Rabu, 03 Juni 2009

KAMPANYE HARUS BERI NILAI TAMBAH AGAR MASYARAKAT TIDAK JENUH

Berbagai kampanye yang dilakukan tokoh masyarakat calon anggota Legislatif dan DPD harus memberikan nilai tambah, bukan sebaliknya menimbulkan kejenuhan masyarakat.
Hal itu ditegaskan Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo pada Rakor mensukseskan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/ Wapres, di Ruang Graha Wicaksana Praja Kantor Gubernur Jatim Jl. Pahlawan No. 110 Sby, Rabu (18/3).
Menurut Gubernur, suasana demam Pemilu Legislatif dan persiapan Pemilu Presiden/ wapres masih dingin, maka diharapkan kerja sama semua pihak menghangatkan Pemilu. “Mari Kita wujudkan Jatim menjadi contoh bahwa Pemilu berlangsung dinamis. Jangan dianggap aman dan tertib, karena sepi dan tidak ada yang hadir. Tetapi berlangsung dinamis dalam susana tertib, aman, santun patuh dan terhadap peraturan perundangan,” harapnya.
Pemilu ini sangat penting karena semua mata dunia melihat pelaksanaan Pemilu Legislatif 9 April dan Pelaksanaan Pilpres/ Wapres 6 Juli mendatang. Karena Indonesia terkenal dengan negara demokrasi terbesar ketiga. Semua kagum tapi sayang investasi tidak pernah datang kesini. Harus ditunjukkan bahwa Pemilu di Jatim dan Indonesia berjalan dengan aman dan tertib. Aman ini yang akan mengundang investasi nantinya.
“Hal ini sudah dibuktikan pada waktu Pilgub Jatim tiga putaran yang berlangsung tenang dan sangat bagus. Mungkin pemilu yang paling tertib dan damai di seluruh dunia,” imbuhnya.
Pembangunan politik seperti ini diharapkan partisipasi masyarakat yang tinggi, oleh karena itu penyelenggaraan dan persepsi politiknya harus baik. Kalau ini dilakukan dengan baik, pembangunan politik ini tidak hanya mendorong perkembangan perekonomian, sosial dan budaya, juga akan menjadi lokomotif terhadap berbagai solusi permasalahan yang ada.
Beberapa hal yang bisa diangkat dari data empirik di lapangan langkah-langkah distribusi yang dilakukan KPU terhadap bahan sarana prasarana perlu kontrol lebih intensif lagi, daerah khas di kepulauan menjadi prioritas untuk distribusi. Selain permasalahan distribusi, menurutnya, teknis penyelenggaraan, persepsi terhadap peraturan perundangan dan penafsiran terhadap peraturan perundangan antar peserta Pileg masih belum ada kesamaan.
Agar pelaksanaan menjadi aman dan patuh terhadap perundangan, demokrasi ini harus dibangun pada posisi ketertiban pelaksanaan menurut aturan perundangan yang ada, sebab demokrasi ini berbanding lurus dengan kepatuhan hukum. Demokrasi ini ditunggu untuk melahirkan kultur yang lebih bagus, lebih santun, menghargai perbedaan, dan siap menang siap kalah. Kultur inilah yang harus ditanamkan pada masyarakat.
Oleh karena itu agar pelaksaanaan Pemilu lebih tertib, aman, demokratis, hak dan kewajiban seimbang, maka penyediaan logistik Pemilu diharapkan benar-benar dipersiapkan dengan baik agar seluruh warga masyarakat yang memiliki hak pilih benar-benar terlayani dengan baik untuk menyalurkan aspirasi politiknya.
Aspek penerapan ketentuan dan peraturan perundangan selama kampanye oleh Panwaslu yakni tenang sebelum pemilihan, menjadi bagian untuk mengontrol agar rasa kepastian dan keadilan diperoleh oleh peserta kompetisi. “Saya harap hal ini benar-benar diperhatikan dan diterapkan secara adil untuk menceagah terjadinya pelanggaran yang tidak diinginkan selama Pemilu berlangsung,” harapnya.
Aspek keamanan dan ketentraman masyarakat menjadi sangat menonjol. Selain itu aspek netralitas PNS maupun Pelaksana Pemilu sangat penting pada Pileg maupun Pilpres/ Wapres mendatang. “Saya harap hal ini dapat dijaga, baik sebelum maupun sesudah pelaksanaan Pemilu, agar seluruh tahapan Pemilu dapat berjalan semestinya, dan mencegah terjadinya penyimpangan. Karena hal ini dapat menodai demokrasi yang dibangun dalam amanat refromasi yang terus berjalan secara kualitatif.
Plt. Sekda Prop. Jatim Drs. Chusnul Arifin Damuri, MSi, MM mengatakan, Pemilu 2009 diharapkan dapat mencakup sukses dalam penyelenggaraan, sukses dalam meningkatkan partisipasi politik rakyat, serta sukses memilih pemimpin masa depan yang dapat memimpin negara ini semakin baik dan lebih mensejahterakan rakyat.
Penyelenggarakan Rakor ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/ Wapres th. 2009, agar pelaksanaannya dapat berlangsung secara demokratis tertib, lancar, aman, damai, kondusif, dan terwujud kerja sama dan kebersamaan yang kuat, serta mendapat dukungan partisipasi semua pihak.
Peserta Rakor yang terdiri dari Bupati, Sekda, Muspida, KPU, Panwaslu Kab/ Kota se Jatim ini mengikuti dengan seksama materi yang disampaikan secara detail oleh para nara sumber, antara lain Irjen Pol Drs. Aryanto Sutadi, MSc, Pangdam V/ Brawijaya, Sekretaris Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Depdagri Suwarno Putra Raharjo, KPU Arief Budiman, Badan Pengawas Pemilu RI, Wirdyaningsih, SH, MH. (Humas Setda Jatim –Sil)

Surabaya, 18 Maret 2009

A.n. KEPALA BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
Kepala Bagian Media dan Dokumentasi


Drs. SUHARDJO BAGUSTANTO, MSi
NIP. 510 063 268

Tidak ada komentar: