PNS sebagai aparatur negara harus memberikan pelayanan pada masyarakat secara profesional.
Hal itu dikatakan Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo dalamsambutan yang dibacakan Plt. Sekda Prop. Jatim Drs. Chusnul Arifin Damuri, MSi, MM pada Pembukaan Bimtek Analisis Beban Kerja dan Jabatan, serta Standar Kompetensi Jabatan, di Ruang Graha Wicaksana Praja Kantor Gubernur Jatim Jl. Pahlawan No. 110 Sby, Senin (16/3).
Menurutnya, peranan SDM aparatur yang handal dan profesional dalam birokrasi pemerintahan harus dipenuhi dalam era reformasi dan demokrasi sekarang ini. untuk dapat membentuk PNS yang profesional perlu ditetapkan standar kompetensi jabatan dan kode etik PNS. Kompetensi, sebagai tolok ukur seseorang untuk menduduki jabatan tertentu, sedangkan Etika Profesi adalh perilaku yang melekat pada PNS sebagai profesional dan sebagai aparatur negara. “Oleh karena itu Kompetensi dan Etika Profesi harus ditetapkan sebagai landasan dan merupakan pra-syarat dasar dalam rangka membangun profesionalisme PNS,” tegasnya.
Berkaitan dengan hal itu, langkah utama yang perlu dilakukan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) utamanya dalam penyediaan informasi jabatan adalah melaksanakan analisis organisasi untuk menyelaraskan organisasi dengan visi dan misinya. Kemudian melaksanakan analisis jabatan dan beban kerja untuk mendapatkan informasi jabatan, serta melaksanakan penyusunan standar kompetensi jabatan struktural PNS.
Kegiatan itu akan dilaksanakan secara mandiri setiap SKPD dengan membentuk Tim Analisis Jabatan. Untuk itu para Pejabat Eselon III dan IV yang membidangi kepegawaian ditunjuk mengikuti Implementasi Reformasi Birokrasi melalui program Bimtek Analisis Beban Kerja & Jabatan, agar dapat melakukan analisis beban kerja dan Jabatan, serta menyusun standar kompetensi jabatan pada instansi masing-masing.
Diharapkan, paling lambat dua bulan setelah Bimtek hasilnya bisa dievaluasi, dan selanjutnya difasilitasi untuk ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.
Sementara itu Kepala Kanreg II BKN Surabaya Yuliana Setiowati mengatakan, perubahan mendadar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan intinya perubahan mind set dan cultur set di lingkungan PNS. Semula penguasa menjadi pelayan, dari jabatan berubah menjadi amanah, dari ego sentris menjadi ego nasional, dan dari output menjadi outcome.
Kepala Biro Administrasi Organisasi Totok Suwarto, SH, MSi mengatakan, Bimtek ini diselenggarakan untuk menyamakan pola pikir dan persepsi dalam pelaksanaan perhitungan beban kerja dan penyusunan formasi jabatan serta standar kompetensi jabatan di lingkungan Prop Jatim, sehingga para peserta memahami metode dan tehnik pelaksanaan aplikasi di satker masing-masing.
Bimtek diikuti 210 pejabat eselon III dan IV yang membidangi kepegawaian ini dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu tahap pertama 17 – 19 Maret, tahap dua 23 – 25 Maret, dan tahap tiga 6 – 8 April di H. Cendana Sby. ( Humas Pemprop. Jatim- Sil)
Surabaya, 16 Maret 2009
A.n. KEPALA BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
Kepala Bagian Media dan Dokumentasi
Drs. SUHARDJO BAGUSTANTO, MSi
NIP. 510 063 268
Hal itu dikatakan Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo dalamsambutan yang dibacakan Plt. Sekda Prop. Jatim Drs. Chusnul Arifin Damuri, MSi, MM pada Pembukaan Bimtek Analisis Beban Kerja dan Jabatan, serta Standar Kompetensi Jabatan, di Ruang Graha Wicaksana Praja Kantor Gubernur Jatim Jl. Pahlawan No. 110 Sby, Senin (16/3).
Menurutnya, peranan SDM aparatur yang handal dan profesional dalam birokrasi pemerintahan harus dipenuhi dalam era reformasi dan demokrasi sekarang ini. untuk dapat membentuk PNS yang profesional perlu ditetapkan standar kompetensi jabatan dan kode etik PNS. Kompetensi, sebagai tolok ukur seseorang untuk menduduki jabatan tertentu, sedangkan Etika Profesi adalh perilaku yang melekat pada PNS sebagai profesional dan sebagai aparatur negara. “Oleh karena itu Kompetensi dan Etika Profesi harus ditetapkan sebagai landasan dan merupakan pra-syarat dasar dalam rangka membangun profesionalisme PNS,” tegasnya.
Berkaitan dengan hal itu, langkah utama yang perlu dilakukan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) utamanya dalam penyediaan informasi jabatan adalah melaksanakan analisis organisasi untuk menyelaraskan organisasi dengan visi dan misinya. Kemudian melaksanakan analisis jabatan dan beban kerja untuk mendapatkan informasi jabatan, serta melaksanakan penyusunan standar kompetensi jabatan struktural PNS.
Kegiatan itu akan dilaksanakan secara mandiri setiap SKPD dengan membentuk Tim Analisis Jabatan. Untuk itu para Pejabat Eselon III dan IV yang membidangi kepegawaian ditunjuk mengikuti Implementasi Reformasi Birokrasi melalui program Bimtek Analisis Beban Kerja & Jabatan, agar dapat melakukan analisis beban kerja dan Jabatan, serta menyusun standar kompetensi jabatan pada instansi masing-masing.
Diharapkan, paling lambat dua bulan setelah Bimtek hasilnya bisa dievaluasi, dan selanjutnya difasilitasi untuk ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.
Sementara itu Kepala Kanreg II BKN Surabaya Yuliana Setiowati mengatakan, perubahan mendadar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan intinya perubahan mind set dan cultur set di lingkungan PNS. Semula penguasa menjadi pelayan, dari jabatan berubah menjadi amanah, dari ego sentris menjadi ego nasional, dan dari output menjadi outcome.
Kepala Biro Administrasi Organisasi Totok Suwarto, SH, MSi mengatakan, Bimtek ini diselenggarakan untuk menyamakan pola pikir dan persepsi dalam pelaksanaan perhitungan beban kerja dan penyusunan formasi jabatan serta standar kompetensi jabatan di lingkungan Prop Jatim, sehingga para peserta memahami metode dan tehnik pelaksanaan aplikasi di satker masing-masing.
Bimtek diikuti 210 pejabat eselon III dan IV yang membidangi kepegawaian ini dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu tahap pertama 17 – 19 Maret, tahap dua 23 – 25 Maret, dan tahap tiga 6 – 8 April di H. Cendana Sby. ( Humas Pemprop. Jatim- Sil)
Surabaya, 16 Maret 2009
A.n. KEPALA BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
Kepala Bagian Media dan Dokumentasi
Drs. SUHARDJO BAGUSTANTO, MSi
NIP. 510 063 268
Tidak ada komentar:
Posting Komentar