Gubernur dan Wagub sebagai produk politik yang dipilih langsung mempunyai mandat dari rakyat untuk memperbaiki hal yang kurang bagus menjadi bagus.
Demikian diungkapkan Gubernur Jawa Timur Soekarwo saat membuka Seminar Konsultasi Keuangan Mitra Bank (KKMB) dan Peresmian Gedung Sekretariat Satgas KKMB Jawa Timur di Bank Indonesia Surabaya, Kamis (19/2).
Dikatakannya, jumlah penduduk Jatim saat ini mencapai 38,3 juta jiwa, dan 15,4 persen miskin. Pekerjaan Gubernur dan Wagub menurunkan penduduk dan mengurus orang miskin secara efektif. Posisi state government melindungi dan membantu orang miskin. Sedangkan tugas dunia perbankan dan pemerintah melakukan mekanisme pasar. Sementara dunia perbankan merumuskan tatacara mensubsidi dan memprotec.
“Jika tidak bisa dilakukan mekanisme pasar, maka public investment masuk dalam manajemen kelompok marginal yang dimanifestasikan oleh kunjungan Presiden dengan memberikan batuan KUR (Kredit Usaha Rakyat) PNPM (Program nasional Pemberdayaan Masyarakat). Jadi tugas state government pada posisi mekanisme pasar dapat terkoreksi,” paparnya.
Upaya itu perlu koordinasi dengan dunia perbankan dalam kinerja baru gubernur dan wagub untuk mengamankan uang dalam sebuah lembaga apapun namanya sebagai proses perbaikan perekonomian pedesaan.
Gubernur berharap, kerjasama dengan perbankan untuk mengamankan dana APBD yang dirumuskan dalam banking system. Seperti dana bergulir mungkin pokjanisnya akan dihapuskan. Nanti diserahkan dengan pihak bank kemudian disesuaikan bagaimana mekanisme kerja dan prioritas perbankan.
“Kalau pokjanisnya dari birokrasi, intervensi non banking nya tinggi. Saya lihat NPL nya tinggi sekali dalam dana bergulir, kurang lebih 40%. Artinya ada intervensi policy tidak berdasarkan syarat-syarat tehnis perbankan. Hal ini harus dilakukan pembenahan fungsi keuangan di desa. Semua uang yang masuk ke desa harus sesuai dengan persyaratan perbankan,” katanya.
Dalam kesempatan itu Gubernur dan Wagub minta bantuan perbankan untuk mengumpulkan dan mentabulasi semua CSR perbankan. Sedangkan pemprov mempunyai wewenang untuk merumuskan prioritasnya serta menunjuk siapa yang akan diberi/dibantu, sehingga tepat sasaran.
Mimpi Sukarwo dan Gus Ipul, seandainya di desa ada uang 100 juta bisa dipinjamkan dengan mudah tanpa agunan yang dapat dimanfaatkan masyarakat akan terwujud perekonomian baru di Jatim.
Sementara itu, Pimpinan BI selaku Ketua Satgas KKMB Jatim, Amriel Arief melaporkan, sesuai SKB antara Menkokesra dengan Gubernur Bank Indonesia bahwa disetiap provinsi didirikan sebuah lembaga yang bernama satgas keuangan kemitraan. Gubernur Jatim Imam Utomo dan Dewan Gubenur Bank Indonesia telah melakukan kesepakatan membentuk satgas pemberdayaan KPMB ini. Tujuan satgas adalah melatih dan mendidik konsultan-konsultan keuangan mitra bank untuk mendampingi para pelaku ekonomi terutama pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Menurut kajian, banyak UMKM tidak bisa berhubungan dengan pihak perbankan karena tidak memenuhi ketentuan aspek teknis perbankan.
Diharapkan KKMB juga bisa memaparkan produk UMKM dan membantu pelaku UMKM untuk menata administrasi pembukuan sebaik mungkin sehingga pelaku UMKM bisa bekerja dengan efektif dan efisien.
Selama tahun 2008 lebih kurang 157 ribu pendamping KKMB yang telah dilatih oleh Satgas. Namun dalam pelaksanan banyak hambatan yang dihadapi oleh pelaku UMKM, tidak saja dari segi permodalan tapi juga pemasaran. Pelaku UMKM bisa menjadi tulang punggung perekonomian Jawa Timur, baik sewaktu krisis maupun setelah krisis. Hal ini terbukti pelaku UMKM yang bertahan (survive), lebih kurang 95%. “ini merupakan kebanggaan kita. Sudah waktunya kita lebih memperhatikan UMKM. Pada 6 Maret CSR Bank Syariah memberikan bantuan dana bagi para pelaku ekonomi di Jawa Timur bekerjasama dengan pemprov mencari nama-nama UMKM untuk diseleksi oleh panitia,” ujarnya.
Hadir dalam acara tersebut pimpinan Bank Mandiri, Bank Jatim, Bank BRI, Bank BTN, Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri, anggota satgas KKMB, Karo Perekonomian, Karo Keuangan, Kadis Koperasi dan UKM Prov. Jatim, Kadis Perikanan dan Kelautan Prov. Jatim , Kadis Kominfo Prov Jatim, serta pejabat di jajaran Bank Indonesia.
An. Kepala Biro Humas dan Protokol
Kepala Bagian Media dan Dokumentasi
Drs. SUHARDJO BAGUSTANTO,MSi
NIP. 510 063 268
Demikian diungkapkan Gubernur Jawa Timur Soekarwo saat membuka Seminar Konsultasi Keuangan Mitra Bank (KKMB) dan Peresmian Gedung Sekretariat Satgas KKMB Jawa Timur di Bank Indonesia Surabaya, Kamis (19/2).
Dikatakannya, jumlah penduduk Jatim saat ini mencapai 38,3 juta jiwa, dan 15,4 persen miskin. Pekerjaan Gubernur dan Wagub menurunkan penduduk dan mengurus orang miskin secara efektif. Posisi state government melindungi dan membantu orang miskin. Sedangkan tugas dunia perbankan dan pemerintah melakukan mekanisme pasar. Sementara dunia perbankan merumuskan tatacara mensubsidi dan memprotec.
“Jika tidak bisa dilakukan mekanisme pasar, maka public investment masuk dalam manajemen kelompok marginal yang dimanifestasikan oleh kunjungan Presiden dengan memberikan batuan KUR (Kredit Usaha Rakyat) PNPM (Program nasional Pemberdayaan Masyarakat). Jadi tugas state government pada posisi mekanisme pasar dapat terkoreksi,” paparnya.
Upaya itu perlu koordinasi dengan dunia perbankan dalam kinerja baru gubernur dan wagub untuk mengamankan uang dalam sebuah lembaga apapun namanya sebagai proses perbaikan perekonomian pedesaan.
Gubernur berharap, kerjasama dengan perbankan untuk mengamankan dana APBD yang dirumuskan dalam banking system. Seperti dana bergulir mungkin pokjanisnya akan dihapuskan. Nanti diserahkan dengan pihak bank kemudian disesuaikan bagaimana mekanisme kerja dan prioritas perbankan.
“Kalau pokjanisnya dari birokrasi, intervensi non banking nya tinggi. Saya lihat NPL nya tinggi sekali dalam dana bergulir, kurang lebih 40%. Artinya ada intervensi policy tidak berdasarkan syarat-syarat tehnis perbankan. Hal ini harus dilakukan pembenahan fungsi keuangan di desa. Semua uang yang masuk ke desa harus sesuai dengan persyaratan perbankan,” katanya.
Dalam kesempatan itu Gubernur dan Wagub minta bantuan perbankan untuk mengumpulkan dan mentabulasi semua CSR perbankan. Sedangkan pemprov mempunyai wewenang untuk merumuskan prioritasnya serta menunjuk siapa yang akan diberi/dibantu, sehingga tepat sasaran.
Mimpi Sukarwo dan Gus Ipul, seandainya di desa ada uang 100 juta bisa dipinjamkan dengan mudah tanpa agunan yang dapat dimanfaatkan masyarakat akan terwujud perekonomian baru di Jatim.
Sementara itu, Pimpinan BI selaku Ketua Satgas KKMB Jatim, Amriel Arief melaporkan, sesuai SKB antara Menkokesra dengan Gubernur Bank Indonesia bahwa disetiap provinsi didirikan sebuah lembaga yang bernama satgas keuangan kemitraan. Gubernur Jatim Imam Utomo dan Dewan Gubenur Bank Indonesia telah melakukan kesepakatan membentuk satgas pemberdayaan KPMB ini. Tujuan satgas adalah melatih dan mendidik konsultan-konsultan keuangan mitra bank untuk mendampingi para pelaku ekonomi terutama pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Menurut kajian, banyak UMKM tidak bisa berhubungan dengan pihak perbankan karena tidak memenuhi ketentuan aspek teknis perbankan.
Diharapkan KKMB juga bisa memaparkan produk UMKM dan membantu pelaku UMKM untuk menata administrasi pembukuan sebaik mungkin sehingga pelaku UMKM bisa bekerja dengan efektif dan efisien.
Selama tahun 2008 lebih kurang 157 ribu pendamping KKMB yang telah dilatih oleh Satgas. Namun dalam pelaksanan banyak hambatan yang dihadapi oleh pelaku UMKM, tidak saja dari segi permodalan tapi juga pemasaran. Pelaku UMKM bisa menjadi tulang punggung perekonomian Jawa Timur, baik sewaktu krisis maupun setelah krisis. Hal ini terbukti pelaku UMKM yang bertahan (survive), lebih kurang 95%. “ini merupakan kebanggaan kita. Sudah waktunya kita lebih memperhatikan UMKM. Pada 6 Maret CSR Bank Syariah memberikan bantuan dana bagi para pelaku ekonomi di Jawa Timur bekerjasama dengan pemprov mencari nama-nama UMKM untuk diseleksi oleh panitia,” ujarnya.
Hadir dalam acara tersebut pimpinan Bank Mandiri, Bank Jatim, Bank BRI, Bank BTN, Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri, anggota satgas KKMB, Karo Perekonomian, Karo Keuangan, Kadis Koperasi dan UKM Prov. Jatim, Kadis Perikanan dan Kelautan Prov. Jatim , Kadis Kominfo Prov Jatim, serta pejabat di jajaran Bank Indonesia.
An. Kepala Biro Humas dan Protokol
Kepala Bagian Media dan Dokumentasi
Drs. SUHARDJO BAGUSTANTO,MSi
NIP. 510 063 268
Tidak ada komentar:
Posting Komentar