semua akan dibiayai Pemerintah.
”Dengan adanya lima macam kerja sama ini membuktikan bahwa program Pemprop Jatim benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jatim,” ujarnya.
Dijelaskan, Keselamatan Pasien merupakan suatu sistem dimana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman. Melalui sistem tsb. diharapkan dapat mencegah terjadinya cedera yang disebabkan kesalahan akibat melakukan suatu tindakan atau tindak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan.
Tujuan pelaksanaan Keselamatan Pasien di rumah sakit ini untuk terciptanya budaya keselamatan pasien di rumah sakit, meningkatnya akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat, menurunnya Kejadian yang Tidak Diharapkan (KTD) di rumah sakit, serta demi terlaksananya program pencegahan sehingga tidak terjadi penanggulangan (KTD)
Pelayanan yang berkualitas pada rumah sakit manapun, tidak menutup kemungkinan jika terjadi KTD yang akan berakhir dengan tuntutan hukum. Oleh karena itu menurut Gunarto, RSU Haji Sby melaksanakan Keselamatan Pasien ini untuk lebih memperbaiki proses pelayanan. KTD sebagian dapat merupakan kesalahan dalam proses pelayanan yang sebetulnya dapat dicegah melalui rencana pelayanan yang komprehensif dengan melibatkan pasien berdasar haknya. Program tsb. dikenal dengan istilah Keselamatan Pasien atau Pasien Safety.
Selain itu, Keselamatan Pasien juga dapat mengurangi KTD yang berdampak terhadap peningkatan biaya pelayanan, dan dapat menimbulkan konflik antara dokter atau petugas kesehatan dengan pasien, yang berakibat dapat menimbulkan sengketa medis, tuntutan dan proses hukum, serta tuduhan mal praktek, bahkan blow up ke media massa yang akhirnya menimbulkan opini negatif terhadap pelayanan rumah sakit. Dengan meningkatnya keselamatan pasien rumah sakit, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit dapat meningkat, terutama di RSU. Haji Surabaya.
Jalan Sehat Berhadiah Umroh
Dalam rangkaian memperingati Hari Jadinya RSU Haji Surabaya juga mengadakan kegiatan Jalan Sehat Bersama Gubernur Jatim Pak De Karwo, Wagub Jatim Gus Ipul, Prof.Dr. Rochmad Romdoni dan Kepala Dinas/ Instansi Prop. Jatim dengan start dan finish di halaman RSU Haji Sby.



Gerak Jalan bersama yang menempuh jarak sekitar 3,5 km diikuti sekitar 1.500 orang peserta ini menyediakan hadiah utama umroh bagi karyawan RSU Haji Surabaya. Yang berhasil mendapat hadiah Paket Umroh adalah Saiman (staf bagian Radiologi) dan Sumarlis (Staf Bagian Rehabiliatiasi medik). Sedangkan hadiah Sepeda motor jatuh pada Moch. Nur Bambang (Staf Inndoscopy) dan Dr. Febriana Syam (Rehabilitasi Medik). Pak De juga menyedaikan hadiah Umroh untuk peserta gerak jalan umum ( bukan staf RSU Haji Surabaya) yang diperoleh Hasan tukang parkir.
RSU haji di Indonesia dibangun di empat Provinsi, yaitu di Makasar, Medan, Jakarta dan di Surabaya. Untuk RSU Haji di Makasar dan Medan dikelola Yayasan, RSU Haji di Jakarta dikelola Depkes, sedangkan RSU Haji Surabaya merupakan RS milik Pemerintah Prov.Jatim yang didirikan berkenaan peristiwa yang menimpa para jemaah haji Indonesia di Terowongan Mina th. 1990. Dengan bantuan dari Pemerintah Arab Saudi, dilanjutkan dari Pemprov Jatim berhasil dibangun gedung beserta fasilitasnya. Sejak diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 17 April 1993 sebagai rumah sakit kelas C, dalam kurun waktu lima tahun tepatnya th. 1998 sudah berkembang menjadi RSU kelas B Non Pendidikan.
Setelah mengembangkan fasilitas, sarana prasarana dan pelayanan, sejak tgl. 30 Oktober 2008 telah memenuhi standar pelayanan sebagai RS Kelas B Pendidikan, sehingga dapat mendidik mahasiswa kedokteran dan menyelenggarakan postgraduate training untuk dokter dari RS se Jatim. Type Rumah Sakit milik Provinsi Jatim terdiri dari Klas A (RSUD Dr. Soetomo Sby, RSUD Syaiful Anwar Malang), Klas B Pendidikan RSU Haji Sukolilo, dan Klas B non Pendidikan adalah RSU Soedono Madiun.
RSU Haji Surabaya yang termasuk RS terakreditasi dengan 16 Pelayanan dan memperoleh ISO 9001-2000 ini selain melayani masyarakat tidak mampu, RSU Haji juga menyiapkan area khusus bagi pasien kelas menengah keatas. mempunyai fasilitas 226 tempat tidur perawatan dengan SDM 617 orang baik tenaga medis/ dokter, paramedis, ditunjang dengan alat medis yang memadai melayani semua lapisan masyarakat.
Sebagai salah satu rumah sakit milik pemerintah, RSU Haji diharapkan dapat mewujudkan sebagai rumah sakit pilihan masyarakat, Prima dan Islami dalam pelayanan, Pendidikan dan Penelitian. Dengan motonya ”Menebar Salam dan Senyum dalam Pelayanan”, ternyata kunjungan pasien miskin Rawat Inap selalu meningkat tercatat 2.015 orang (th.2007), 2.830 (th.2008) dan triwulan I th. 2009 sebanyak 9.11 orang. Untuk Rawat Jalan sebanyak 15.302 orang (2007), 25.257 orang (2008) dan triwulan I th. 2009 sebanyak 7.514 orang, sedangkan yang melalui IGD 857 orang (2007) dan 794 orang (2008) dan Triw.I th. 2009 mencapai 386 pasien.
Pada kesempatan itu Gubernur yang didampingi Wagub Drs. H.Saifullah Jusuf juga menyaksikan kegiatan Sunatan Massal yang diikuti 50 anak dan menyerahkan tali asih kepada pasien operasi gratis bibir sumbing yang diselenggarakan dalam rangkaian kegiatan memperingati MILAD RSU Haji ini. Massal Operasi bibir sumbing mulai dilaksanakan th. 2008 hingga saat ini telah terdaftar dan telah dilakukan operasi sebanyak 19 orang, anak usia 6 bulan – 12 th sebanyak 16 orang dan pasien dewasa 15-38 th sebanyak 3 orang, yang berasal dari berbagai kota a.l. Sby, Gresik, Sidoarjo, Lamongan, Porong, Jombang, Madiun, Sampang, dan Pamekasan. (Humas Setda Jatim –Sil)

Surabaya, 17 April 2009
A.n. KEPALA BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
Kepala Bagian Media dan Dokumentasi


Drs. SUHARDJO BAGUSTANTO, MSi
NIP. 510 063 268

KEDEPAN DIPILIH APARAT YANG CERDAS DAN INOVATIF

Kecepatan, fleksibelitas, inovatif dan pandai serta profesionalistas dalam mencari terobosan-terobosan baru sangat dibutuhkan dalam membangun dan memperkuat serta menjalankan system birokrasi pemerintahan. Untuk itu, kedepan untuk mengisi pejabat eselon atau mengangkat seorang pemimpin harus benar-benar dipilih aparat yang cerdas, inovatif dan ber-etika serta bermoral baik.
Hal tersebut dikatakan Gubernur Jatim Dr. Soekarwo saat memberikan Sambutan pada Pembukaan Diklat Pimpinan Tk. II di Ruang Graha Amerta Diklat Prov. Jatim Jl. Balongsari Tama Surabaya, Rabu ( 15/4 ).
Menurut Pakde panggilan akrapnya Pak Karwo, selain kepandaian, kecerdasan dan profesionalitas, masalah etika dan moralitas juga sangat menentukan seseorang bisa menjadi atau menduduki suatu jabatan. Karena etika dan moralitas itu sangat menentukan derajad seseorang.
Dikatakan, kalau pendidikan sudah bagus, etika dan moral juga sudah bagus maka yang dibutuhkan adalah masalah perubahan intelektual kesarjanaan dari seorang aparat. Yaitu bisa bermanfaat atau berguna bagi lingkungannya atau tidak intelektual kesarjanaannya itu, kalau tidak ya.... berarti tidak masuk dalam moninasi kredibel baik atau tidak memenuhi persyratan untuk menduduki eselon.
Sebab, tambahnya, dalam era krisis global ini dibutuhkan seorang pemimpin yang bisa cepat, tepat tanggap terhadap segala kejadian baik itu di lingkungan kerja, rumah atau disekitarnya. Dan untuk menjawab dan mengantisipasi krisis global maka semua elemen dan lembaga harus bisa dan cerdas menangkap peluang atau perubahan yang ada.
” Selain itu, kita sebagai aparat harus bisa membangun pikiran- pikiran yang bersifat sepatoris dan prakmatis. Contohnya soal, masalah real Estate. Real Estate adalah merupakan satu kawasan maka IMB-nya ya... cukup satu saja, jangan sndiri-sendiri,” ujarnya.
Untuk itu, pesan Pakde pada peserta Diklatpim II seusai mengikuti diklat ini dan kembali ke daerah masing-masing, harus memiliki pikiran-pikiran yang inovafatif dengan interparasive Corporate dengan pihak ke- 3. atau mengajak dan menggandeng pihak ke tiga untuk bersama-sama membangun daerah. Itu namanya ada perubahan setelah mengikuti Diklat, jadi jangan hanya mengandalkan APBD untuk membangun desa atau daerah.
Sementara itu Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Asmawi Rewansyah,M.Sc mengatakan, peserta Diklatpim II adalah aparat yang terpilih untuk mengikuti Diklat yang amat strategis selama 10 minggu lamanya, karena bisa bergabung dalam sebuah ” learning community” untuk mengasah dan mengembangkan kompentesi sebagai pimpinan birokrasi yang handal yang tertuang dalam sikap, perilaku, keluasan wacana, kedalaman padangan manajerial dan tehnis yang semuanya merupakan satu kesatuan kompetensi yang utuh dan wajib dimiliki oleh seserta birokrat profesional karir.
Sebab, lanjutnya, Diklatpim II ini adalah Diklat yang dipersiapkan untuk menduduki eselon II, untuk itu materi pembelajarannyapun disesuaikan dengan tugas-tugas yang akan diemban oleh pejabat eselon II. Yaitu pengembangan kompetensi kepemimpinan untuk menyiapkan pemimpin-pemimpin yang tanggap dan terampil dalam menyikapi pesatnya perubahan lingkungan stratejik bangsa dalam sistem penyelenggaraan negara.
Kepala Diklat Prov. Jatim, Drs. Sudjono, MM melaporkan, Diklatpim II Angkatan XIX tahun 2009 dilaksanakan selama 10 minggu mulai tgl 15 April s/d 18 Juli 2009 diikuti 133 orang peserta berasal dari seluruh Indonesia. Antara lain dari Prov. Riau, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Kalbar, Sulteng Bali, NTB, Jabar dan Provinsi Jawa Timur, dengan perbandingan 124 orang peserta laki-laki dan 19 orang peserta perempuan serta sudah duduk di eselon II 94 orang dan Eselon III 49 orang.
Sedang tujuan Diklatpim ini adalah untuk menembangkan pengetahuan dan keahlian PNS Eselon II secara Profesional pada pelayanan masyarakat. Dengan sasaran ingin terwujudnya PNS dalam berkompetensi secara sehat dan berinovatif serta profesional. ( Humas Prov. Jatim/Dilla )

Surabaya, 15 April 2009
Kepala Biro Humas dan Protokol
Kepala Bagian Media dan Dokumentasi



Drs. Suhardjo Bagustanto,MSi
NIP. 510 063 268

KAMPANYE HARUS BERI NILAI TAMBAH AGAR MASYARAKAT TIDAK JENUH

Berbagai kampanye yang dilakukan tokoh masyarakat calon anggota Legislatif dan DPD harus memberikan nilai tambah, bukan sebaliknya menimbulkan kejenuhan masyarakat.
Hal itu ditegaskan Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo pada Rakor mensukseskan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/ Wapres, di Ruang Graha Wicaksana Praja Kantor Gubernur Jatim Jl. Pahlawan No. 110 Sby, Rabu (18/3).
Menurut Gubernur, suasana demam Pemilu Legislatif dan persiapan Pemilu Presiden/ wapres masih dingin, maka diharapkan kerja sama semua pihak menghangatkan Pemilu. “Mari Kita wujudkan Jatim menjadi contoh bahwa Pemilu berlangsung dinamis. Jangan dianggap aman dan tertib, karena sepi dan tidak ada yang hadir. Tetapi berlangsung dinamis dalam susana tertib, aman, santun patuh dan terhadap peraturan perundangan,” harapnya.
Pemilu ini sangat penting karena semua mata dunia melihat pelaksanaan Pemilu Legislatif 9 April dan Pelaksanaan Pilpres/ Wapres 6 Juli mendatang. Karena Indonesia terkenal dengan negara demokrasi terbesar ketiga. Semua kagum tapi sayang investasi tidak pernah datang kesini. Harus ditunjukkan bahwa Pemilu di Jatim dan Indonesia berjalan dengan aman dan tertib. Aman ini yang akan mengundang investasi nantinya.
“Hal ini sudah dibuktikan pada waktu Pilgub Jatim tiga putaran yang berlangsung tenang dan sangat bagus. Mungkin pemilu yang paling tertib dan damai di seluruh dunia,” imbuhnya.
Pembangunan politik seperti ini diharapkan partisipasi masyarakat yang tinggi, oleh karena itu penyelenggaraan dan persepsi politiknya harus baik. Kalau ini dilakukan dengan baik, pembangunan politik ini tidak hanya mendorong perkembangan perekonomian, sosial dan budaya, juga akan menjadi lokomotif terhadap berbagai solusi permasalahan yang ada.
Beberapa hal yang bisa diangkat dari data empirik di lapangan langkah-langkah distribusi yang dilakukan KPU terhadap bahan sarana prasarana perlu kontrol lebih intensif lagi, daerah khas di kepulauan menjadi prioritas untuk distribusi. Selain permasalahan distribusi, menurutnya, teknis penyelenggaraan, persepsi terhadap peraturan perundangan dan penafsiran terhadap peraturan perundangan antar peserta Pileg masih belum ada kesamaan.
Agar pelaksanaan menjadi aman dan patuh terhadap perundangan, demokrasi ini harus dibangun pada posisi ketertiban pelaksanaan menurut aturan perundangan yang ada, sebab demokrasi ini berbanding lurus dengan kepatuhan hukum. Demokrasi ini ditunggu untuk melahirkan kultur yang lebih bagus, lebih santun, menghargai perbedaan, dan siap menang siap kalah. Kultur inilah yang harus ditanamkan pada masyarakat.
Oleh karena itu agar pelaksaanaan Pemilu lebih tertib, aman, demokratis, hak dan kewajiban seimbang, maka penyediaan logistik Pemilu diharapkan benar-benar dipersiapkan dengan baik agar seluruh warga masyarakat yang memiliki hak pilih benar-benar terlayani dengan baik untuk menyalurkan aspirasi politiknya.
Aspek penerapan ketentuan dan peraturan perundangan selama kampanye oleh Panwaslu yakni tenang sebelum pemilihan, menjadi bagian untuk mengontrol agar rasa kepastian dan keadilan diperoleh oleh peserta kompetisi. “Saya harap hal ini benar-benar diperhatikan dan diterapkan secara adil untuk menceagah terjadinya pelanggaran yang tidak diinginkan selama Pemilu berlangsung,” harapnya.
Aspek keamanan dan ketentraman masyarakat menjadi sangat menonjol. Selain itu aspek netralitas PNS maupun Pelaksana Pemilu sangat penting pada Pileg maupun Pilpres/ Wapres mendatang. “Saya harap hal ini dapat dijaga, baik sebelum maupun sesudah pelaksanaan Pemilu, agar seluruh tahapan Pemilu dapat berjalan semestinya, dan mencegah terjadinya penyimpangan. Karena hal ini dapat menodai demokrasi yang dibangun dalam amanat refromasi yang terus berjalan secara kualitatif.
Plt. Sekda Prop. Jatim Drs. Chusnul Arifin Damuri, MSi, MM mengatakan, Pemilu 2009 diharapkan dapat mencakup sukses dalam penyelenggaraan, sukses dalam meningkatkan partisipasi politik rakyat, serta sukses memilih pemimpin masa depan yang dapat memimpin negara ini semakin baik dan lebih mensejahterakan rakyat.
Penyelenggarakan Rakor ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/ Wapres th. 2009, agar pelaksanaannya dapat berlangsung secara demokratis tertib, lancar, aman, damai, kondusif, dan terwujud kerja sama dan kebersamaan yang kuat, serta mendapat dukungan partisipasi semua pihak.
Peserta Rakor yang terdiri dari Bupati, Sekda, Muspida, KPU, Panwaslu Kab/ Kota se Jatim ini mengikuti dengan seksama materi yang disampaikan secara detail oleh para nara sumber, antara lain Irjen Pol Drs. Aryanto Sutadi, MSc, Pangdam V/ Brawijaya, Sekretaris Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Depdagri Suwarno Putra Raharjo, KPU Arief Budiman, Badan Pengawas Pemilu RI, Wirdyaningsih, SH, MH. (Humas Setda Jatim –Sil)

Surabaya, 18 Maret 2009

A.n. KEPALA BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
Kepala Bagian Media dan Dokumentasi


Drs. SUHARDJO BAGUSTANTO, MSi
NIP. 510 063 268

JATIM TERTARIK JALIN KERJASAMA DENGAN MYANMAR

Provinsi Jawa Timur tertarik dan berminat menjalin hubungan kerjasama bidang perdagangan, investasi dan skill workers serta sister city dengan Myanmar. Ungkapan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Syaifullah Yusuf di ruang kerjanya Jl. Pahlawan 110 Surabaya, Rabu (18/3), saat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI di Myanmar, Sebastanus Sumarsono.
Menurut Wagub, dengan membuka hubungan kerjasama antara Jatim – Myanmar saat ini maka kedepan Jatim akan lebih mudah dalam mengembangkan usahanya di sana. Sebab, Myanmar sebagai negara tetangga yang masih utuh dan asli baik hutan maupun alamnya.
” Contoh, Jatim kirim tenaga ahli ( skill wokers ) seni ukir khusus mebeler karena di Myanmar Jatinya besar-besar dan masih penuh hutannya. Jadi, Jatim bisa mengembang usaha furniture dan sekaligus meng-eksport hasilnya lewat Myanmar. Atau kita kirim tenaga kontruksi dan ahli bangunan agar Jatim bisa mengembangkan bidang jasa kontruksi, sebab Myanmar masih butuh banyak bangunan gedung-gedung dan kantor-kantor,” ujarnya.
Ditambahkan, sebetulnya di Myanmar itu masih terbuka lebar kesempatan – kesempatan atau peluang untuk mengembangkan usaha baik itu usaha perdagangan ataupun usaha di bidang jasa. Sebab, di Myanmar masih asli yaitu potensi alamnya belum terjamah dan tersentuh untuk diolah, seperti batu giok dan batu bahan semen disana banyak.
Sementara itu Dubes Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Myanmar mengatakan, saat ini dan kedepan Myanmar masih membutuhkan banyak semen, kertas, mesin-mesin berat dan suku cadang bermotor, alat-alat pertanian, besi, baja, karet dan tembakau. Jadi, peluang- peluang tersebut bisa diambil Jatim baik secara langsung ataupun secara berkala.
Selama ini, tambahnya, Export Indonesia ke Myanmar antara lain kertas, besi, baja, karet dan tembakau saja. Juang yang bisa diisi oleh Provinsi Jawa Timur. Sedang Import Indonesia dari Myanmar adalah tepung, kayu gelondong, kacang-kacangan, sayur- mayur dan ikan. Dengan total nilai hingga Juni 2008 kemarin sebesar $ 159 juta US, meningkat 9,67 % dibanding tahun 2007.” Nilai transaksi export- import terus meningkat dari tahun ke tahun dan Indonesia Surplus dari Myanmar,” tegasnya.
Kedepan diharapkan, Jatim mau membuka hubungan sister city dengan Myanmar sehingga hubungan perdagangan dan hubungan bilateral antara Jatim – Myanmar bisa bertambah baik dan luas. Karena, segalanya bisa diakses langsung dari Jatim ke Myanmar.
Hadir dalam acara tersebut antara lain; Assisten Sekdaprov. Bidang Ekbang, Kadin Jatim, Disperindag, Infokom, Bappeda, BPM, Kadis Pertanian, Kepala Bakesbang Prov. Jatim dan Karo Humas dan Protokol Setdaprov. Jatim.( Humas Pemprov. Jatim ).

Surabaya, 18 Maret 2009

A.n. Kepala Biro Humas dan Protokol
Kabag. Media dan Dokumentasi



Drs SUHARDJO BAGUS TANTO,MSi
NIP. 510 063 268

PNS HARUS LAYANI MASYARAKAT SECARA PROFESIONAL

PNS sebagai aparatur negara harus memberikan pelayanan pada masyarakat secara profesional.
Hal itu dikatakan Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo dalamsambutan yang dibacakan Plt. Sekda Prop. Jatim Drs. Chusnul Arifin Damuri, MSi, MM pada Pembukaan Bimtek Analisis Beban Kerja dan Jabatan, serta Standar Kompetensi Jabatan, di Ruang Graha Wicaksana Praja Kantor Gubernur Jatim Jl. Pahlawan No. 110 Sby, Senin (16/3).
Menurutnya, peranan SDM aparatur yang handal dan profesional dalam birokrasi pemerintahan harus dipenuhi dalam era reformasi dan demokrasi sekarang ini. untuk dapat membentuk PNS yang profesional perlu ditetapkan standar kompetensi jabatan dan kode etik PNS. Kompetensi, sebagai tolok ukur seseorang untuk menduduki jabatan tertentu, sedangkan Etika Profesi adalh perilaku yang melekat pada PNS sebagai profesional dan sebagai aparatur negara. “Oleh karena itu Kompetensi dan Etika Profesi harus ditetapkan sebagai landasan dan merupakan pra-syarat dasar dalam rangka membangun profesionalisme PNS,” tegasnya.
Berkaitan dengan hal itu, langkah utama yang perlu dilakukan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) utamanya dalam penyediaan informasi jabatan adalah melaksanakan analisis organisasi untuk menyelaraskan organisasi dengan visi dan misinya. Kemudian melaksanakan analisis jabatan dan beban kerja untuk mendapatkan informasi jabatan, serta melaksanakan penyusunan standar kompetensi jabatan struktural PNS.
Kegiatan itu akan dilaksanakan secara mandiri setiap SKPD dengan membentuk Tim Analisis Jabatan. Untuk itu para Pejabat Eselon III dan IV yang membidangi kepegawaian ditunjuk mengikuti Implementasi Reformasi Birokrasi melalui program Bimtek Analisis Beban Kerja & Jabatan, agar dapat melakukan analisis beban kerja dan Jabatan, serta menyusun standar kompetensi jabatan pada instansi masing-masing.
Diharapkan, paling lambat dua bulan setelah Bimtek hasilnya bisa dievaluasi, dan selanjutnya difasilitasi untuk ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.
Sementara itu Kepala Kanreg II BKN Surabaya Yuliana Setiowati mengatakan, perubahan mendadar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan intinya perubahan mind set dan cultur set di lingkungan PNS. Semula penguasa menjadi pelayan, dari jabatan berubah menjadi amanah, dari ego sentris menjadi ego nasional, dan dari output menjadi outcome.
Kepala Biro Administrasi Organisasi Totok Suwarto, SH, MSi mengatakan, Bimtek ini diselenggarakan untuk menyamakan pola pikir dan persepsi dalam pelaksanaan perhitungan beban kerja dan penyusunan formasi jabatan serta standar kompetensi jabatan di lingkungan Prop Jatim, sehingga para peserta memahami metode dan tehnik pelaksanaan aplikasi di satker masing-masing.
Bimtek diikuti 210 pejabat eselon III dan IV yang membidangi kepegawaian ini dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu tahap pertama 17 – 19 Maret, tahap dua 23 – 25 Maret, dan tahap tiga 6 – 8 April di H. Cendana Sby. ( Humas Pemprop. Jatim- Sil)



Surabaya, 16 Maret 2009

A.n. KEPALA BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
Kepala Bagian Media dan Dokumentasi


Drs. SUHARDJO BAGUSTANTO, MSi
NIP. 510 063 268

TIGA PILAR DALAM PEMBINAAN ATLIT

Gubernur Jawa Rimur Dr Soekarwo mengatakan, ada tiga pilar dalam melakukan pembinaan olahraga yaitu atlit, pelatih dan organisasi
”Ketiganya harus bersinergi dengan baik, sehingga dapat menghasilkan atlit yang memliliki kualitas bagus,” katannya saat meresmikan Pemusatan Latihan Daerah (Puslatda) Jatim 100/II Tahun 2009 di GOR CLS Kertajaya Suarabaya Senin (16/3).
Menurutnya, ketiga pilar itu harus dikelolah dengan baik, dimana pelatih dan atlit menciptakan hubungan yang harmonis dalam melakukan pembinaan, dan orgaisasinya dikelola dengan baik pula. Oleh karena itu bila ketiga pilar tesebut telah tercipta hubungan yang harmonis, dan sinergis, maka tidakdapat dipungkiri akan menghasilkan atlit-atlit yang bagus.
Lebih lanjut diungkapkan, KONI Jatim dalam melakukan pembinaan telah berhasil menerapkan ketiga pilar tersebut dengan baik, sehingga dapat menghantarkan atlit pada setiap event nasional mapun internasional. Hal ini telah dibuktikan Atlit PON Jatim memperoleh juara umum dua kali pada PON XVI dan PON XVII.
Sementara itu Ketua Penyelenggara H. Soekarno Marsaid yang juga Ketua Harian KONI Jatim mengatakan, Puslatda 100 Jatim telah berjalan sejak awal 2005 hingga berakhir jelang pelaksanaan PON XVII. Hasil ini telah ditunjukkan dengan perolehan medali emas, perak dan perunggu bagi kontingen Jatim pada PON XVII/2008 di Palembang sebanyak 139 emas, 114 perak dan 123 perunggu. Hasil ini selain melebihi target 100 medali emas yang dicanangkan sejak dilaksanakannya Puslatda juga mampu menggusur kejayaan kontingen DKI Jakarta.
Hadir pada peresmian Pustalda Jatim100/II Muspida, Asisten Administrasi dan Umum, Asisten Kesra dan Kepala Bakesbang, Dinas Pemuda dan Olah Raga, serta para Kepala Biro Setda Prov Jatim( Humas SetdaProv.Jatim/guno)


Surabaya, 16 Maret 2000

A.n. Kepala Biro Humas dan Protokol
Kepala Bagian Media dan Dokumentasi


Drs. SUHARDJO BAGUSTANTO, MSi
NIP. 510 063 268

KEPALA DAERAH TAK USAH TAKUT DALAM MENGELOLA ANGGARAN

Gubernur dan Bupati/ Walikota adalah Kepala Daerah sekaligus sebagai pengelola anggaran di daerah baik APBD maupun APBN, tidak usah takut – takut dalam mengelola atau menjalankan dan menggunakan anggarannya sebatas itu untuk kepentingan dan keperluan umum ( masyarakat ). Khusausnya untuk kepentingan sosial atau bencana alam seperti bencana banjir dan tanah longsor, karena dalam pembuatan kebijakaan tersebut mereka para Kepala Daerah sudah diproteksi Undang-Undang.
Pernyataan tersebut disampaikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Marwan Effendi saat memberikan pengarahan pada acara Launching Kurikulum Pendidikan Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( KKN ) se Jatim di Ruang Graha Wicaksana Praja Kantor Gubernur Jatim Jl. Pahlawan 110 Surabaya, Rabu ( 11/3 ).
Dikatakan, kepala daerah tidak usah takut-takut dalam menggunakan anggaran selama itu untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi atau memkaya diri sendiri. Sebab, dalam penggunaan anggaran pasti ada anggaran prioritas atau anggaran spontan yaitu anggaran dikeluarkan berdasarkan kebijakan pengelola anggaran (kepala daerah ) karena anggaran tersebut harus segera dikeluarkan dan penggunaannya tidak bisa ditunda-tunda. Seperti saat ini yang terjadi di Jawa Timur ( banjir dimana-mana ).
Memang, sekarang ini, kata Marwan, sepertinya sudah tidak ada lagi lubang untuk berfikiran menyimpang karena segala macam gerak sudah dibatasi dengan tembok-tembok pembatas. Dan kondisi sepertilah yang tidak disenangi mereka yang senang dengan tindak korupsi.” Akan tetapi, sebetulnya masih ada ruang atau celah untuk kita segabai aparat pemerintah dan pengelola keuangan masih tetap hidup dengan memberikan penjelasan-penjelasan yang transparan,” jelasnya.
Selanjutnya ia mengatakan, korupsi itu memang mudah untuk diperbincangkan atau diomongkan akan tetapi susah untuk dihilangkan dan diberantas.Data korupsi tahun 2004 di Indonesia dan KPK saat itu baru berdiri, kejaksaan agung telah menetralisir perkara korupsi sebanyak 600 lebih sedikit. Tahun 2005, jumlah ini naik sedikit yaitu kira-kira 5 – 10 % ( sekitar 700 perkara ) data ini hasil dari penyidikan Polri dan KPK. Terus tahun 2007, data korupsi masih berkisar pada angka 700 –san perkara hasil sidik Polri dan sejak saya mulai menjabat jadi Jakpidsus tahun 2008, posisinya mulai menurun yaitu sekitar 386 perkara ini hasil penyidikan Polri dan KPK.
” 1 Jjanuari 2009 lalu jumlah perkara yang ditangani Polisi dan masuk ke pengadilan sebanyak 165 perkara, KPK 38 berkas dari 47 perkara yang diselidiki, 1.341 penyelidikan kejaksaan, dan sebanyak 1.143 perkara yang dilimpahkan ke pengadilan. Jadi, masalah korupsi di Indonesia ini bukan malah turun akan tetapi sebaliknya yaitu meningkat hampir mendekati 100 %,” jelasnya.
Sebagai contoh, beberapa waktu lalu Rakor Jaksa Agung se Dunia di Cina yang dihadiri sebanyak 165 orang Jaksa Agung salah astunya adalah saya. Katika para peserta diminta untuk maju memberikan paparan tentang perkara korupsi di negaranya, Indonesia adalah negara terkorup terbesar karena dalam waktu 5 tahun jumlah perkara yang ditangani sebanyak 3000 perkara. Sedang di Singapore rata-rata hanya 3 perkara /th itupun perkara korupsi yang nilainya kecil-kecil. Dan yang paling bersih adalah Brunai Darusalam yaitu hampir-hampir tidak ada masalah dalam waktu 5 tahun hanya ada 1 masalah korupsi.
Pertanyaan yang paling mendasar dan perlu kita cermati dan direnungkan bersama adalah mengapa kok bisa begini ? jawabannya antara lin ada 3 faktor yaitu pertama; system di Indonesia belum baik; kedua’, perilaku PNS dan penyelenggara negara kurang baik dan semua perangkat daerah tak terkecuali harus benar-benar mau memerangi masalah korupsi dimulai dari diri sendiri dan lingkungannya.
Sebelum mengakhiri pengarahannya, Marwan berharap, lima tahun kedepan pemerintahan di Jawa Timur benar-benar bersih dari urusan masalah keuangan negara. Ayo dijaga kondosif ini agar para investor mau terus datang dan menanamkan modalnya disini. Sebab, kalau tidak bulan April atau Mei nanti akan terjadi PHK besar-besaran.
Sementara itu ditempat yang sama Gubernur mengatakan, rencana penggunaan anggaran tahun 2009 ini ada perubahan yaitu sebesar 20 % anggaran di Jatim akan diperuntukkan atau digunakan untuk program padat karya di pedesaan, agar masyarakat desa tidak lari atau meninggal pedesaan menuju ke kota. Sebab, kaki lima di perkotaan sudah susah penanggulanginya jangan sampai ditambah lagi permasalahannya.
Menurut Pakde sapaan akrap Gubernur, bulan April dan Mei ini nanti akan ada pemutusan hubungan kerja ( PHK ) di yang jumlahnya cukup besar yaitu sekitar 5000 orang. Nah, untuk menanggulangi masalah PHK ya…… harus dengan PHK ( pasti harus kerja ). Caranya, pemerintah daerah harus bisa membuka lowongan kerja dengan cara padat karya.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Jatim, Dr. Rasito,MSi, melaporkan tujuan yang ingin dicapai dengan Launching program Pendidikan Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotismo (KKN) di Sekolah se Jawa Timar ini adalah untuk menanamkan nilai dan sikap hidup anti KKN lepada warga Sekolah; menumbuhkan kebiasaan perilaku Anti KKN lepada warga sekolah dan untuk mengembangkan creativitas warga sekolah dalam memasyarakatkan dan membudayakan perilaku Anti KKN.
Sedang pilihan strategi untuk menanamkan nilai, pola pikir, sikap dan perilaku Anti KKN melalui pendidikan ini didasari atas pemikiran bahwa sekolah adalah tempat proses pembudayaan sebagai lingkungan kedua bagi anak yang dapat menjadi tempat pembangunan karakter dan watak.
Oleh karena itu, tambahnya, jika sekolah bisa memberi atmosfer dalam menciptakan dan mendukung internalisasi nilai, sikap dan perilaku Anti KKN, maka kedepan generasi muda sebagai anak bangsa diyakini pasti dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi Anti KKN. Hal ini, sesuai dengan Undang-Undang No.20 tahun 2003 yaitu tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan bahwa salah satu fungís dari pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat.
Launching Pendidikan Anti KKN yang diikuti oleh seluruh Bupati/Walikota, Wabup/Wakod, Sekkab/ Sekkod dan Kadis P dan K se Jatim serta Ketua Komisi E DPRD Prov. Jatim dan para Pejabat di Lingkungan Pemprov. Jatim dan Setdaprov. Jatim.( Humas Pemprov. Jatim/ Dilla ).

Surabaya, 11 Maret 2009
Kepala Humas dan Protokol
Kepala Bagian Media dan Dokumentasi



Drs. Suhardjo Bagustanto,MSi
NIP. 510 063 268

GUBERNUR SPONTAN BERI BANTUAN 50 EKOR KAMBING ETAWA

Gubernur Jatim DR. Soekarwo dalam kunjungannya ke Kabupaten Pacitan, minggu siang (8/3) secara spontan memberikan bantuan 50 ekor kambing etawa kepada Kelompok Tani di Desa Jetis Lor dan Desa Bandar Kecamatan Nawangan masing-masing 25 ekor.
Bantuan spontan tersebut dikemukakan Gubernur ketika melihat dari dekat perkembangan ternak etawa yang dilakukan Kelompok Tani Dono Asih di Lapangan Desa Jetis Lor.
Pada kesempatan itu Gubernur juga berjanji akan membantu mencarikan pinjaman Bank dengan bunga rendah yang disubsidi Pemda, sehingga Kelompok Tani di kedua desa tersebut bisa lebih berkembang yang pada akhirnya akan dapat mensejahterakan seluruh anggotanya.
Menurut Soekarwo ternak kambing etawa sangat menjanjikan karena selain daging, susunya banyak yang membutuhkan karena baik untuk kesehatan khususnya untuk penyakit asma dan menambah vitalitas. “ Yang baik piara kambing itu 10 banding 1 artinya 10 betina 1 pejantan.” imbuhnya.
Pakde yang didampingi Bude Karwo kelihatan sangat akrab dengan masyarakat di kedua desa tersebut juga berharap agar Pacitan menjadi Kabupaten Kambing, seperti Bojonegoro yang dikenal dengan Kabupaten sapinya.
Menanggapi permintaan masyarakat untuk membangun secara khusus Pasar Kambing, Gubernur mengatakan bahwa hal itu tidak terlalu penting yang lebih penting adalah mengembangkan produk ternak untuk dipasarkan bisa melalui komunikasi antara para pembeli dengan Kepala Desa.
Sementara itu Ketua Kelompok Tani Dono Asih Desa Jetis Lor Bahrudin menyatakan, kelompoknya mempunyai 62 anggota. Di Tahun 2005 baru memiliki 25 ekor etawa terdiri dari 20 betina dan 5 jantan bantuan dari Pemerintah Kabupaten Pacitan. “Saat ini kami sudah memiliki 248 ekor dan akan terus digulirkan kepada anggota bahkan ke kelompok tani lainnya,“ tambahnya.
Sedangkan Ketua Kelompok Tani Rukun Santosa Desa Pakis Baru Nawangan Sutarni mengatakan kelompoknya yang beranggotakan 54 orang kini telah memiliki 209 ekor etawa dari semula di tahun 2006 yang baru 110 ekor.
Pihaknya juga terus berupaya untuk mengembangkan usahanya dengan memberikan bantuan kambing secara bergulir yang bisa diangsur 2 bulan sekali sesuai dengan harga kambing yang diterimanya minimal Rp. 1 Juta / ekor. (Humas Pemprov.Jatim/Shd).

Surabaya, 8 Maret 2009
A.n. Kepala Biro Humas dan Protokol
Kepala Bagian Media dan Dokumentasi


Drs. SUHARDJO BAGUSTANTO, MSi
NIP. 510 063 268

SINGAPURA URUTAN KE-6 TUJUAN EKSPOR

Sebagai salah satu negara tujuan ekspor Jatim, Singapura posisinya berada pada urutan ke-6 pada th.2007. Neraca perdagangan Jatim dengan Singapura selama th. 2003-2007 setiap tahun selalu defisit. Impor Singapura ke Jatim menurun 36,01 % dengan nilai US$ 1.468,14 juta yang menempati urutan ke-2 pada th. 2007 dari negara pengimpor ke Jatim.
Sedangkan expor non migas Jatim ke Singapura th. 2007 mengalami kenaikan sebesar US$ 733,69 juta (71,69 %). Komoditi ekspor utama non migas ke Singapura adalah kimia dasar, besi baja, otomotif, rokok, pulp, kertas, pengolahan aluminium, makanan dan minuman, pengolahan karet, tekstil, pengolahan kayu, dll.
Hal itu dikatakan Plt. Sekda Prop. Jatim Drs. Chusnul Arifin Damuri, MSi, MM ketika menerima Kunjungan Kehormatan Atase Angkatan Darat Singapura, di Kantor Gubernur Jatim Jl. Pahlawan No. 110 Sby, Kamis (5/3).
Menurut Drs. Chusnul Arifin Damuri, MSi, MM, hubungan kerjasama bilaetral Jatim – Singapura makin erat setelah dilakukan penandatanganan MoU kerja sama antara Pemprov. Jatim dengan Singapore International Foundation (SIF) 30 Juni 2005 lalu. Kerja sama meliputi Kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, lingkungan, IPTEK, administarsi, dll.
Singapura merupakan salah satu dari lima negara investor utama di Jatim, nilai iinvestasinya sampai Desember 2007 sebesar US$ 1,862,886 juta untuk 113 buah proyek, a.l. bidang kimia dasar, besi baja, otomotif, rokok.
Kerjasama bilateral ini menurutnya perlu ditingkatkan, khususnya di bidang pariwisata. Wisatawan dari Singapura th. 2008 lalu mencapai 14 ribu orang. Diharapkan tahun ini bertambah baik karena banyak pesawat yang membuka jalur penerbangan langsung Surabaya – Singapura.
Menurut Sekda, perusahaan Singapura di Jatim selama ini tidak ada yang bermasalah. Diharapkan kedepan lebih banyak lagi investor Singapura yang menanamkan investasinya di Jatim, karena masih masih peluang investasi yang menjanjikan di Jatim ini, a.l. Industri pengolahan makanan, industri hasil laut, agro industri dan industri peralatan otomotif.
Dalam rangkaian kunjungan di Jatim tgl. 4 s/d 6 Maret ini, Kolonel David Chua ingin memperkenalkan diri sebagai Atase Angkatan Darat Singapura yang sedang bertugas di Kedutaan Singapura di Jakarta sejak 29/9 tahun lalu.
Dengan didampingi stafnya Stanley Goh, ia mengadakan rangkaian kunjungan ke Jatim, melakukan pembicaraan dengan Pimpinan TNI Angkatan Darat dan Kepolisian, antara lain dengan Pangdam V Brawijaya, serta mengunjungi beberapa tempat bersejarah yang memiliki nilai-nilai budaya, karena pemerintah Singapura menganggap, jika bertugas di Indonesia harus menjalin hubungan baik dengan masyarakat sipil, karena penduduknya tidak hanya militer. ( Humas Setda. Prop. Jatim. Sil )

Surabaya, 5 Maret 2009

A.n. KEPALA BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
Kepala Bagian Dokumentasi dan Media


Drs. SUHARDJO BAGUSTANTO, MSi
NIP. 510 063 268

DESAIGN PRODUK UKM HARUS DIPERHALUS DAN DIPERCANTIK

Kualitas produk pengrajin UKM Jatim sudah bagus tetapi design-nya perlu diperhalus dan dipercantik. Finishing harus betul-betul diperhatikan sehingga produk yang dihasilkan lebih baik.
Hal itu ditegaskan Ketua Dekranasda Jatim Dra.Hj.Ny.Nina Soekarwo, MSi seusai mengadakan seleksi produk unggulan UKM, di Gedung Dekranasda Jatim Jl. Kedungdoro 89 Surabaya, Kamis (5/3).
Menurutnya, jika design tidak dikembangkan nantinya akan kalah dengan produk luar negeri yang sudah banyak masuk ke pasar Indonesia. Oleh karena itu, Dekranasda Jatim harus terjun langsung mengadakan pembinaan guna memacu pengrajin UKM sehingga mempunyai daya saing tinggi.
Dari sekitar 400 UKM yang dibina Dekranasda Jatim, 60 UKM dari beberapa kab/kota diundang mengikuti Seleksi Produk Unggulan UKM yang mempunyai ciri khas Jatim. Produk UKM yang ikut seleksi terdiri dari jenis batik, bordir, kerajinan tas, sepatu dan koper, sampai perhiasan dan asesories dari batu-batu permata. Bagi yang lolos akan mengikuti dan mengisi 21 stand Jatim pada Pameran Dekranas di Jakarta Convention Centre (JCC) pada 18-25 Maret mendatang. “Pasca pameran nanti diharapkan langsung bisa terjadi transaksi,” harapnya.
Bagi peserta yang tidak lolos seleksi, lain waktu masih ada kesempatan. Untuk itu tim terpadu terdiri dari Dinas Koperasi, Disperindag, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Prov. Jatim, serta Biro Perekonomian Setda Jatim diharapkan bisa mencarikan solusi. Karena melalui UKM akan bisa berkembang ke sektor pariwisata, untuk itu harus ada keterpaduan dalam penanganan UKM ini dan menjaga kontinyuitas pameran.
Dalam seleksi Ketua Dekranasda Jatim juga didampingi Ny. Hj. Fatma Saifullah Yusuf, Ny.Chusnul Arifin Damuri, Ny. Chairul Djaelani, Kepala Disperindag dan Ny. Zaenal Abidin, Kepala Dinas Koperasi Braman Setyo, Ny. Fatah Yasin, dan lain-lain (Humas Pemprop Jatim – Sil)




Surabaya, 5 Maret 2009

A.n. KEPALA BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
Kepala Bagian Media dan Dokumentasi



Drs. SUHARDJO BAGUSTANTO, MSi
NIP. 510 063 268

AROGANSI SATUAN PAMONG HARUS DIUBAH

Sudah saatnya dalam usianya yang telah 59 tahun, Anggota Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dalam menjalankan tugas hendaknya tidak dengan cara kasar, seperti memaksa, mengancam dan menggunakan kekerasan, tetapi melalui cara-cara persuasif, simpatik dan edukatif yang “berkemanusiaan” atau dari reprsif ke kemanusiaan.
Hal tersebut disampaikan Menteri Dalam Republik Indonesia dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Gubernur Jawa Timur, Dr. H. Soekarwo pada peringatan Hari Ulang Tahun Polisi Pamong Praja ke 59 se Jawa Timur, dengan tema “Satuan Polisi Pamong Praja Konsisten Menciptakan Kondisi Yang Tertib, Aman dan Tentram dalam Rangka Munyukseskan Pemilu 2009” yang dipusatkan di Lapangan Wijaya Kusuma Sampang, Rabu (4/2).
Tindakan arogansi di atas lambat laun harus berubah menjadi simpati masyarakat, karena Satpol PP. saat ini telah menunjukkan kemampuannya dalam menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban serta mengayomi masyarakat.
Lebih lanjut disampaikan bahwa usia dan pengalaman Satpol PP sudah hampir sama dengan usia Negara Kesatuan Republik Indonesia, oleh sebab itu dengan usia yang semakin dewasa sudah sepatutnya pelaksanaan tugasnya dilandasi pada pertimbangan-pertimbangan semua aspek yaitu aspek perencanaan, organisasi, pelaksanaan dan aspek pelaporannya serta rekruitmen SDM Satpol PP yang disesuaikan dengan kebutuhan organisasi..
Dalam akhir sambutan tertulisnya, Mendagri menyampaikan beberapa hal kepada jajaran Satpol. PP antara lain : harus meningkatkan tugas dan pengabdian dalam menyukseskan kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman serta keamanan masyarakat secara arif dan bijaksana; meningkatkan motivasi, ketrampilan dan sikap ke arah profesional serta ikut terlibat secara aktif dalam penyususnan dan pembahasan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah; meningkatkan peluang menanggulangi ketertiban umum secara profesional, meningkatkan kemampuan 4 CT (cepat temu, cepat tanggap, cepat tindak, dan cepat tuntas) setiap ada keresahan masyarakat meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait, tokoh masyarakat, tokoh agama,dan jajaran pemerintah.
Dan yang terpenting ádalah ikut menyukseskan dan mendukung pelaksanaan Pemilu 2009 dengan menciptakan situasi dan kondisi ketentraman dan ketertiban masyarakat yang kondusif menjelang Pemilu 2009.
Pada akhir pembacaan sambutan, Gubernur yang lebih populer dengan sebutan Pakde Karwo dan Wagub yang lebih dikenal dengan sebutan Gus Ipul tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada jajaran Satpol PP. yang telah ikut mengamankan pelaksanaan Pilgub Jawa Timur yang lalu dan berpesan agar dalam pelaksanaan Pileg dan Pilpres yang akan datang juga dapat berlangsung kondusif dan damai. (Humas Setda/Diwa).

Surabaya, 4 Maret 2009
An KEPALA BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
KEPALA BAGIAN MEDIA DAN DOKUMENTASI


Drs. SUHARDJO BAGUSTANTO, M.Si
NIP. 510 063 268

MENCINTAI PRODUK DALAM NEGERI

Beberapa anggota organisasi wanita atau isteri anggota Muspida Provinsi Jatim, yaitu Persit Kartika Chandra Kirana Daerah V Brawijaya, Adhiyaksa Dharma Karini dan PKK Kota Surabaya dipandegani Ibu Hj. Nina Soekarwo, MSi dengan kompak bersatu mengadakan kunjungan kerja ke Pabrik Maspion I di Jl. Sawo Tratap Sidoarjo, Selasa (3/3).
Maksud dan tujuan kunjungan itu, melihat secara langsung produk-produk peralatan rumah tangga trade mark dalam negeri. karena dengan melihat dari dekat diharapkan kecintaan terhadap hasil produk dalam negeri semakin besar.
Selama sekitar satu jam Ibu Nina Soekarwo, MSi, Ibu Tuti Suwarna, Ibu Irma Zulkarnaen, Ibu Dyah Katarina Bambang DH mendampingi anggota masing-masing menuju ruang pamer yang berada di lantai satu. Setelah itu beramah-tamah sejenak, rombongan menuju ruang produk peralatan rumah tangga khusus import yang berada disebebrang jalan masih dalam satu kompleks pabrik.
Begitu rombongan tiba di ruang pamer berukuran 20 x 5 meter dimana ruang itu juga sebagai tempat bekerja karyawan bagian Marketing, sehingga tanpa dikomando semua karyawan berdiri dan menjawab pertanyaan dari anggota organisasi wanita. Namanya saja ibu-ibu melihat aneka macam barang yang sangat bagus, apalagi harganya terjangkau kantong bisa dibayangkan semuanya ditunjuk untuk dipesan secara kolektif. ” Coba mbak yang kembang-kembang itu diturunkan, harganya kira-kira berapa ya, ” tanya salah satu ibu. Dan karyawan PT. Maspion yang ditunjuk meladeni dengan senyum penuh kesabaran.
Dalam kesempatan itu, Ny. Nina Soekarwo mengatakan, kunjungan bersama Muspida Provinsi Jatim ini menunjukkan suasana akrab dan bersatu diantara kita semua guna melakukan pembangunan. Dan suatu kebanggaan tersendiri dari anggota organisasi wanita yang hampir setiap hari bersentuhan langsung dengan produk-produk peralatan rumah tangga mengunjungi pabrik peralatan rumah tangga. Harapannya dengan melihat sendiri bisa lebih mencintai hasil produk dalam negeri. Disisi lain, pihak perusahaan juga harus tetap memperhatikan kualitas produk yang dihasilkan dan memberikan kesejahteraan karyawan sesuai regulasi yang berlaku.
” Kalau kesejahteraan karyawan memadai tumbuh semangat tinggi dan produktivitas juga meningkat, sehingga harga bersaing baik produk import maupun yang dikonsumsi dalam negeri. Satu hal sangat membanggakan dan cukup apresiatif dari kami di PT. Maspion ini sesuai arahan Presiden Direktur tidak terjadi PHK karyawan justru sebaliknya menambah pegawai walaupun melalui outsourching,” katanya.
Untuk itu, Bu De Karwo demikian panggilannya mengharapkan kepada perusahaan setaraf PT. Maspion dengan memperhatikan kesejahteraan ada produktivitas yang tinggi dan mengangkat ekonomi Jawa Timur.
Sementara itu, Direktur PT. Maspion Alim Markus mengharapkan dengan melihat sendiri di lapangan ibu-ibu semakin mencintai buatan dalam negeri. Karena produk peralatan dalam negeri juga dieksport ke luar negeri, jadi tidak menutup kemungkinan yang dibeli di luar sana adalah produk kita. Dan dampak krisis global ini eksport kita terjadi penurunan hingga 50 persen khusus negara tujuan Amerika Serikat dan Eropa, sedang harga bahan pokok juga terjadi kenaikan sekitar 20 – 30 persen.
” Jumlah karuawan PT. Maspion mencapai 23 Ribu orang dengan jumlah produk mencapai 5300 item. Semuanya berjalan seperti sebelum ada krisis global, ” tuturnya (Humas Setda. Jatim-NUR)

Surabaya, 3 Maret 2009

A.n. KEPALA BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
Kepala Bagian Media dan Dokumentasi


Drs. SUHARDJO BAGUSTANTO, MSi
NIP. 510 063 268

HCPI BANTU BPNA JATIM TANGANI PENASUN

Badan Penanggulangan Napza dan Aids (BPNA) Prop Jatim yang juga Kepala Biro Administrasi Kesra Setda Prop. Jatim Drs. H. Siswanto, MM menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Indonesia HIV/AIDS Prevention and Care Project (HCPI) yang diwakili Tim Leader Abby Ruddick. MoU itu tentang Program Perluasan Cakupan Layanan HIV/AIDS bagi Pengguna Napza Suntik (Penasun) melalui sistem kesehatan masyarakat di Jatim.
MoU disaksikan oleh Wawali Kota Surabaya Arif Affandi, Kepala Dinkes Jatim, Pawik Supriadi, dilakukan di Ruang Rapat Mojopahit, Kantor Gubernur Jatim Jl.Pahlawan No.110 Sby, Selasa (3/3) pagi.
Menurut Siswanto, yang merangkap Wakil Ketua III BPNA Prop. Jatim, tujuan MoU untuk meningkatkan akses layanan HIV/AIDS melalui sistem kesehatan masyarakat dengan pendekatan pengurangan dampak buruk Panasun (Harm Reduction). Pendekatan yang dilakukan meliputi kegiatan pencegahan dan layanan dukungan, perawatan dan pengobatan bagi 80 % populasi Penasun di Jatim.
“Saya harap dengan kerja sama ini dapat tercapai perluasan cakupan layanan jarum dan alat suntik steril, serta terapi rumatan metadon di tingkat Propinsi sampai Kab/ Kota,” ujarnya .
Penyalahgunaan Panasun memberikan kontribusi terhadap peningkatan kasus HIV/AIDS. Sampai Desember 2008 mencapai 2.591 orang. Faktor resiko, IDU memberikan sumbangan 787 kasus (30 %). Angka itu merupakan puncaknya saja, sedangkan angka sesungguhnya jauh lebih besar. Diperkirakan kasus HIV/ADIS di Jatim mencapai 20.810 orang.
Ditambahkan Siswanto, Pemprop telah berupaya dengan berbagai cara mengurangi dampak buruk penyalahgunaan Napza suntik, antara lain dengan mendirikan Poli Rumatan Metadon di tiga ruma sakit yakni RS Dr. Soetomo, dan di Rutan Kelas I Medaeng.
Sebagai upaya tndak lanjut untuk menekan laju penularan HIV/AIDS bagi Panasun, BPNA Prop. Jatim memfasilitasi Lembaga Donor HCPI (dari Australia) untuk merencanakan perluasan cakupan layanan jarum dan alat suntik steril.
HCPI akan memberikan bantuan Rp. 1,8 miliar untuk membiayai/ mendukung pelaksanaan kegiatan program selama lima tahun sejak 1 Maret 2009 hingga 31 Januari 2014, berupa pelatihan, fasilitasi dan konsultasi untuk anggota Tim Pelaksana Teknis.
BPNA Prop. Jatim sebagai koordinator dan fasilitator pelaksanaan program penanggulangan HIV/AIDS, memberikan wewenang kepada Dinas Kesehatan untuk menjalankan kegiatan. Prioritas kegiatan meliputi pencegahan penularan HIV di kalangan Penasun melalui program jarum suntik steril dan penyediaan materi Komuninasi Informasi dan Edukasi (KIE). Penerapan perawatan Substitusi NAPZA di kalangan Penasun melalui program Terapi Rumatan Metadon (PTRM).
Dinas Kesehatan Kab/Kota membantu Dinkes Prop. Jatim melakukan supervisi dan monitoring terhadap pelaksanaan program di wilayah masing-masing, diantaranya menyusun kerangka kerja aktivasi, operasional, dan dukungan terhadap layanan yang dikembangkan dalam sisem kesehatan masyarakat dengan mengikuti ketentuan lain yang tertuang dalam MoU. Kegiatan lain, adalah pengobatan, dukungan dan perawatan HIV/AIDS, termasuk layanan Voluntary, Conseling and Testing (VCT) bagi Penasun dan ODHA (orang dengan HIV/AIDS).
Untuk melaksanakan kegiatan itu Dinkes Prop. Jatim membentuk tim pelaksana program dengan melibatkan 14 Puskesmas di empat Kab/ Kota, yaitu Surabaya, Sidoarjo, Kab. Malang dan Kota Malang. Sementara Puskesmas menjalankan layanan HIV/AIDS komprehensif mencakup penyediaan layanan jarum suntik steril (termasuk alkohol, materi KIE dan kondom, terapi metadon, konseling, dan layanan lainnya.
Pada kesempatan itu, Tim Leader Indonesia HIV/AIDS Prevention and Care Project (HCPI) Abby Ruddick mengungkapkan, kerjasama antara HCPI – Jatim untuk membantu generasi muda yang sudah terlibat narkoba bisa mengurangi resiko terjangkit HIV/AIDS. Selain itu dengan perawatan metadon bisa melepaskan dari ketergantungan Narkoba sehingga kehidupannya bisa produktif.



Kepala Dinkes Jatim, Pawik Supriadi mengharapkan, dalam penanggulangan AIDS tidak hanya dilaksanakan pada empat kab/kota saja, tetapi juga di seluruh Kab/Kota lainnya untuk penanganan beberapa kasus terutama menjaga dampak dari penggunaan Napza suntik, dan mencegah penularan HIV/AIDS.
Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Jatim Otto Bambang Wahyudi, seusai MoU diharapkan program HCPI di empat Kabupetan tidak akan terjadi tumpang tindih satu lembaga donor dengan yang lain. Sebab selain HCPI ada lembaga donor lain seperti Global Fund (pusatnya di Genewa) programnya meliputi AIDS, TBC dan Malaria, dilaksanakan di Surabaya, Sidoarjo, Kota Malang, Jember, Banyuwangi, Kab. Blitar, Kab.Mojokerto, Kab.Kediri. “Pemprop yang membuat program, mereka membantu pendanaan. Kita tidak mau didikte,” katanya.
Hadir pada acara penandatangan tsb. Wakil Direktur RS. Dr.Soetomo, dr. Urip D, Kepala Dinkes Kab/ Kota, dll (Humas Pemprop Jatim – Sil)

Surabaya, 3 Maret 2009
A.n. KEPALA BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
Kepala Bagian Media dan Dokumentasi



Drs. SUHARDJO BAGUSTANTO, MSi
NIP. 510 063 268

PAK GUBERNUR KERJA BHAKTI BANGUN TANGGUL 5 KM

Kerja bhakti rame-rame kalian Pak Gubernur purun nopo mboten ? Mangke njenengan kerja bhakti tapi tangane gak gelem reget. Kulo mangke nderek kerja bhakti, rame-rame mbangun tanggul sepanjang 5 km dengan kerja bakti dan padat karya
Hal itu dikatakan Gubernur Jatim Dr. Soekarwo dalam bahasa Jawa yang fasih pada acara Penyerahan untuk korban bencana alam banjir, di halaman Pondok Pesantren Wisma Wisnu, Ds. Jeruk Gulung, Balerejo, Kab. Madiun, Jum’at (27/2).
Dalam kesempatan itu Gubernur Jatim Dr. Soekarwo menyerahkan bantuan satu truk bahan makanan dan pakaian, seperti : beras, mie, biskuit, kecap, sarung, dan baju.
Menurut Gubernur, para santri di lingkungan pondok diharapkan untuk ikut kerja bhakti bersama masyarakat. Nanti saya membantu kerja bhakti, Pemerintah Propinsi dan Kabupaten membantu gotong royong rame-rame membangun tanggul Kali Jeroan sepanjang 5 km, untuk kanan dan kiri jadi sepanjang 10 km dengan ketinggikan 1 m. Karena luapan air Kali Jeroan Bale Rejo menimpa sampai ke 15 desa.
“Segala sesuatu kalau dikerjakan bareng dengan cara kerja bhakti atau padat karya tidak ada masalah yang susah. Kalau dipikir dhewe dadi angel, tapi nek dipikir rame-rame dadi entheng,” ujarnya.
Dikatakan, apalagi kalau bendungan/ waduk di Kresek seluas 60 ha sudah dibangun, selain bisa menanggulangi masalah banjir, bisa mengairi sawah dan untuk kolam ikan. Anak-anak yang masih kecil bisa diberi lauk ikan wader dari kolam ikan. Wader kalau isi perutnya dibersihkan lalu ditumbuk kemudian dikonsumsi untuk anak kecil gizinya bagus sekali, bisa bermanfaat agar anak-anak pinter Wader kalau ditumbuk enak rasanya, bahkan orang luar negeri juga senang wader tumbuk.
“Kalau saya lupa, tolong diingatkan dengan mengirim surat kepada Gubernur Jatim, tanyakan kenapa bendungan/ waduk belum dibangun. Hal itu bukan karena tidak mau membantu, tapi karena terlalu banyak yang diurusi sehingga terkadang tertunda urusannya, oleh karena itu harus diingatkan,” tambahnya.
Mengingat G. Wilis sudah dibabat sejak 1997 menurut Gubernur, hutannya juga perlu dibantu reboisasi./ penanaman pohon-pohon kembali agar tidak gandul lagi, sehingga bisa menahan banjir. Selain itu pintu air juga akan di check kembali oleh ahli pengairan dengan ditambah klep-nya karena selama ini klepnya banyak dicuri orang-orang yang tidak mengerti bahayanya apabila klepnya diambil.
Kunjungan Gubernur disambut sangat antusias oleh masyarakat bahkan setiap kunjungi selalu menyalami penduduk yang menyalaminya. Bahkan ketika Pak De demikian nama populernya selama ini, ketika mengunjungi dapur umur di Satkorlak Balerejo Madiun, sempat mencicipi makanan nasi bungkus yang disediakan untuk para korban banjir. “Wah lauknya koq kasinen,” katanya sambil tersenyum.
Bupati Kab. Madiun Muhtarom, S.Sos mengatakan, akibat hujan deras yang melanda terus-menerus pada Senin dan Selasa malam (24/2-25/2), Kec. Balerejo terendam banjir setinggi dada orang dewasa selama dua hari berturut-turut yaitu Rabu dan Kamis. Wilayah banjir meliputi Kec. Dagangan, Kare, Wonoasri, Saradan, Pilang Kenceng, Balerejo dan Kec. Sawahan namun ketika Gubernur meninjau lokasi air sudah surut.
Luasan wilayah yang tergenang air meliputi 1800 rumah lebih, persawahan padi yang sedang menguning sekitar 463 ha, perikanan 50 kolam, jembatan dan tangkis jebol sepanjang 15 km di berbagai titik. Pemkab. Madiun dengan dana APBD sudah membantu 2 rumah rusak masing-masing diberi bantuan Rp. 4,5 juta.
Selain itu antisipasi lainnya, ingin membangun Waduk Kresek luas wilayah yang akan dibuat sekitar dibangun 60 ha dengan volume air mencapai 12 juta m3. Fungsinya selain untuk mengendalikan banjir, kepentingan pertanian, untuk air bersih, tenaga listrik dan pariwista. ”Hal ini sangat penting bagi masyarakat Madiun Kalau selama ini, air dari kaki G.Pandan semuanya kumpul di Balerejo tapi di utara jalan raya, kemudian Kamis kemarin dari kaki G. Wilis menuju ke Balerejo juga. Sehingga semuanya kumpul di Kali Jeroan, kemudian masuk Bengawan, kalau meluap, maka air berkumpul di kecamatan ini.
Dengan didampingi Asisten Sekda, Kepala Dinas Sosial, Kepala Biro Kesra, dll. meninjau lapangan kerusakan akibat banjir, jalan yang ada Saradan, di Kedung Jati, luapan air dari kali jeroan akhirnya masuk ke perkampungan, sehingga tangkis perbatasan Desa Waru dengan Kedung Jati jebol.
WAGUB MENYUSURI BANJIR DI TUBAN
Sementara itu dalam waktu yang sama, Jumat (27/2)., Wakil Gubernur Saifullah Yusuf menyusuri banjir yang tingginya sudah lebih dari 1 meter dengan menggunakan perahu karet, menemui korban banjir di Dusun Jepuro, Desa Ngadipuro, Kecamatan Widang, Tuban.
Dalam kesempatan itu Wagub juga menyerahkan berbagai bantuan sandag pangan 1 truk, obat-obatan 1 truk, tenda/ kemah 1 truk. Beberapa bantuan sudah diserahkan pada warga di Kecamatan ini, namun bagi yang belum kebagian, Wagub meminta agar bersabar, karena bantuan akan terus disalurkan hingga merata ke semua warga korban banjir.
Ketika menemui para korban banjir yang masih bertahan di rumah, maupun yang sudah mengungsi di bantaran sungai, dia berpesan agar masyarakat terus siap siaga selama 24 jam. ”Hal ini perlu agar jika ketinggian air tiba-tiba naik, masyarakat tanggap darurat untuk menyelamatkan diri,” himbaunya.
Sebelumnya, Wagub beserta rombongan mengunjungi korban banjir di di Ds. Taggul Kantong, Kec. Laren, Lamongan. Dia memantau langsung kondisi tanggul kantong yang mulai kritis di daerah tersebut. Tanggul ini tepatnya berada di Kecamatan Babat, Lamongan.
Menurut laporan Bupati Lamongan Masfuk sekitar 75 KK yang tinggal di sekitar tanggul rumah nya tergenang, sementara penduduknya mengungsi di bantaran anak Sungai Bengawan Solo.
Wagub juga memberikan bantuan kepada korban banjir di Lamongan berupa satu truk makanan siap saji, obat-obatan, serta 5.000 karung pasir. Bantuan itu diserahkan secara simbolis kepada Bupati Lamongan, Masfuk. Bantuan juga didistribusikan ke daerah banjir seperti Bojonegoro dan Tuban melalui Bakorwil Bojonegoro berupa beras, kecap, mi instan dan minyak goreng. “Keterlibatan pihak swasta dalam partisipasi membantu korban banjir juga sangat diperlukan, ini menumbuhkan sikap kepedulian sosial pada masyarakat,” katanya. (Humas Setda Jatim – Sil)

Surabaya, 27 Pebruari 2009
A.n. KEPALA BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
Kepala Bagian Media dan Dokumentasi


Drs. SUHARDJO BAGUSTANTO, MSi
NIP. 510 063 268

WAGUB BUKAN BAN SEREP

Gubernur jawa Timur Dr Sukarwo tidak akan melakukan Wagub Drs Saifullah Yusuf sebagai ban serep, karena ada pembagian tugas yang jelas. Tugas Wagub menangani bidang kesra, seperti pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.
Demikian ditegaskan Soekarwo saat pertemuan dengan para kiai usai pelantikan Kakanwil Depag Prov Jatim di Grahadi, Rabu (25/2).
“Wagub adalah bagian dari gubernur yang tidak dapat dipisahkan. Gubernur pembuat kebijakan dan wagub yg melaksanakan, khususnya kebijakan di bidang Kesra. Pembagian tugas yang sudah dirancang dapat di dukung oleh para kiai,” katanya
Ditambahkannya, Wagub akan sering ketemu para tokoh masyarakat, tokoh pendidikan dan kiai. Gubernur dan Wagub kalau sering di kantor merupakan suatu kegagalan manajemen. “Kita harus sering keluar dan silahutrahmi dari pada datang ke kantor gubernur. Dalam satu minggu minal dua hari untuk turun ke lapangan,” tegasnya.
Menurut Soekarwo, Jawa timur sangat heterogen, jika dikelola dengan baik akan memberikan manfaat yang baik. Heterogen agama, suku dan berbagai kepentingan pluralisme di Jatim luar biasa.
Dalam pertemuan itu juga dipaparkan 4 (empat) program yang akan dan telah dilakukan yaitu jalan yang rusak karena anggaran terbatas maka yang dilakukan adalah menambal jalan. Khususnya jalan antara Bojonegoro – Ngawi, anggaran yang diperlukan Rp 700 miliar, karena kerusakanya struktur maka tidak mungkin dilakukan penambalan. Kemudian permasalahn Minarak Lapindo Jaya 9MLJ) sudah pinjam ke BRI dengan cicilan 15 juta/bulan. Jika wanprsetasi maka akan jadi perkara pidana di polri.
Gubernur menghimbau pengusaha untuk tidak melakukan PHK terhadap buruh dengan memberikan kredit murah bagi UMKM dan menambah tenaga kerja. Jika sudah terlanjur dilakukan PHK sukarwo menghimbau para bupati-walikota untuk tidak asal gusur, tapi alternatifnya memberikan tempat yang baik. Peranan dan fungsi pemerintah harus membela dan melindungi kaum yang dipinggiran.
Dan terakhir adalah memberikan prioritas bagaimana sebetulnya rekonsiliasi dengan mantan para calon gub dengan dialog.
Program priotas tahun 2008 adalah pendidikan dan kesehatan. Pesantren juga menjadi bagian dari sistem pendidikasn di Jatim. “Kami tidak akan mendiskriminasi dan jadi satu kesatuan. Kanwil Depag koordinasi dengan Diknas dan wagub yg membidangi kesra untuk memecahkan masalah pendidikan,” imbuhnya.
Sementara di bidang pertanian bagaimana agrobisnis dan agroindustri dapat ditangani. Sebagian besar produk pertanian keuntungannya masih di level perantara bukan di level petani. “Kita akan memotong agar memperpendek perantara melalaui E-Commerce.” tuturnya.
Mengenai pupuk jika kita selalu menggunakan pupuk kimia maka akibatnya tanah akan tandus dan kering. Oleh karena itu perlu digalakkan pemakainan pupuk organik
Gubernur berencana akan menghadap Menkeu untuk konsultasi pembagian keuangan antara propinsi dan kabupaten kota guna pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perbaikan rumah kumuh. Uang kita Rp 1,7 triliun. Kita berikan ke kabupaten/kota penggunaanya harus tepat, sehingga dapat terakomodasi keinginan para kiai melalui kebijakan pemerintah, “ katanya.
Wagub menambahkan, untuk kesehatan akan ada pelayanan gratis di tingkat kecamatan, di bidang pendidikan akan ada pendidikan gratis bagi masyarakat miskin dengan tidak membedakan macam pendidikan baik yang di bawah kanwil Depag dan Diknas.
Wagub berharap sukses berikutnya adalah pemilu legislatif, minta dukungan para kiai menggerakan rakyat untuk partisipasi agar angka golput tidak mencapai 80%.
Sementara itu, Kiai Azis wakil dari para kiai dan pengasuh ponpes Jawa Timur, berharap idak akan dikecewakan oleh Pak De. Sesuai dengan kemajemukan Jatim, Pak De akan menjadi gubernurnya Jatim bukan gubernurnya kiai atau kelompok tertentu. Pendidian di ponpes juga tidak akan dibedakan.
Hadir dalam pertemua tersebut Pengurus NU, Kiai Sepuh Idris, Kiai Zainudin, Azis, Ky Zaljuli, Kiai Munawar, Kiai Suyuti dan beberapa kiai serta Bu Nyai Hamid Tabatah, Bu nyai Mutmainah dan Ning Sus sebagai pembawa aspirasi perempuan.





Surabaya, 25 Pebruari 2009
An. Biro Humas dan Protokol
Kepala Bagian Media dan Dokumentasi



Drs. SUHARDJO BAGUS TANTO, MSi
NIP. 510 063 268

KAKANWIL DIANGKAT SEBAGAI KEPALA PELAYAN PARA KIAI

Untuk pertama kali pelantikan pejabat dihadiri oleh para kiai menunjukkan bahwa terpilihnya Karsa merupakan amanah dari para kiai, tokoh agama yang nantinya setiap perumusan kebijakan di Jawa Timur akan melibatkan para kiai, tokoh masyarakat dan tokoh agama.
Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Timur Soekarwo, saat pelantikan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur di Gedung Grahadi, Rabu (25/2).
Dikatakannya, para pejabat Jawa Timur nantinya harus terbiasanya dengan hadirnya para kiai, tokoh agama dan tokoh masyarakat di lima tahun ke depan. Momen kali ini merupakan latihan pertama dimana para pejabat birokrat bertemu dengan para tokoh agama.
Seperti diketahui berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama nomor B. II/3/0094/2009 tanggal 28 Januari 09, memutuskan untuk melantik Drs.H.Imam Haromain Asy’ari,MSi sebagai Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur menggantikan Drs. Rosyikin MM,MPA.
Dalam sambutannya Gubernur menitikberatkan bahwa Kakanwil dilantik untuk menjadi pelayannya para tokoh agama, para kiai bukan menjadi kepalanya para kiai untuk itu harus ada komunikasi antara kanwil dan para tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Gubernur mengingatkan bahwa masalah serius yang ada di Jawa Timur ,bahwa Amerika sebagai jagonya liberalisme kini telah gugur. Amerika sudah tidak memegang lagi konsep liberalisme mekanisme pasar. Jangan sampai konsep liberasime malah berkembang di Jawa Timur, khususnya di bidang agama ini merupakan kerja berat dan pekerjaan rumah Kakanwil.
Harapannya dengan adanya dukungan para ulama akan tercipta suasana yang kondusif di Jaw Timur hubungan antar umat beragama, antara pemeluk agama itu sendiri dan tokoh masyarakat.
Pekerjaan pemerintah provinsi sebagai kepala pelayaan di Jawa Timur nantinya tidak mungkin hanya melayani beberapa kelompok . Oleh karena itu harus ada filter. Setelah melakukan konsultasi dengan Biro Organisasi, Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Menteri Dalam Negeri yang disetujui akan dibentuk Dewan Pertimbangan Gubernur .
Hadir dalam acara tersebut para tokoh agama, para kiai serta pejabat di jajaran Kanwil Depag Provinsi Jawa Timur dan pejabat di jajaran Pemprov Jawa Timur.(Hen)


Surabaya, 25 Pebruari 2009
An. Biro Humas dan Protokol
Kepala Bagian Media dan Dokumentasi



Drs. SUHARDJO BAGUS TANTO, MSi
NIP. 510 063 268

Swedia Siap Jalin Kerjasama dengan Pemerintah Jatim

Dubes Swedia untuk Indonesia H.E. Mrs. Ann Marie Bolin Pennegard mengemukakan bahwa negaranya siap menjalin kerjasama dengan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur lewat perdagangan.
Hal tersebut dikatakan saat diterima oleh Gubernur Jatim Soekarwo di Gedung Negara Grahadi (25/2). Kunjungan Mrs. Ann Marie Bolin di Jawa Timur untuk memperkenalkan diri kepada Soekarwo sebagai Gubernur yang baru. Selain itu Mrs. Ann Marie yang saat kunjungan didampingi oleh Konsul Swedia di Surabaya juga berniat menjalin kerjasama perdagangan yang lebih baik dengan pemerintahan Prov Jatim.
Ia juga merasa kagum dengan keanekaragaman kekayaan yang dimiliki Jawa Timur baik potensi alam maupun budayanya. “Sudah sepatutnya kalau Jawa Timur memanfaatkan kerjasama dengan Negara Swedia. Apalagi di Swedia banyak perusahaan besar yang tergantung eksport dengan kontribusi hampir 65%, jelas Mrs. Ann Marie.
Ia pun menawarkan kerjasama dengan Jawa Timur dalam hal pengelolaan lingkungan khususnya yang terkait dengan perubahan cuaca. Karena di pemerintah dan masyarakat Swedia sepakat membuat kota-kota lebih aman dan incredible dengan mengupayakan pengelolaan limbah dan menciptakan kendaraan-kendaraan yang tidak banyak menimbulkan polusi. ”Saran saya nantinya perlu diadakan simposium mengenai pengelolaan lingkungan hidup khususnya dengan kota Surabaya atau bahkan dengan kota-kota di Jatim lainnya agar lingkungan hidup di Jawa Timur bisa lestari” kata dubes.
Gubernur Soekarwo yang pada saat itu didampingi oleh Wagub Jatim Syaifulah Yusuf menyampaikan terimakasihnya atas upaya kerjasama dengan masyarakat Jawa Timur. Apalagi perusahaan di Jatim banyak yang sudah mengenal negara Swedia, namun demikian hubungan yang baik yang selama ini telah dikenal oleh pengusaha-pengusaha di Jatim perlu diperbaiki lagi”. Apalagi neraca perdagangan kita masih minus atau defisit sebesar 15.000 USD di tahun 2008.
Dalam kesempatan itu Gubernur Soekarwo juga mempromosikan pada Mrs. Ann Marie untuk berinvestasi di sektor pariwisata Jatim khususnya di Wisata Gunung Bromo Pasuruan dan Teluk Grajakan di Banyuwangi.
Soekarwo juga sedikit menyesalkan pada para investor asing yang masih enggan berivestasi di Jatim. ” Indonesia itu merupakan penganut sistem demokrasi terbesar tapi mengapa mereka tidak tertarik menanamkan modalnya di Indonesia khususnya di Jatim malah lebih condong ke Negara Cina & Vietnam, padahal mereka tidak melakukan demokrasi”, sesalnya sambil berharap pada Dubes Swedia untuk bisa meyakinkan para pengusahanya menanamkan investasinya di Jatim terutama di bidang agroindustri.
Dalam pertemuan tersebut Gubernur Soekarwo dan dubes Swedia saling bertukar cindera mata berupa replika perahu Majapahit dan Batik Madura, sedang Mrs. Ann Marie memberikan yang katanya merupakan kado khusus untuk Soekarwo dan Syaifullah Yusuf.


Surabaya, 25 Pebruari 2009
An. Biro Humas dan Protokol
Kepala Bagian Media dan Dokumentasi



Drs. SUHARDJO BAGUS TANTO, M.Si
Nip. 510 063 268

GUBERNUR PUNYA MANDAT PERBAIKI YANG KURANG BAGUS

Gubernur dan Wagub sebagai produk politik yang dipilih langsung mempunyai mandat dari rakyat untuk memperbaiki hal yang kurang bagus menjadi bagus.
Demikian diungkapkan Gubernur Jawa Timur Soekarwo saat membuka Seminar Konsultasi Keuangan Mitra Bank (KKMB) dan Peresmian Gedung Sekretariat Satgas KKMB Jawa Timur di Bank Indonesia Surabaya, Kamis (19/2).
Dikatakannya, jumlah penduduk Jatim saat ini mencapai 38,3 juta jiwa, dan 15,4 persen miskin. Pekerjaan Gubernur dan Wagub menurunkan penduduk dan mengurus orang miskin secara efektif. Posisi state government melindungi dan membantu orang miskin. Sedangkan tugas dunia perbankan dan pemerintah melakukan mekanisme pasar. Sementara dunia perbankan merumuskan tatacara mensubsidi dan memprotec.
“Jika tidak bisa dilakukan mekanisme pasar, maka public investment masuk dalam manajemen kelompok marginal yang dimanifestasikan oleh kunjungan Presiden dengan memberikan batuan KUR (Kredit Usaha Rakyat) PNPM (Program nasional Pemberdayaan Masyarakat). Jadi tugas state government pada posisi mekanisme pasar dapat terkoreksi,” paparnya.
Upaya itu perlu koordinasi dengan dunia perbankan dalam kinerja baru gubernur dan wagub untuk mengamankan uang dalam sebuah lembaga apapun namanya sebagai proses perbaikan perekonomian pedesaan.
Gubernur berharap, kerjasama dengan perbankan untuk mengamankan dana APBD yang dirumuskan dalam banking system. Seperti dana bergulir mungkin pokjanisnya akan dihapuskan. Nanti diserahkan dengan pihak bank kemudian disesuaikan bagaimana mekanisme kerja dan prioritas perbankan.
“Kalau pokjanisnya dari birokrasi, intervensi non banking nya tinggi. Saya lihat NPL nya tinggi sekali dalam dana bergulir, kurang lebih 40%. Artinya ada intervensi policy tidak berdasarkan syarat-syarat tehnis perbankan. Hal ini harus dilakukan pembenahan fungsi keuangan di desa. Semua uang yang masuk ke desa harus sesuai dengan persyaratan perbankan,” katanya.
Dalam kesempatan itu Gubernur dan Wagub minta bantuan perbankan untuk mengumpulkan dan mentabulasi semua CSR perbankan. Sedangkan pemprov mempunyai wewenang untuk merumuskan prioritasnya serta menunjuk siapa yang akan diberi/dibantu, sehingga tepat sasaran.
Mimpi Sukarwo dan Gus Ipul, seandainya di desa ada uang 100 juta bisa dipinjamkan dengan mudah tanpa agunan yang dapat dimanfaatkan masyarakat akan terwujud perekonomian baru di Jatim.
Sementara itu, Pimpinan BI selaku Ketua Satgas KKMB Jatim, Amriel Arief melaporkan, sesuai SKB antara Menkokesra dengan Gubernur Bank Indonesia bahwa disetiap provinsi didirikan sebuah lembaga yang bernama satgas keuangan kemitraan. Gubernur Jatim Imam Utomo dan Dewan Gubenur Bank Indonesia telah melakukan kesepakatan membentuk satgas pemberdayaan KPMB ini. Tujuan satgas adalah melatih dan mendidik konsultan-konsultan keuangan mitra bank untuk mendampingi para pelaku ekonomi terutama pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Menurut kajian, banyak UMKM tidak bisa berhubungan dengan pihak perbankan karena tidak memenuhi ketentuan aspek teknis perbankan.
Diharapkan KKMB juga bisa memaparkan produk UMKM dan membantu pelaku UMKM untuk menata administrasi pembukuan sebaik mungkin sehingga pelaku UMKM bisa bekerja dengan efektif dan efisien.
Selama tahun 2008 lebih kurang 157 ribu pendamping KKMB yang telah dilatih oleh Satgas. Namun dalam pelaksanan banyak hambatan yang dihadapi oleh pelaku UMKM, tidak saja dari segi permodalan tapi juga pemasaran. Pelaku UMKM bisa menjadi tulang punggung perekonomian Jawa Timur, baik sewaktu krisis maupun setelah krisis. Hal ini terbukti pelaku UMKM yang bertahan (survive), lebih kurang 95%. “ini merupakan kebanggaan kita. Sudah waktunya kita lebih memperhatikan UMKM. Pada 6 Maret CSR Bank Syariah memberikan bantuan dana bagi para pelaku ekonomi di Jawa Timur bekerjasama dengan pemprov mencari nama-nama UMKM untuk diseleksi oleh panitia,” ujarnya.
Hadir dalam acara tersebut pimpinan Bank Mandiri, Bank Jatim, Bank BRI, Bank BTN, Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri, anggota satgas KKMB, Karo Perekonomian, Karo Keuangan, Kadis Koperasi dan UKM Prov. Jatim, Kadis Perikanan dan Kelautan Prov. Jatim , Kadis Kominfo Prov Jatim, serta pejabat di jajaran Bank Indonesia.




An. Kepala Biro Humas dan Protokol
Kepala Bagian Media dan Dokumentasi




Drs. SUHARDJO BAGUSTANTO,MSi
NIP. 510 063 268

SETIAP KECAMATAN AKAN MENDAPAT BANTUAN RP 25 JUTA

”Dalam meningkatkan kinerja aparat kecamatan, khususnya pembinaan administrasi dan validasi data, Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2009 akan memberikan bantuan sebesar Rp. 25.000.000,-
Demikian dikatakan oleh Plt. Sekda Pemprov Jawa Timur Drs. Chusnul Damuri, MM,M.Si pada pembukaan Rakor Membahas Bantuan Dana Untuk Kecamatan Se Jawa Timur di Bina Loka, Rabu (4 /2).
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan, tugas penyelenggaraan Pemerintah Umum khususnya tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintah terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, maka Tahun 2009 mengalokasikan Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota yang penggunaannya untuk Penyusunan database penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan bagi para Camat masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,-
” Harapan bapak Gubernur bantuan dana tersebut dapat dimanfaatkan secara efektif, nanti tahun berikutnya akan di evaluasi”, kata Sekda
Rakor yang dipimpin Kepala BiroAdministrasi Pemerintahan Umum Drs. Sukardo,MSi diikuti oleh Kabag Keuangan kabupaten/kota se Jawa Timur, Inspektorat Provinsi Jawa Timur, Bappeda serta Biro Keuangan.
Menurut Sukardo, semua kegiatan pemerintah di kecamatan berupa perencanaan, pelaksaan, pengawasan dan evaluasi serta pelaporan memerlukan dukungan adminstrasi yang lengkap. ”Sasaran yang akan dicapai adalah terbangunnya semangat dan kompetensi aparatur kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintah, juga tercipta peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah kecamatan melalui dukungan dana untuk akuntasi kecamatan terhadap database sistem adminstrasi kecamatan, sehingga dapat terbangun tertib administrasi di jajaran aparat kecamatan yang mampu memberikan pelayanan publik kecamatan” tambahnya
Untuk diketahui bahwa dana yang diterima tersebut dipergunakan untuk : honor Tim Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Administrasi Kecamatan; Sosialisasi dalam rangka koordinasi kegiatan yang meliputi kegiatan Provinsi dan Kab/Kota.
Sukardo menegaskan selain itu untuk Perjalanan Dinas dari Kecamatan ke Kabupaten/Kota dan Provinsi dalam rangka pencocokan dan penelitian database; Pemberdayaan Administrasi kecamatan dengan Sistem data base online serta biaya pengisian dokumen-dokumen monografi dan administrasi Kecamatan melalui databse.
Hasil yang diharapkan bantuan dana tersebut dapat meningkatkan koordinasi, tertib administrasi, kualitas aparat Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Kecamatan dan terwujudnya pemberdayaan data administrasi kecamatan melalui database dalam melaksanakan kegiatan pengembangan kelembangaan Kecamatan di Kabupaten/Kota.(Hn)

KEPALA BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
Kepala Bagian Media dan Dokumentasi



Drs. SUHARDJO BAGUSTANTO, MSi
NIP. 510 063 268