HCPI BANTU BPNA JATIM TANGANI PENASUN

Badan Penanggulangan Napza dan Aids (BPNA) Prop Jatim yang juga Kepala Biro Administrasi Kesra Setda Prop. Jatim Drs. H. Siswanto, MM menandatangani Nota Kesepahaman (MoU) dengan Indonesia HIV/AIDS Prevention and Care Project (HCPI) yang diwakili Tim Leader Abby Ruddick. MoU itu tentang Program Perluasan Cakupan Layanan HIV/AIDS bagi Pengguna Napza Suntik (Penasun) melalui sistem kesehatan masyarakat di Jatim.
MoU disaksikan oleh Wawali Kota Surabaya Arif Affandi, Kepala Dinkes Jatim, Pawik Supriadi, dilakukan di Ruang Rapat Mojopahit, Kantor Gubernur Jatim Jl.Pahlawan No.110 Sby, Selasa (3/3) pagi.
Menurut Siswanto, yang merangkap Wakil Ketua III BPNA Prop. Jatim, tujuan MoU untuk meningkatkan akses layanan HIV/AIDS melalui sistem kesehatan masyarakat dengan pendekatan pengurangan dampak buruk Panasun (Harm Reduction). Pendekatan yang dilakukan meliputi kegiatan pencegahan dan layanan dukungan, perawatan dan pengobatan bagi 80 % populasi Penasun di Jatim.
“Saya harap dengan kerja sama ini dapat tercapai perluasan cakupan layanan jarum dan alat suntik steril, serta terapi rumatan metadon di tingkat Propinsi sampai Kab/ Kota,” ujarnya .
Penyalahgunaan Panasun memberikan kontribusi terhadap peningkatan kasus HIV/AIDS. Sampai Desember 2008 mencapai 2.591 orang. Faktor resiko, IDU memberikan sumbangan 787 kasus (30 %). Angka itu merupakan puncaknya saja, sedangkan angka sesungguhnya jauh lebih besar. Diperkirakan kasus HIV/ADIS di Jatim mencapai 20.810 orang.
Ditambahkan Siswanto, Pemprop telah berupaya dengan berbagai cara mengurangi dampak buruk penyalahgunaan Napza suntik, antara lain dengan mendirikan Poli Rumatan Metadon di tiga ruma sakit yakni RS Dr. Soetomo, dan di Rutan Kelas I Medaeng.
Sebagai upaya tndak lanjut untuk menekan laju penularan HIV/AIDS bagi Panasun, BPNA Prop. Jatim memfasilitasi Lembaga Donor HCPI (dari Australia) untuk merencanakan perluasan cakupan layanan jarum dan alat suntik steril.
HCPI akan memberikan bantuan Rp. 1,8 miliar untuk membiayai/ mendukung pelaksanaan kegiatan program selama lima tahun sejak 1 Maret 2009 hingga 31 Januari 2014, berupa pelatihan, fasilitasi dan konsultasi untuk anggota Tim Pelaksana Teknis.
BPNA Prop. Jatim sebagai koordinator dan fasilitator pelaksanaan program penanggulangan HIV/AIDS, memberikan wewenang kepada Dinas Kesehatan untuk menjalankan kegiatan. Prioritas kegiatan meliputi pencegahan penularan HIV di kalangan Penasun melalui program jarum suntik steril dan penyediaan materi Komuninasi Informasi dan Edukasi (KIE). Penerapan perawatan Substitusi NAPZA di kalangan Penasun melalui program Terapi Rumatan Metadon (PTRM).
Dinas Kesehatan Kab/Kota membantu Dinkes Prop. Jatim melakukan supervisi dan monitoring terhadap pelaksanaan program di wilayah masing-masing, diantaranya menyusun kerangka kerja aktivasi, operasional, dan dukungan terhadap layanan yang dikembangkan dalam sisem kesehatan masyarakat dengan mengikuti ketentuan lain yang tertuang dalam MoU. Kegiatan lain, adalah pengobatan, dukungan dan perawatan HIV/AIDS, termasuk layanan Voluntary, Conseling and Testing (VCT) bagi Penasun dan ODHA (orang dengan HIV/AIDS).
Untuk melaksanakan kegiatan itu Dinkes Prop. Jatim membentuk tim pelaksana program dengan melibatkan 14 Puskesmas di empat Kab/ Kota, yaitu Surabaya, Sidoarjo, Kab. Malang dan Kota Malang. Sementara Puskesmas menjalankan layanan HIV/AIDS komprehensif mencakup penyediaan layanan jarum suntik steril (termasuk alkohol, materi KIE dan kondom, terapi metadon, konseling, dan layanan lainnya.
Pada kesempatan itu, Tim Leader Indonesia HIV/AIDS Prevention and Care Project (HCPI) Abby Ruddick mengungkapkan, kerjasama antara HCPI – Jatim untuk membantu generasi muda yang sudah terlibat narkoba bisa mengurangi resiko terjangkit HIV/AIDS. Selain itu dengan perawatan metadon bisa melepaskan dari ketergantungan Narkoba sehingga kehidupannya bisa produktif.



Kepala Dinkes Jatim, Pawik Supriadi mengharapkan, dalam penanggulangan AIDS tidak hanya dilaksanakan pada empat kab/kota saja, tetapi juga di seluruh Kab/Kota lainnya untuk penanganan beberapa kasus terutama menjaga dampak dari penggunaan Napza suntik, dan mencegah penularan HIV/AIDS.
Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Jatim Otto Bambang Wahyudi, seusai MoU diharapkan program HCPI di empat Kabupetan tidak akan terjadi tumpang tindih satu lembaga donor dengan yang lain. Sebab selain HCPI ada lembaga donor lain seperti Global Fund (pusatnya di Genewa) programnya meliputi AIDS, TBC dan Malaria, dilaksanakan di Surabaya, Sidoarjo, Kota Malang, Jember, Banyuwangi, Kab. Blitar, Kab.Mojokerto, Kab.Kediri. “Pemprop yang membuat program, mereka membantu pendanaan. Kita tidak mau didikte,” katanya.
Hadir pada acara penandatangan tsb. Wakil Direktur RS. Dr.Soetomo, dr. Urip D, Kepala Dinkes Kab/ Kota, dll (Humas Pemprop Jatim – Sil)

Surabaya, 3 Maret 2009
A.n. KEPALA BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
Kepala Bagian Media dan Dokumentasi



Drs. SUHARDJO BAGUSTANTO, MSi
NIP. 510 063 268

PAK GUBERNUR KERJA BHAKTI BANGUN TANGGUL 5 KM

Kerja bhakti rame-rame kalian Pak Gubernur purun nopo mboten ? Mangke njenengan kerja bhakti tapi tangane gak gelem reget. Kulo mangke nderek kerja bhakti, rame-rame mbangun tanggul sepanjang 5 km dengan kerja bakti dan padat karya
Hal itu dikatakan Gubernur Jatim Dr. Soekarwo dalam bahasa Jawa yang fasih pada acara Penyerahan untuk korban bencana alam banjir, di halaman Pondok Pesantren Wisma Wisnu, Ds. Jeruk Gulung, Balerejo, Kab. Madiun, Jum’at (27/2).
Dalam kesempatan itu Gubernur Jatim Dr. Soekarwo menyerahkan bantuan satu truk bahan makanan dan pakaian, seperti : beras, mie, biskuit, kecap, sarung, dan baju.
Menurut Gubernur, para santri di lingkungan pondok diharapkan untuk ikut kerja bhakti bersama masyarakat. Nanti saya membantu kerja bhakti, Pemerintah Propinsi dan Kabupaten membantu gotong royong rame-rame membangun tanggul Kali Jeroan sepanjang 5 km, untuk kanan dan kiri jadi sepanjang 10 km dengan ketinggikan 1 m. Karena luapan air Kali Jeroan Bale Rejo menimpa sampai ke 15 desa.
“Segala sesuatu kalau dikerjakan bareng dengan cara kerja bhakti atau padat karya tidak ada masalah yang susah. Kalau dipikir dhewe dadi angel, tapi nek dipikir rame-rame dadi entheng,” ujarnya.
Dikatakan, apalagi kalau bendungan/ waduk di Kresek seluas 60 ha sudah dibangun, selain bisa menanggulangi masalah banjir, bisa mengairi sawah dan untuk kolam ikan. Anak-anak yang masih kecil bisa diberi lauk ikan wader dari kolam ikan. Wader kalau isi perutnya dibersihkan lalu ditumbuk kemudian dikonsumsi untuk anak kecil gizinya bagus sekali, bisa bermanfaat agar anak-anak pinter Wader kalau ditumbuk enak rasanya, bahkan orang luar negeri juga senang wader tumbuk.
“Kalau saya lupa, tolong diingatkan dengan mengirim surat kepada Gubernur Jatim, tanyakan kenapa bendungan/ waduk belum dibangun. Hal itu bukan karena tidak mau membantu, tapi karena terlalu banyak yang diurusi sehingga terkadang tertunda urusannya, oleh karena itu harus diingatkan,” tambahnya.
Mengingat G. Wilis sudah dibabat sejak 1997 menurut Gubernur, hutannya juga perlu dibantu reboisasi./ penanaman pohon-pohon kembali agar tidak gandul lagi, sehingga bisa menahan banjir. Selain itu pintu air juga akan di check kembali oleh ahli pengairan dengan ditambah klep-nya karena selama ini klepnya banyak dicuri orang-orang yang tidak mengerti bahayanya apabila klepnya diambil.
Kunjungan Gubernur disambut sangat antusias oleh masyarakat bahkan setiap kunjungi selalu menyalami penduduk yang menyalaminya. Bahkan ketika Pak De demikian nama populernya selama ini, ketika mengunjungi dapur umur di Satkorlak Balerejo Madiun, sempat mencicipi makanan nasi bungkus yang disediakan untuk para korban banjir. “Wah lauknya koq kasinen,” katanya sambil tersenyum.
Bupati Kab. Madiun Muhtarom, S.Sos mengatakan, akibat hujan deras yang melanda terus-menerus pada Senin dan Selasa malam (24/2-25/2), Kec. Balerejo terendam banjir setinggi dada orang dewasa selama dua hari berturut-turut yaitu Rabu dan Kamis. Wilayah banjir meliputi Kec. Dagangan, Kare, Wonoasri, Saradan, Pilang Kenceng, Balerejo dan Kec. Sawahan namun ketika Gubernur meninjau lokasi air sudah surut.
Luasan wilayah yang tergenang air meliputi 1800 rumah lebih, persawahan padi yang sedang menguning sekitar 463 ha, perikanan 50 kolam, jembatan dan tangkis jebol sepanjang 15 km di berbagai titik. Pemkab. Madiun dengan dana APBD sudah membantu 2 rumah rusak masing-masing diberi bantuan Rp. 4,5 juta.
Selain itu antisipasi lainnya, ingin membangun Waduk Kresek luas wilayah yang akan dibuat sekitar dibangun 60 ha dengan volume air mencapai 12 juta m3. Fungsinya selain untuk mengendalikan banjir, kepentingan pertanian, untuk air bersih, tenaga listrik dan pariwista. ”Hal ini sangat penting bagi masyarakat Madiun Kalau selama ini, air dari kaki G.Pandan semuanya kumpul di Balerejo tapi di utara jalan raya, kemudian Kamis kemarin dari kaki G. Wilis menuju ke Balerejo juga. Sehingga semuanya kumpul di Kali Jeroan, kemudian masuk Bengawan, kalau meluap, maka air berkumpul di kecamatan ini.
Dengan didampingi Asisten Sekda, Kepala Dinas Sosial, Kepala Biro Kesra, dll. meninjau lapangan kerusakan akibat banjir, jalan yang ada Saradan, di Kedung Jati, luapan air dari kali jeroan akhirnya masuk ke perkampungan, sehingga tangkis perbatasan Desa Waru dengan Kedung Jati jebol.
WAGUB MENYUSURI BANJIR DI TUBAN
Sementara itu dalam waktu yang sama, Jumat (27/2)., Wakil Gubernur Saifullah Yusuf menyusuri banjir yang tingginya sudah lebih dari 1 meter dengan menggunakan perahu karet, menemui korban banjir di Dusun Jepuro, Desa Ngadipuro, Kecamatan Widang, Tuban.
Dalam kesempatan itu Wagub juga menyerahkan berbagai bantuan sandag pangan 1 truk, obat-obatan 1 truk, tenda/ kemah 1 truk. Beberapa bantuan sudah diserahkan pada warga di Kecamatan ini, namun bagi yang belum kebagian, Wagub meminta agar bersabar, karena bantuan akan terus disalurkan hingga merata ke semua warga korban banjir.
Ketika menemui para korban banjir yang masih bertahan di rumah, maupun yang sudah mengungsi di bantaran sungai, dia berpesan agar masyarakat terus siap siaga selama 24 jam. ”Hal ini perlu agar jika ketinggian air tiba-tiba naik, masyarakat tanggap darurat untuk menyelamatkan diri,” himbaunya.
Sebelumnya, Wagub beserta rombongan mengunjungi korban banjir di di Ds. Taggul Kantong, Kec. Laren, Lamongan. Dia memantau langsung kondisi tanggul kantong yang mulai kritis di daerah tersebut. Tanggul ini tepatnya berada di Kecamatan Babat, Lamongan.
Menurut laporan Bupati Lamongan Masfuk sekitar 75 KK yang tinggal di sekitar tanggul rumah nya tergenang, sementara penduduknya mengungsi di bantaran anak Sungai Bengawan Solo.
Wagub juga memberikan bantuan kepada korban banjir di Lamongan berupa satu truk makanan siap saji, obat-obatan, serta 5.000 karung pasir. Bantuan itu diserahkan secara simbolis kepada Bupati Lamongan, Masfuk. Bantuan juga didistribusikan ke daerah banjir seperti Bojonegoro dan Tuban melalui Bakorwil Bojonegoro berupa beras, kecap, mi instan dan minyak goreng. “Keterlibatan pihak swasta dalam partisipasi membantu korban banjir juga sangat diperlukan, ini menumbuhkan sikap kepedulian sosial pada masyarakat,” katanya. (Humas Setda Jatim – Sil)

Surabaya, 27 Pebruari 2009
A.n. KEPALA BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
Kepala Bagian Media dan Dokumentasi


Drs. SUHARDJO BAGUSTANTO, MSi
NIP. 510 063 268

WAGUB BUKAN BAN SEREP

Gubernur jawa Timur Dr Sukarwo tidak akan melakukan Wagub Drs Saifullah Yusuf sebagai ban serep, karena ada pembagian tugas yang jelas. Tugas Wagub menangani bidang kesra, seperti pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya.
Demikian ditegaskan Soekarwo saat pertemuan dengan para kiai usai pelantikan Kakanwil Depag Prov Jatim di Grahadi, Rabu (25/2).
“Wagub adalah bagian dari gubernur yang tidak dapat dipisahkan. Gubernur pembuat kebijakan dan wagub yg melaksanakan, khususnya kebijakan di bidang Kesra. Pembagian tugas yang sudah dirancang dapat di dukung oleh para kiai,” katanya
Ditambahkannya, Wagub akan sering ketemu para tokoh masyarakat, tokoh pendidikan dan kiai. Gubernur dan Wagub kalau sering di kantor merupakan suatu kegagalan manajemen. “Kita harus sering keluar dan silahutrahmi dari pada datang ke kantor gubernur. Dalam satu minggu minal dua hari untuk turun ke lapangan,” tegasnya.
Menurut Soekarwo, Jawa timur sangat heterogen, jika dikelola dengan baik akan memberikan manfaat yang baik. Heterogen agama, suku dan berbagai kepentingan pluralisme di Jatim luar biasa.
Dalam pertemuan itu juga dipaparkan 4 (empat) program yang akan dan telah dilakukan yaitu jalan yang rusak karena anggaran terbatas maka yang dilakukan adalah menambal jalan. Khususnya jalan antara Bojonegoro – Ngawi, anggaran yang diperlukan Rp 700 miliar, karena kerusakanya struktur maka tidak mungkin dilakukan penambalan. Kemudian permasalahn Minarak Lapindo Jaya 9MLJ) sudah pinjam ke BRI dengan cicilan 15 juta/bulan. Jika wanprsetasi maka akan jadi perkara pidana di polri.
Gubernur menghimbau pengusaha untuk tidak melakukan PHK terhadap buruh dengan memberikan kredit murah bagi UMKM dan menambah tenaga kerja. Jika sudah terlanjur dilakukan PHK sukarwo menghimbau para bupati-walikota untuk tidak asal gusur, tapi alternatifnya memberikan tempat yang baik. Peranan dan fungsi pemerintah harus membela dan melindungi kaum yang dipinggiran.
Dan terakhir adalah memberikan prioritas bagaimana sebetulnya rekonsiliasi dengan mantan para calon gub dengan dialog.
Program priotas tahun 2008 adalah pendidikan dan kesehatan. Pesantren juga menjadi bagian dari sistem pendidikasn di Jatim. “Kami tidak akan mendiskriminasi dan jadi satu kesatuan. Kanwil Depag koordinasi dengan Diknas dan wagub yg membidangi kesra untuk memecahkan masalah pendidikan,” imbuhnya.
Sementara di bidang pertanian bagaimana agrobisnis dan agroindustri dapat ditangani. Sebagian besar produk pertanian keuntungannya masih di level perantara bukan di level petani. “Kita akan memotong agar memperpendek perantara melalaui E-Commerce.” tuturnya.
Mengenai pupuk jika kita selalu menggunakan pupuk kimia maka akibatnya tanah akan tandus dan kering. Oleh karena itu perlu digalakkan pemakainan pupuk organik
Gubernur berencana akan menghadap Menkeu untuk konsultasi pembagian keuangan antara propinsi dan kabupaten kota guna pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, perbaikan rumah kumuh. Uang kita Rp 1,7 triliun. Kita berikan ke kabupaten/kota penggunaanya harus tepat, sehingga dapat terakomodasi keinginan para kiai melalui kebijakan pemerintah, “ katanya.
Wagub menambahkan, untuk kesehatan akan ada pelayanan gratis di tingkat kecamatan, di bidang pendidikan akan ada pendidikan gratis bagi masyarakat miskin dengan tidak membedakan macam pendidikan baik yang di bawah kanwil Depag dan Diknas.
Wagub berharap sukses berikutnya adalah pemilu legislatif, minta dukungan para kiai menggerakan rakyat untuk partisipasi agar angka golput tidak mencapai 80%.
Sementara itu, Kiai Azis wakil dari para kiai dan pengasuh ponpes Jawa Timur, berharap idak akan dikecewakan oleh Pak De. Sesuai dengan kemajemukan Jatim, Pak De akan menjadi gubernurnya Jatim bukan gubernurnya kiai atau kelompok tertentu. Pendidian di ponpes juga tidak akan dibedakan.
Hadir dalam pertemua tersebut Pengurus NU, Kiai Sepuh Idris, Kiai Zainudin, Azis, Ky Zaljuli, Kiai Munawar, Kiai Suyuti dan beberapa kiai serta Bu Nyai Hamid Tabatah, Bu nyai Mutmainah dan Ning Sus sebagai pembawa aspirasi perempuan.





Surabaya, 25 Pebruari 2009
An. Biro Humas dan Protokol
Kepala Bagian Media dan Dokumentasi



Drs. SUHARDJO BAGUS TANTO, MSi
NIP. 510 063 268

KAKANWIL DIANGKAT SEBAGAI KEPALA PELAYAN PARA KIAI

Untuk pertama kali pelantikan pejabat dihadiri oleh para kiai menunjukkan bahwa terpilihnya Karsa merupakan amanah dari para kiai, tokoh agama yang nantinya setiap perumusan kebijakan di Jawa Timur akan melibatkan para kiai, tokoh masyarakat dan tokoh agama.
Hal itu disampaikan Gubernur Jawa Timur Soekarwo, saat pelantikan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur di Gedung Grahadi, Rabu (25/2).
Dikatakannya, para pejabat Jawa Timur nantinya harus terbiasanya dengan hadirnya para kiai, tokoh agama dan tokoh masyarakat di lima tahun ke depan. Momen kali ini merupakan latihan pertama dimana para pejabat birokrat bertemu dengan para tokoh agama.
Seperti diketahui berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama nomor B. II/3/0094/2009 tanggal 28 Januari 09, memutuskan untuk melantik Drs.H.Imam Haromain Asy’ari,MSi sebagai Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur menggantikan Drs. Rosyikin MM,MPA.
Dalam sambutannya Gubernur menitikberatkan bahwa Kakanwil dilantik untuk menjadi pelayannya para tokoh agama, para kiai bukan menjadi kepalanya para kiai untuk itu harus ada komunikasi antara kanwil dan para tokoh agama dan tokoh masyarakat.
Gubernur mengingatkan bahwa masalah serius yang ada di Jawa Timur ,bahwa Amerika sebagai jagonya liberalisme kini telah gugur. Amerika sudah tidak memegang lagi konsep liberalisme mekanisme pasar. Jangan sampai konsep liberasime malah berkembang di Jawa Timur, khususnya di bidang agama ini merupakan kerja berat dan pekerjaan rumah Kakanwil.
Harapannya dengan adanya dukungan para ulama akan tercipta suasana yang kondusif di Jaw Timur hubungan antar umat beragama, antara pemeluk agama itu sendiri dan tokoh masyarakat.
Pekerjaan pemerintah provinsi sebagai kepala pelayaan di Jawa Timur nantinya tidak mungkin hanya melayani beberapa kelompok . Oleh karena itu harus ada filter. Setelah melakukan konsultasi dengan Biro Organisasi, Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Menteri Dalam Negeri yang disetujui akan dibentuk Dewan Pertimbangan Gubernur .
Hadir dalam acara tersebut para tokoh agama, para kiai serta pejabat di jajaran Kanwil Depag Provinsi Jawa Timur dan pejabat di jajaran Pemprov Jawa Timur.(Hen)


Surabaya, 25 Pebruari 2009
An. Biro Humas dan Protokol
Kepala Bagian Media dan Dokumentasi



Drs. SUHARDJO BAGUS TANTO, MSi
NIP. 510 063 268

Swedia Siap Jalin Kerjasama dengan Pemerintah Jatim

Dubes Swedia untuk Indonesia H.E. Mrs. Ann Marie Bolin Pennegard mengemukakan bahwa negaranya siap menjalin kerjasama dengan Pemerintahan Provinsi Jawa Timur lewat perdagangan.
Hal tersebut dikatakan saat diterima oleh Gubernur Jatim Soekarwo di Gedung Negara Grahadi (25/2). Kunjungan Mrs. Ann Marie Bolin di Jawa Timur untuk memperkenalkan diri kepada Soekarwo sebagai Gubernur yang baru. Selain itu Mrs. Ann Marie yang saat kunjungan didampingi oleh Konsul Swedia di Surabaya juga berniat menjalin kerjasama perdagangan yang lebih baik dengan pemerintahan Prov Jatim.
Ia juga merasa kagum dengan keanekaragaman kekayaan yang dimiliki Jawa Timur baik potensi alam maupun budayanya. “Sudah sepatutnya kalau Jawa Timur memanfaatkan kerjasama dengan Negara Swedia. Apalagi di Swedia banyak perusahaan besar yang tergantung eksport dengan kontribusi hampir 65%, jelas Mrs. Ann Marie.
Ia pun menawarkan kerjasama dengan Jawa Timur dalam hal pengelolaan lingkungan khususnya yang terkait dengan perubahan cuaca. Karena di pemerintah dan masyarakat Swedia sepakat membuat kota-kota lebih aman dan incredible dengan mengupayakan pengelolaan limbah dan menciptakan kendaraan-kendaraan yang tidak banyak menimbulkan polusi. ”Saran saya nantinya perlu diadakan simposium mengenai pengelolaan lingkungan hidup khususnya dengan kota Surabaya atau bahkan dengan kota-kota di Jatim lainnya agar lingkungan hidup di Jawa Timur bisa lestari” kata dubes.
Gubernur Soekarwo yang pada saat itu didampingi oleh Wagub Jatim Syaifulah Yusuf menyampaikan terimakasihnya atas upaya kerjasama dengan masyarakat Jawa Timur. Apalagi perusahaan di Jatim banyak yang sudah mengenal negara Swedia, namun demikian hubungan yang baik yang selama ini telah dikenal oleh pengusaha-pengusaha di Jatim perlu diperbaiki lagi”. Apalagi neraca perdagangan kita masih minus atau defisit sebesar 15.000 USD di tahun 2008.
Dalam kesempatan itu Gubernur Soekarwo juga mempromosikan pada Mrs. Ann Marie untuk berinvestasi di sektor pariwisata Jatim khususnya di Wisata Gunung Bromo Pasuruan dan Teluk Grajakan di Banyuwangi.
Soekarwo juga sedikit menyesalkan pada para investor asing yang masih enggan berivestasi di Jatim. ” Indonesia itu merupakan penganut sistem demokrasi terbesar tapi mengapa mereka tidak tertarik menanamkan modalnya di Indonesia khususnya di Jatim malah lebih condong ke Negara Cina & Vietnam, padahal mereka tidak melakukan demokrasi”, sesalnya sambil berharap pada Dubes Swedia untuk bisa meyakinkan para pengusahanya menanamkan investasinya di Jatim terutama di bidang agroindustri.
Dalam pertemuan tersebut Gubernur Soekarwo dan dubes Swedia saling bertukar cindera mata berupa replika perahu Majapahit dan Batik Madura, sedang Mrs. Ann Marie memberikan yang katanya merupakan kado khusus untuk Soekarwo dan Syaifullah Yusuf.


Surabaya, 25 Pebruari 2009
An. Biro Humas dan Protokol
Kepala Bagian Media dan Dokumentasi



Drs. SUHARDJO BAGUS TANTO, M.Si
Nip. 510 063 268

GUBERNUR PUNYA MANDAT PERBAIKI YANG KURANG BAGUS

Gubernur dan Wagub sebagai produk politik yang dipilih langsung mempunyai mandat dari rakyat untuk memperbaiki hal yang kurang bagus menjadi bagus.
Demikian diungkapkan Gubernur Jawa Timur Soekarwo saat membuka Seminar Konsultasi Keuangan Mitra Bank (KKMB) dan Peresmian Gedung Sekretariat Satgas KKMB Jawa Timur di Bank Indonesia Surabaya, Kamis (19/2).
Dikatakannya, jumlah penduduk Jatim saat ini mencapai 38,3 juta jiwa, dan 15,4 persen miskin. Pekerjaan Gubernur dan Wagub menurunkan penduduk dan mengurus orang miskin secara efektif. Posisi state government melindungi dan membantu orang miskin. Sedangkan tugas dunia perbankan dan pemerintah melakukan mekanisme pasar. Sementara dunia perbankan merumuskan tatacara mensubsidi dan memprotec.
“Jika tidak bisa dilakukan mekanisme pasar, maka public investment masuk dalam manajemen kelompok marginal yang dimanifestasikan oleh kunjungan Presiden dengan memberikan batuan KUR (Kredit Usaha Rakyat) PNPM (Program nasional Pemberdayaan Masyarakat). Jadi tugas state government pada posisi mekanisme pasar dapat terkoreksi,” paparnya.
Upaya itu perlu koordinasi dengan dunia perbankan dalam kinerja baru gubernur dan wagub untuk mengamankan uang dalam sebuah lembaga apapun namanya sebagai proses perbaikan perekonomian pedesaan.
Gubernur berharap, kerjasama dengan perbankan untuk mengamankan dana APBD yang dirumuskan dalam banking system. Seperti dana bergulir mungkin pokjanisnya akan dihapuskan. Nanti diserahkan dengan pihak bank kemudian disesuaikan bagaimana mekanisme kerja dan prioritas perbankan.
“Kalau pokjanisnya dari birokrasi, intervensi non banking nya tinggi. Saya lihat NPL nya tinggi sekali dalam dana bergulir, kurang lebih 40%. Artinya ada intervensi policy tidak berdasarkan syarat-syarat tehnis perbankan. Hal ini harus dilakukan pembenahan fungsi keuangan di desa. Semua uang yang masuk ke desa harus sesuai dengan persyaratan perbankan,” katanya.
Dalam kesempatan itu Gubernur dan Wagub minta bantuan perbankan untuk mengumpulkan dan mentabulasi semua CSR perbankan. Sedangkan pemprov mempunyai wewenang untuk merumuskan prioritasnya serta menunjuk siapa yang akan diberi/dibantu, sehingga tepat sasaran.
Mimpi Sukarwo dan Gus Ipul, seandainya di desa ada uang 100 juta bisa dipinjamkan dengan mudah tanpa agunan yang dapat dimanfaatkan masyarakat akan terwujud perekonomian baru di Jatim.
Sementara itu, Pimpinan BI selaku Ketua Satgas KKMB Jatim, Amriel Arief melaporkan, sesuai SKB antara Menkokesra dengan Gubernur Bank Indonesia bahwa disetiap provinsi didirikan sebuah lembaga yang bernama satgas keuangan kemitraan. Gubernur Jatim Imam Utomo dan Dewan Gubenur Bank Indonesia telah melakukan kesepakatan membentuk satgas pemberdayaan KPMB ini. Tujuan satgas adalah melatih dan mendidik konsultan-konsultan keuangan mitra bank untuk mendampingi para pelaku ekonomi terutama pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Menurut kajian, banyak UMKM tidak bisa berhubungan dengan pihak perbankan karena tidak memenuhi ketentuan aspek teknis perbankan.
Diharapkan KKMB juga bisa memaparkan produk UMKM dan membantu pelaku UMKM untuk menata administrasi pembukuan sebaik mungkin sehingga pelaku UMKM bisa bekerja dengan efektif dan efisien.
Selama tahun 2008 lebih kurang 157 ribu pendamping KKMB yang telah dilatih oleh Satgas. Namun dalam pelaksanan banyak hambatan yang dihadapi oleh pelaku UMKM, tidak saja dari segi permodalan tapi juga pemasaran. Pelaku UMKM bisa menjadi tulang punggung perekonomian Jawa Timur, baik sewaktu krisis maupun setelah krisis. Hal ini terbukti pelaku UMKM yang bertahan (survive), lebih kurang 95%. “ini merupakan kebanggaan kita. Sudah waktunya kita lebih memperhatikan UMKM. Pada 6 Maret CSR Bank Syariah memberikan bantuan dana bagi para pelaku ekonomi di Jawa Timur bekerjasama dengan pemprov mencari nama-nama UMKM untuk diseleksi oleh panitia,” ujarnya.
Hadir dalam acara tersebut pimpinan Bank Mandiri, Bank Jatim, Bank BRI, Bank BTN, Bank Bukopin, Bank Syariah Mandiri, anggota satgas KKMB, Karo Perekonomian, Karo Keuangan, Kadis Koperasi dan UKM Prov. Jatim, Kadis Perikanan dan Kelautan Prov. Jatim , Kadis Kominfo Prov Jatim, serta pejabat di jajaran Bank Indonesia.




An. Kepala Biro Humas dan Protokol
Kepala Bagian Media dan Dokumentasi




Drs. SUHARDJO BAGUSTANTO,MSi
NIP. 510 063 268

SETIAP KECAMATAN AKAN MENDAPAT BANTUAN RP 25 JUTA

”Dalam meningkatkan kinerja aparat kecamatan, khususnya pembinaan administrasi dan validasi data, Pemerintah Provinsi Jawa Timur pada Tahun Anggaran 2009 akan memberikan bantuan sebesar Rp. 25.000.000,-
Demikian dikatakan oleh Plt. Sekda Pemprov Jawa Timur Drs. Chusnul Damuri, MM,M.Si pada pembukaan Rakor Membahas Bantuan Dana Untuk Kecamatan Se Jawa Timur di Bina Loka, Rabu (4 /2).
Sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan, tugas penyelenggaraan Pemerintah Umum khususnya tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintah terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, maka Tahun 2009 mengalokasikan Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota yang penggunaannya untuk Penyusunan database penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan bagi para Camat masing-masing sebesar Rp. 25.000.000,-
” Harapan bapak Gubernur bantuan dana tersebut dapat dimanfaatkan secara efektif, nanti tahun berikutnya akan di evaluasi”, kata Sekda
Rakor yang dipimpin Kepala BiroAdministrasi Pemerintahan Umum Drs. Sukardo,MSi diikuti oleh Kabag Keuangan kabupaten/kota se Jawa Timur, Inspektorat Provinsi Jawa Timur, Bappeda serta Biro Keuangan.
Menurut Sukardo, semua kegiatan pemerintah di kecamatan berupa perencanaan, pelaksaan, pengawasan dan evaluasi serta pelaporan memerlukan dukungan adminstrasi yang lengkap. ”Sasaran yang akan dicapai adalah terbangunnya semangat dan kompetensi aparatur kecamatan dalam penyelenggaraan pemerintah, juga tercipta peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah kecamatan melalui dukungan dana untuk akuntasi kecamatan terhadap database sistem adminstrasi kecamatan, sehingga dapat terbangun tertib administrasi di jajaran aparat kecamatan yang mampu memberikan pelayanan publik kecamatan” tambahnya
Untuk diketahui bahwa dana yang diterima tersebut dipergunakan untuk : honor Tim Pendukung Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Kelembagaan Administrasi Kecamatan; Sosialisasi dalam rangka koordinasi kegiatan yang meliputi kegiatan Provinsi dan Kab/Kota.
Sukardo menegaskan selain itu untuk Perjalanan Dinas dari Kecamatan ke Kabupaten/Kota dan Provinsi dalam rangka pencocokan dan penelitian database; Pemberdayaan Administrasi kecamatan dengan Sistem data base online serta biaya pengisian dokumen-dokumen monografi dan administrasi Kecamatan melalui databse.
Hasil yang diharapkan bantuan dana tersebut dapat meningkatkan koordinasi, tertib administrasi, kualitas aparat Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Kecamatan dan terwujudnya pemberdayaan data administrasi kecamatan melalui database dalam melaksanakan kegiatan pengembangan kelembangaan Kecamatan di Kabupaten/Kota.(Hn)

KEPALA BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
Kepala Bagian Media dan Dokumentasi



Drs. SUHARDJO BAGUSTANTO, MSi
NIP. 510 063 268