TINGKATKAN PRODUKTIVITAS DAN KUALITAS PELAYANAN

Pelayanan dasar kesehatan dinilai masih lambat. Padahal pasien adalah raja yang perlu dilayani dengan prima, oleh karena itu produktivitas dan kualitas pelayanan harus ditingkatkan, serta efisiensi infrastruktur dan ruangan.
Hal itu dikatakan Gubernur Jatim Dr.H. Soekarwo pada acara Pencanangan Keselamatan pasien (Pasien Safety) dan Meresmikan Klinik Kosmetika Medik, di halaman RSU Haji Surabaya, usai jalan sehat memperingati MILAD (Hari Jadi) RSU Haji Surabaya XVI, Jum’at pagi (17/4).
Menurut Gubernur, dengan adanya RSU Haji brand image rumah sakit Islam bagus, dapat merubah paradigma bahwa rumah sakit Islam itu jelek. Namun pelayanan internal masih perlu dibenahi, karena rumah sakit merupakan perusahaan sosial, kegiatan pelayanan yang diberikan perlu dilakukan secara komprehensif.
“Hal itu menjadi bagian penting dalam proses manajemen rumah sakit, apalagi RSU Haji sekarang sudah berubah menjadi BLU. Pimpinan Rumah Sakit harus mengkreasikan manajemen di rumah sakit ini sebagai perusahaan sosial yang membantu masyarakat,” tandasnya.
Dalam memperingati Bulan Bhakti Pelayanan, pada Minggu kelima April ini Pemprop Jatim menandatangani lima macam kerjasama (MoU). Pertama, bekerja sama dengan Bhakti TNI akan membangun 10 ribu rumah kumuh yang tersebar di 10 Kab/ Kota, yaitu Sumenep, Pamekasan, Sampang, Bangkalan, Situbondo, Bondowoso, Probolinggo, Jember, Pacitan dan Trenggalek.
MoU kedua, dengan TNI Angkatan Darat di bidang Keluarga Berencana, ketiga dengan Polda tentang jumlah penangkapan penyalahgunaan narkoba, keempat, sebagai pilot proyek yaitu pelayanan kesehatan di Puskesmas gratis karena kesehatan sebagai kebutuhan dasar masyarakat, dan kelima pendidikan gratis, semua keperluan di bidang pelayanan pendidikan wajar 9 th betul-betul tidak ada pungutan, semua akan dibiayai Pemerintah.
”Dengan adanya lima macam kerja sama ini membuktikan bahwa program Pemprop Jatim benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Jatim,” ujarnya.
Dijelaskan, Keselamatan Pasien merupakan suatu sistem dimana rumah sakit membuat asuhan pasien lebih aman. Melalui sistem tsb. diharapkan dapat mencegah terjadinya cedera yang disebabkan kesalahan akibat melakukan suatu tindakan atau tindak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan.
Tujuan pelaksanaan Keselamatan Pasien di rumah sakit ini untuk terciptanya budaya keselamatan pasien di rumah sakit, meningkatnya akuntabilitas rumah sakit terhadap pasien dan masyarakat, menurunnya Kejadian yang Tidak Diharapkan (KTD) di rumah sakit, serta demi terlaksananya program pencegahan sehingga tidak terjadi penanggulangan (KTD)
Pelayanan yang berkualitas pada rumah sakit manapun, tidak menutup kemungkinan jika terjadi KTD yang akan berakhir dengan tuntutan hukum. Oleh karena itu menurut Gunarto, RSU Haji Sby melaksanakan Keselamatan Pasien ini untuk lebih memperbaiki proses pelayanan. KTD sebagian dapat merupakan kesalahan dalam proses pelayanan yang sebetulnya dapat dicegah melalui rencana pelayanan yang komprehensif dengan melibatkan pasien berdasar haknya. Program tsb. dikenal dengan istilah Keselamatan Pasien atau Pasien Safety.
Selain itu, Keselamatan Pasien juga dapat mengurangi KTD yang berdampak terhadap peningkatan biaya pelayanan, dan dapat menimbulkan konflik antara dokter atau petugas kesehatan dengan pasien, yang berakibat dapat menimbulkan sengketa medis, tuntutan dan proses hukum, serta tuduhan mal praktek, bahkan blow up ke media massa yang akhirnya menimbulkan opini negatif terhadap pelayanan rumah sakit. Dengan meningkatnya keselamatan pasien rumah sakit, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit dapat meningkat, terutama di RSU. Haji Surabaya.
Jalan Sehat Berhadiah Umroh
Dalam rangkaian memperingati Hari Jadinya RSU Haji Surabaya juga mengadakan kegiatan Jalan Sehat Bersama Gubernur Jatim Pak De Karwo, Wagub Jatim Gus Ipul, Prof.Dr. Rochmad Romdoni dan Kepala Dinas/ Instansi Prop. Jatim dengan start dan finish di halaman RSU Haji Sby.



Gerak Jalan bersama yang menempuh jarak sekitar 3,5 km diikuti sekitar 1.500 orang peserta ini menyediakan hadiah utama umroh bagi karyawan RSU Haji Surabaya. Yang berhasil mendapat hadiah Paket Umroh adalah Saiman (staf bagian Radiologi) dan Sumarlis (Staf Bagian Rehabiliatiasi medik). Sedangkan hadiah Sepeda motor jatuh pada Moch. Nur Bambang (Staf Inndoscopy) dan Dr. Febriana Syam (Rehabilitasi Medik). Pak De juga menyedaikan hadiah Umroh untuk peserta gerak jalan umum ( bukan staf RSU Haji Surabaya) yang diperoleh Hasan tukang parkir.
RSU haji di Indonesia dibangun di empat Provinsi, yaitu di Makasar, Medan, Jakarta dan di Surabaya. Untuk RSU Haji di Makasar dan Medan dikelola Yayasan, RSU Haji di Jakarta dikelola Depkes, sedangkan RSU Haji Surabaya merupakan RS milik Pemerintah Prov.Jatim yang didirikan berkenaan peristiwa yang menimpa para jemaah haji Indonesia di Terowongan Mina th. 1990. Dengan bantuan dari Pemerintah Arab Saudi, dilanjutkan dari Pemprov Jatim berhasil dibangun gedung beserta fasilitasnya. Sejak diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 17 April 1993 sebagai rumah sakit kelas C, dalam kurun waktu lima tahun tepatnya th. 1998 sudah berkembang menjadi RSU kelas B Non Pendidikan.
Setelah mengembangkan fasilitas, sarana prasarana dan pelayanan, sejak tgl. 30 Oktober 2008 telah memenuhi standar pelayanan sebagai RS Kelas B Pendidikan, sehingga dapat mendidik mahasiswa kedokteran dan menyelenggarakan postgraduate training untuk dokter dari RS se Jatim. Type Rumah Sakit milik Provinsi Jatim terdiri dari Klas A (RSUD Dr. Soetomo Sby, RSUD Syaiful Anwar Malang), Klas B Pendidikan RSU Haji Sukolilo, dan Klas B non Pendidikan adalah RSU Soedono Madiun.
RSU Haji Surabaya yang termasuk RS terakreditasi dengan 16 Pelayanan dan memperoleh ISO 9001-2000 ini selain melayani masyarakat tidak mampu, RSU Haji juga menyiapkan area khusus bagi pasien kelas menengah keatas. mempunyai fasilitas 226 tempat tidur perawatan dengan SDM 617 orang baik tenaga medis/ dokter, paramedis, ditunjang dengan alat medis yang memadai melayani semua lapisan masyarakat.
Sebagai salah satu rumah sakit milik pemerintah, RSU Haji diharapkan dapat mewujudkan sebagai rumah sakit pilihan masyarakat, Prima dan Islami dalam pelayanan, Pendidikan dan Penelitian. Dengan motonya ”Menebar Salam dan Senyum dalam Pelayanan”, ternyata kunjungan pasien miskin Rawat Inap selalu meningkat tercatat 2.015 orang (th.2007), 2.830 (th.2008) dan triwulan I th. 2009 sebanyak 9.11 orang. Untuk Rawat Jalan sebanyak 15.302 orang (2007), 25.257 orang (2008) dan triwulan I th. 2009 sebanyak 7.514 orang, sedangkan yang melalui IGD 857 orang (2007) dan 794 orang (2008) dan Triw.I th. 2009 mencapai 386 pasien.
Pada kesempatan itu Gubernur yang didampingi Wagub Drs. H.Saifullah Jusuf juga menyaksikan kegiatan Sunatan Massal yang diikuti 50 anak dan menyerahkan tali asih kepada pasien operasi gratis bibir sumbing yang diselenggarakan dalam rangkaian kegiatan memperingati MILAD RSU Haji ini. Massal Operasi bibir sumbing mulai dilaksanakan th. 2008 hingga saat ini telah terdaftar dan telah dilakukan operasi sebanyak 19 orang, anak usia 6 bulan – 12 th sebanyak 16 orang dan pasien dewasa 15-38 th sebanyak 3 orang, yang berasal dari berbagai kota a.l. Sby, Gresik, Sidoarjo, Lamongan, Porong, Jombang, Madiun, Sampang, dan Pamekasan. (Humas Setda Jatim –Sil)

Surabaya, 17 April 2009
A.n. KEPALA BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
Kepala Bagian Media dan Dokumentasi


Drs. SUHARDJO BAGUSTANTO, MSi
NIP. 510 063 268

KEDEPAN DIPILIH APARAT YANG CERDAS DAN INOVATIF

Kecepatan, fleksibelitas, inovatif dan pandai serta profesionalistas dalam mencari terobosan-terobosan baru sangat dibutuhkan dalam membangun dan memperkuat serta menjalankan system birokrasi pemerintahan. Untuk itu, kedepan untuk mengisi pejabat eselon atau mengangkat seorang pemimpin harus benar-benar dipilih aparat yang cerdas, inovatif dan ber-etika serta bermoral baik.
Hal tersebut dikatakan Gubernur Jatim Dr. Soekarwo saat memberikan Sambutan pada Pembukaan Diklat Pimpinan Tk. II di Ruang Graha Amerta Diklat Prov. Jatim Jl. Balongsari Tama Surabaya, Rabu ( 15/4 ).
Menurut Pakde panggilan akrapnya Pak Karwo, selain kepandaian, kecerdasan dan profesionalitas, masalah etika dan moralitas juga sangat menentukan seseorang bisa menjadi atau menduduki suatu jabatan. Karena etika dan moralitas itu sangat menentukan derajad seseorang.
Dikatakan, kalau pendidikan sudah bagus, etika dan moral juga sudah bagus maka yang dibutuhkan adalah masalah perubahan intelektual kesarjanaan dari seorang aparat. Yaitu bisa bermanfaat atau berguna bagi lingkungannya atau tidak intelektual kesarjanaannya itu, kalau tidak ya.... berarti tidak masuk dalam moninasi kredibel baik atau tidak memenuhi persyratan untuk menduduki eselon.
Sebab, tambahnya, dalam era krisis global ini dibutuhkan seorang pemimpin yang bisa cepat, tepat tanggap terhadap segala kejadian baik itu di lingkungan kerja, rumah atau disekitarnya. Dan untuk menjawab dan mengantisipasi krisis global maka semua elemen dan lembaga harus bisa dan cerdas menangkap peluang atau perubahan yang ada.
” Selain itu, kita sebagai aparat harus bisa membangun pikiran- pikiran yang bersifat sepatoris dan prakmatis. Contohnya soal, masalah real Estate. Real Estate adalah merupakan satu kawasan maka IMB-nya ya... cukup satu saja, jangan sndiri-sendiri,” ujarnya.
Untuk itu, pesan Pakde pada peserta Diklatpim II seusai mengikuti diklat ini dan kembali ke daerah masing-masing, harus memiliki pikiran-pikiran yang inovafatif dengan interparasive Corporate dengan pihak ke- 3. atau mengajak dan menggandeng pihak ke tiga untuk bersama-sama membangun daerah. Itu namanya ada perubahan setelah mengikuti Diklat, jadi jangan hanya mengandalkan APBD untuk membangun desa atau daerah.
Sementara itu Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Dr. Asmawi Rewansyah,M.Sc mengatakan, peserta Diklatpim II adalah aparat yang terpilih untuk mengikuti Diklat yang amat strategis selama 10 minggu lamanya, karena bisa bergabung dalam sebuah ” learning community” untuk mengasah dan mengembangkan kompentesi sebagai pimpinan birokrasi yang handal yang tertuang dalam sikap, perilaku, keluasan wacana, kedalaman padangan manajerial dan tehnis yang semuanya merupakan satu kesatuan kompetensi yang utuh dan wajib dimiliki oleh seserta birokrat profesional karir.
Sebab, lanjutnya, Diklatpim II ini adalah Diklat yang dipersiapkan untuk menduduki eselon II, untuk itu materi pembelajarannyapun disesuaikan dengan tugas-tugas yang akan diemban oleh pejabat eselon II. Yaitu pengembangan kompetensi kepemimpinan untuk menyiapkan pemimpin-pemimpin yang tanggap dan terampil dalam menyikapi pesatnya perubahan lingkungan stratejik bangsa dalam sistem penyelenggaraan negara.
Kepala Diklat Prov. Jatim, Drs. Sudjono, MM melaporkan, Diklatpim II Angkatan XIX tahun 2009 dilaksanakan selama 10 minggu mulai tgl 15 April s/d 18 Juli 2009 diikuti 133 orang peserta berasal dari seluruh Indonesia. Antara lain dari Prov. Riau, Kalteng, Kalsel, Kaltim, Kalbar, Sulteng Bali, NTB, Jabar dan Provinsi Jawa Timur, dengan perbandingan 124 orang peserta laki-laki dan 19 orang peserta perempuan serta sudah duduk di eselon II 94 orang dan Eselon III 49 orang.
Sedang tujuan Diklatpim ini adalah untuk menembangkan pengetahuan dan keahlian PNS Eselon II secara Profesional pada pelayanan masyarakat. Dengan sasaran ingin terwujudnya PNS dalam berkompetensi secara sehat dan berinovatif serta profesional. ( Humas Prov. Jatim/Dilla )

Surabaya, 15 April 2009
Kepala Biro Humas dan Protokol
Kepala Bagian Media dan Dokumentasi



Drs. Suhardjo Bagustanto,MSi
NIP. 510 063 268

KAMPANYE HARUS BERI NILAI TAMBAH AGAR MASYARAKAT TIDAK JENUH

Berbagai kampanye yang dilakukan tokoh masyarakat calon anggota Legislatif dan DPD harus memberikan nilai tambah, bukan sebaliknya menimbulkan kejenuhan masyarakat.
Hal itu ditegaskan Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo pada Rakor mensukseskan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/ Wapres, di Ruang Graha Wicaksana Praja Kantor Gubernur Jatim Jl. Pahlawan No. 110 Sby, Rabu (18/3).
Menurut Gubernur, suasana demam Pemilu Legislatif dan persiapan Pemilu Presiden/ wapres masih dingin, maka diharapkan kerja sama semua pihak menghangatkan Pemilu. “Mari Kita wujudkan Jatim menjadi contoh bahwa Pemilu berlangsung dinamis. Jangan dianggap aman dan tertib, karena sepi dan tidak ada yang hadir. Tetapi berlangsung dinamis dalam susana tertib, aman, santun patuh dan terhadap peraturan perundangan,” harapnya.
Pemilu ini sangat penting karena semua mata dunia melihat pelaksanaan Pemilu Legislatif 9 April dan Pelaksanaan Pilpres/ Wapres 6 Juli mendatang. Karena Indonesia terkenal dengan negara demokrasi terbesar ketiga. Semua kagum tapi sayang investasi tidak pernah datang kesini. Harus ditunjukkan bahwa Pemilu di Jatim dan Indonesia berjalan dengan aman dan tertib. Aman ini yang akan mengundang investasi nantinya.
“Hal ini sudah dibuktikan pada waktu Pilgub Jatim tiga putaran yang berlangsung tenang dan sangat bagus. Mungkin pemilu yang paling tertib dan damai di seluruh dunia,” imbuhnya.
Pembangunan politik seperti ini diharapkan partisipasi masyarakat yang tinggi, oleh karena itu penyelenggaraan dan persepsi politiknya harus baik. Kalau ini dilakukan dengan baik, pembangunan politik ini tidak hanya mendorong perkembangan perekonomian, sosial dan budaya, juga akan menjadi lokomotif terhadap berbagai solusi permasalahan yang ada.
Beberapa hal yang bisa diangkat dari data empirik di lapangan langkah-langkah distribusi yang dilakukan KPU terhadap bahan sarana prasarana perlu kontrol lebih intensif lagi, daerah khas di kepulauan menjadi prioritas untuk distribusi. Selain permasalahan distribusi, menurutnya, teknis penyelenggaraan, persepsi terhadap peraturan perundangan dan penafsiran terhadap peraturan perundangan antar peserta Pileg masih belum ada kesamaan.
Agar pelaksanaan menjadi aman dan patuh terhadap perundangan, demokrasi ini harus dibangun pada posisi ketertiban pelaksanaan menurut aturan perundangan yang ada, sebab demokrasi ini berbanding lurus dengan kepatuhan hukum. Demokrasi ini ditunggu untuk melahirkan kultur yang lebih bagus, lebih santun, menghargai perbedaan, dan siap menang siap kalah. Kultur inilah yang harus ditanamkan pada masyarakat.
Oleh karena itu agar pelaksaanaan Pemilu lebih tertib, aman, demokratis, hak dan kewajiban seimbang, maka penyediaan logistik Pemilu diharapkan benar-benar dipersiapkan dengan baik agar seluruh warga masyarakat yang memiliki hak pilih benar-benar terlayani dengan baik untuk menyalurkan aspirasi politiknya.
Aspek penerapan ketentuan dan peraturan perundangan selama kampanye oleh Panwaslu yakni tenang sebelum pemilihan, menjadi bagian untuk mengontrol agar rasa kepastian dan keadilan diperoleh oleh peserta kompetisi. “Saya harap hal ini benar-benar diperhatikan dan diterapkan secara adil untuk menceagah terjadinya pelanggaran yang tidak diinginkan selama Pemilu berlangsung,” harapnya.
Aspek keamanan dan ketentraman masyarakat menjadi sangat menonjol. Selain itu aspek netralitas PNS maupun Pelaksana Pemilu sangat penting pada Pileg maupun Pilpres/ Wapres mendatang. “Saya harap hal ini dapat dijaga, baik sebelum maupun sesudah pelaksanaan Pemilu, agar seluruh tahapan Pemilu dapat berjalan semestinya, dan mencegah terjadinya penyimpangan. Karena hal ini dapat menodai demokrasi yang dibangun dalam amanat refromasi yang terus berjalan secara kualitatif.
Plt. Sekda Prop. Jatim Drs. Chusnul Arifin Damuri, MSi, MM mengatakan, Pemilu 2009 diharapkan dapat mencakup sukses dalam penyelenggaraan, sukses dalam meningkatkan partisipasi politik rakyat, serta sukses memilih pemimpin masa depan yang dapat memimpin negara ini semakin baik dan lebih mensejahterakan rakyat.
Penyelenggarakan Rakor ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman yang benar dalam penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/ Wapres th. 2009, agar pelaksanaannya dapat berlangsung secara demokratis tertib, lancar, aman, damai, kondusif, dan terwujud kerja sama dan kebersamaan yang kuat, serta mendapat dukungan partisipasi semua pihak.
Peserta Rakor yang terdiri dari Bupati, Sekda, Muspida, KPU, Panwaslu Kab/ Kota se Jatim ini mengikuti dengan seksama materi yang disampaikan secara detail oleh para nara sumber, antara lain Irjen Pol Drs. Aryanto Sutadi, MSc, Pangdam V/ Brawijaya, Sekretaris Ditjen Kesatuan Bangsa dan Politik Depdagri Suwarno Putra Raharjo, KPU Arief Budiman, Badan Pengawas Pemilu RI, Wirdyaningsih, SH, MH. (Humas Setda Jatim –Sil)

Surabaya, 18 Maret 2009

A.n. KEPALA BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
Kepala Bagian Media dan Dokumentasi


Drs. SUHARDJO BAGUSTANTO, MSi
NIP. 510 063 268

JATIM TERTARIK JALIN KERJASAMA DENGAN MYANMAR

Provinsi Jawa Timur tertarik dan berminat menjalin hubungan kerjasama bidang perdagangan, investasi dan skill workers serta sister city dengan Myanmar. Ungkapan tersebut disampaikan Wakil Gubernur Syaifullah Yusuf di ruang kerjanya Jl. Pahlawan 110 Surabaya, Rabu (18/3), saat menerima kunjungan kehormatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh RI di Myanmar, Sebastanus Sumarsono.
Menurut Wagub, dengan membuka hubungan kerjasama antara Jatim – Myanmar saat ini maka kedepan Jatim akan lebih mudah dalam mengembangkan usahanya di sana. Sebab, Myanmar sebagai negara tetangga yang masih utuh dan asli baik hutan maupun alamnya.
” Contoh, Jatim kirim tenaga ahli ( skill wokers ) seni ukir khusus mebeler karena di Myanmar Jatinya besar-besar dan masih penuh hutannya. Jadi, Jatim bisa mengembang usaha furniture dan sekaligus meng-eksport hasilnya lewat Myanmar. Atau kita kirim tenaga kontruksi dan ahli bangunan agar Jatim bisa mengembangkan bidang jasa kontruksi, sebab Myanmar masih butuh banyak bangunan gedung-gedung dan kantor-kantor,” ujarnya.
Ditambahkan, sebetulnya di Myanmar itu masih terbuka lebar kesempatan – kesempatan atau peluang untuk mengembangkan usaha baik itu usaha perdagangan ataupun usaha di bidang jasa. Sebab, di Myanmar masih asli yaitu potensi alamnya belum terjamah dan tersentuh untuk diolah, seperti batu giok dan batu bahan semen disana banyak.
Sementara itu Dubes Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Myanmar mengatakan, saat ini dan kedepan Myanmar masih membutuhkan banyak semen, kertas, mesin-mesin berat dan suku cadang bermotor, alat-alat pertanian, besi, baja, karet dan tembakau. Jadi, peluang- peluang tersebut bisa diambil Jatim baik secara langsung ataupun secara berkala.
Selama ini, tambahnya, Export Indonesia ke Myanmar antara lain kertas, besi, baja, karet dan tembakau saja. Juang yang bisa diisi oleh Provinsi Jawa Timur. Sedang Import Indonesia dari Myanmar adalah tepung, kayu gelondong, kacang-kacangan, sayur- mayur dan ikan. Dengan total nilai hingga Juni 2008 kemarin sebesar $ 159 juta US, meningkat 9,67 % dibanding tahun 2007.” Nilai transaksi export- import terus meningkat dari tahun ke tahun dan Indonesia Surplus dari Myanmar,” tegasnya.
Kedepan diharapkan, Jatim mau membuka hubungan sister city dengan Myanmar sehingga hubungan perdagangan dan hubungan bilateral antara Jatim – Myanmar bisa bertambah baik dan luas. Karena, segalanya bisa diakses langsung dari Jatim ke Myanmar.
Hadir dalam acara tersebut antara lain; Assisten Sekdaprov. Bidang Ekbang, Kadin Jatim, Disperindag, Infokom, Bappeda, BPM, Kadis Pertanian, Kepala Bakesbang Prov. Jatim dan Karo Humas dan Protokol Setdaprov. Jatim.( Humas Pemprov. Jatim ).

Surabaya, 18 Maret 2009

A.n. Kepala Biro Humas dan Protokol
Kabag. Media dan Dokumentasi



Drs SUHARDJO BAGUS TANTO,MSi
NIP. 510 063 268

PNS HARUS LAYANI MASYARAKAT SECARA PROFESIONAL

PNS sebagai aparatur negara harus memberikan pelayanan pada masyarakat secara profesional.
Hal itu dikatakan Gubernur Jatim Dr. H. Soekarwo dalamsambutan yang dibacakan Plt. Sekda Prop. Jatim Drs. Chusnul Arifin Damuri, MSi, MM pada Pembukaan Bimtek Analisis Beban Kerja dan Jabatan, serta Standar Kompetensi Jabatan, di Ruang Graha Wicaksana Praja Kantor Gubernur Jatim Jl. Pahlawan No. 110 Sby, Senin (16/3).
Menurutnya, peranan SDM aparatur yang handal dan profesional dalam birokrasi pemerintahan harus dipenuhi dalam era reformasi dan demokrasi sekarang ini. untuk dapat membentuk PNS yang profesional perlu ditetapkan standar kompetensi jabatan dan kode etik PNS. Kompetensi, sebagai tolok ukur seseorang untuk menduduki jabatan tertentu, sedangkan Etika Profesi adalh perilaku yang melekat pada PNS sebagai profesional dan sebagai aparatur negara. “Oleh karena itu Kompetensi dan Etika Profesi harus ditetapkan sebagai landasan dan merupakan pra-syarat dasar dalam rangka membangun profesionalisme PNS,” tegasnya.
Berkaitan dengan hal itu, langkah utama yang perlu dilakukan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) utamanya dalam penyediaan informasi jabatan adalah melaksanakan analisis organisasi untuk menyelaraskan organisasi dengan visi dan misinya. Kemudian melaksanakan analisis jabatan dan beban kerja untuk mendapatkan informasi jabatan, serta melaksanakan penyusunan standar kompetensi jabatan struktural PNS.
Kegiatan itu akan dilaksanakan secara mandiri setiap SKPD dengan membentuk Tim Analisis Jabatan. Untuk itu para Pejabat Eselon III dan IV yang membidangi kepegawaian ditunjuk mengikuti Implementasi Reformasi Birokrasi melalui program Bimtek Analisis Beban Kerja & Jabatan, agar dapat melakukan analisis beban kerja dan Jabatan, serta menyusun standar kompetensi jabatan pada instansi masing-masing.
Diharapkan, paling lambat dua bulan setelah Bimtek hasilnya bisa dievaluasi, dan selanjutnya difasilitasi untuk ditetapkan dalam Peraturan Gubernur.
Sementara itu Kepala Kanreg II BKN Surabaya Yuliana Setiowati mengatakan, perubahan mendadar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan intinya perubahan mind set dan cultur set di lingkungan PNS. Semula penguasa menjadi pelayan, dari jabatan berubah menjadi amanah, dari ego sentris menjadi ego nasional, dan dari output menjadi outcome.
Kepala Biro Administrasi Organisasi Totok Suwarto, SH, MSi mengatakan, Bimtek ini diselenggarakan untuk menyamakan pola pikir dan persepsi dalam pelaksanaan perhitungan beban kerja dan penyusunan formasi jabatan serta standar kompetensi jabatan di lingkungan Prop Jatim, sehingga para peserta memahami metode dan tehnik pelaksanaan aplikasi di satker masing-masing.
Bimtek diikuti 210 pejabat eselon III dan IV yang membidangi kepegawaian ini dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu tahap pertama 17 – 19 Maret, tahap dua 23 – 25 Maret, dan tahap tiga 6 – 8 April di H. Cendana Sby. ( Humas Pemprop. Jatim- Sil)



Surabaya, 16 Maret 2009

A.n. KEPALA BIRO HUMAS DAN PROTOKOL
Kepala Bagian Media dan Dokumentasi


Drs. SUHARDJO BAGUSTANTO, MSi
NIP. 510 063 268

TIGA PILAR DALAM PEMBINAAN ATLIT

Gubernur Jawa Rimur Dr Soekarwo mengatakan, ada tiga pilar dalam melakukan pembinaan olahraga yaitu atlit, pelatih dan organisasi
”Ketiganya harus bersinergi dengan baik, sehingga dapat menghasilkan atlit yang memliliki kualitas bagus,” katannya saat meresmikan Pemusatan Latihan Daerah (Puslatda) Jatim 100/II Tahun 2009 di GOR CLS Kertajaya Suarabaya Senin (16/3).
Menurutnya, ketiga pilar itu harus dikelolah dengan baik, dimana pelatih dan atlit menciptakan hubungan yang harmonis dalam melakukan pembinaan, dan orgaisasinya dikelola dengan baik pula. Oleh karena itu bila ketiga pilar tesebut telah tercipta hubungan yang harmonis, dan sinergis, maka tidakdapat dipungkiri akan menghasilkan atlit-atlit yang bagus.
Lebih lanjut diungkapkan, KONI Jatim dalam melakukan pembinaan telah berhasil menerapkan ketiga pilar tersebut dengan baik, sehingga dapat menghantarkan atlit pada setiap event nasional mapun internasional. Hal ini telah dibuktikan Atlit PON Jatim memperoleh juara umum dua kali pada PON XVI dan PON XVII.
Sementara itu Ketua Penyelenggara H. Soekarno Marsaid yang juga Ketua Harian KONI Jatim mengatakan, Puslatda 100 Jatim telah berjalan sejak awal 2005 hingga berakhir jelang pelaksanaan PON XVII. Hasil ini telah ditunjukkan dengan perolehan medali emas, perak dan perunggu bagi kontingen Jatim pada PON XVII/2008 di Palembang sebanyak 139 emas, 114 perak dan 123 perunggu. Hasil ini selain melebihi target 100 medali emas yang dicanangkan sejak dilaksanakannya Puslatda juga mampu menggusur kejayaan kontingen DKI Jakarta.
Hadir pada peresmian Pustalda Jatim100/II Muspida, Asisten Administrasi dan Umum, Asisten Kesra dan Kepala Bakesbang, Dinas Pemuda dan Olah Raga, serta para Kepala Biro Setda Prov Jatim( Humas SetdaProv.Jatim/guno)


Surabaya, 16 Maret 2000

A.n. Kepala Biro Humas dan Protokol
Kepala Bagian Media dan Dokumentasi


Drs. SUHARDJO BAGUSTANTO, MSi
NIP. 510 063 268

KEPALA DAERAH TAK USAH TAKUT DALAM MENGELOLA ANGGARAN

Gubernur dan Bupati/ Walikota adalah Kepala Daerah sekaligus sebagai pengelola anggaran di daerah baik APBD maupun APBN, tidak usah takut – takut dalam mengelola atau menjalankan dan menggunakan anggarannya sebatas itu untuk kepentingan dan keperluan umum ( masyarakat ). Khusausnya untuk kepentingan sosial atau bencana alam seperti bencana banjir dan tanah longsor, karena dalam pembuatan kebijakaan tersebut mereka para Kepala Daerah sudah diproteksi Undang-Undang.
Pernyataan tersebut disampaikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Marwan Effendi saat memberikan pengarahan pada acara Launching Kurikulum Pendidikan Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( KKN ) se Jatim di Ruang Graha Wicaksana Praja Kantor Gubernur Jatim Jl. Pahlawan 110 Surabaya, Rabu ( 11/3 ).
Dikatakan, kepala daerah tidak usah takut-takut dalam menggunakan anggaran selama itu untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi atau memkaya diri sendiri. Sebab, dalam penggunaan anggaran pasti ada anggaran prioritas atau anggaran spontan yaitu anggaran dikeluarkan berdasarkan kebijakan pengelola anggaran (kepala daerah ) karena anggaran tersebut harus segera dikeluarkan dan penggunaannya tidak bisa ditunda-tunda. Seperti saat ini yang terjadi di Jawa Timur ( banjir dimana-mana ).
Memang, sekarang ini, kata Marwan, sepertinya sudah tidak ada lagi lubang untuk berfikiran menyimpang karena segala macam gerak sudah dibatasi dengan tembok-tembok pembatas. Dan kondisi sepertilah yang tidak disenangi mereka yang senang dengan tindak korupsi.” Akan tetapi, sebetulnya masih ada ruang atau celah untuk kita segabai aparat pemerintah dan pengelola keuangan masih tetap hidup dengan memberikan penjelasan-penjelasan yang transparan,” jelasnya.
Selanjutnya ia mengatakan, korupsi itu memang mudah untuk diperbincangkan atau diomongkan akan tetapi susah untuk dihilangkan dan diberantas.Data korupsi tahun 2004 di Indonesia dan KPK saat itu baru berdiri, kejaksaan agung telah menetralisir perkara korupsi sebanyak 600 lebih sedikit. Tahun 2005, jumlah ini naik sedikit yaitu kira-kira 5 – 10 % ( sekitar 700 perkara ) data ini hasil dari penyidikan Polri dan KPK. Terus tahun 2007, data korupsi masih berkisar pada angka 700 –san perkara hasil sidik Polri dan sejak saya mulai menjabat jadi Jakpidsus tahun 2008, posisinya mulai menurun yaitu sekitar 386 perkara ini hasil penyidikan Polri dan KPK.
” 1 Jjanuari 2009 lalu jumlah perkara yang ditangani Polisi dan masuk ke pengadilan sebanyak 165 perkara, KPK 38 berkas dari 47 perkara yang diselidiki, 1.341 penyelidikan kejaksaan, dan sebanyak 1.143 perkara yang dilimpahkan ke pengadilan. Jadi, masalah korupsi di Indonesia ini bukan malah turun akan tetapi sebaliknya yaitu meningkat hampir mendekati 100 %,” jelasnya.
Sebagai contoh, beberapa waktu lalu Rakor Jaksa Agung se Dunia di Cina yang dihadiri sebanyak 165 orang Jaksa Agung salah astunya adalah saya. Katika para peserta diminta untuk maju memberikan paparan tentang perkara korupsi di negaranya, Indonesia adalah negara terkorup terbesar karena dalam waktu 5 tahun jumlah perkara yang ditangani sebanyak 3000 perkara. Sedang di Singapore rata-rata hanya 3 perkara /th itupun perkara korupsi yang nilainya kecil-kecil. Dan yang paling bersih adalah Brunai Darusalam yaitu hampir-hampir tidak ada masalah dalam waktu 5 tahun hanya ada 1 masalah korupsi.
Pertanyaan yang paling mendasar dan perlu kita cermati dan direnungkan bersama adalah mengapa kok bisa begini ? jawabannya antara lin ada 3 faktor yaitu pertama; system di Indonesia belum baik; kedua’, perilaku PNS dan penyelenggara negara kurang baik dan semua perangkat daerah tak terkecuali harus benar-benar mau memerangi masalah korupsi dimulai dari diri sendiri dan lingkungannya.
Sebelum mengakhiri pengarahannya, Marwan berharap, lima tahun kedepan pemerintahan di Jawa Timur benar-benar bersih dari urusan masalah keuangan negara. Ayo dijaga kondosif ini agar para investor mau terus datang dan menanamkan modalnya disini. Sebab, kalau tidak bulan April atau Mei nanti akan terjadi PHK besar-besaran.
Sementara itu ditempat yang sama Gubernur mengatakan, rencana penggunaan anggaran tahun 2009 ini ada perubahan yaitu sebesar 20 % anggaran di Jatim akan diperuntukkan atau digunakan untuk program padat karya di pedesaan, agar masyarakat desa tidak lari atau meninggal pedesaan menuju ke kota. Sebab, kaki lima di perkotaan sudah susah penanggulanginya jangan sampai ditambah lagi permasalahannya.
Menurut Pakde sapaan akrap Gubernur, bulan April dan Mei ini nanti akan ada pemutusan hubungan kerja ( PHK ) di yang jumlahnya cukup besar yaitu sekitar 5000 orang. Nah, untuk menanggulangi masalah PHK ya…… harus dengan PHK ( pasti harus kerja ). Caranya, pemerintah daerah harus bisa membuka lowongan kerja dengan cara padat karya.
Sementara itu Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Jatim, Dr. Rasito,MSi, melaporkan tujuan yang ingin dicapai dengan Launching program Pendidikan Anti Korupsi, Kolusi dan Nepotismo (KKN) di Sekolah se Jawa Timar ini adalah untuk menanamkan nilai dan sikap hidup anti KKN lepada warga Sekolah; menumbuhkan kebiasaan perilaku Anti KKN lepada warga sekolah dan untuk mengembangkan creativitas warga sekolah dalam memasyarakatkan dan membudayakan perilaku Anti KKN.
Sedang pilihan strategi untuk menanamkan nilai, pola pikir, sikap dan perilaku Anti KKN melalui pendidikan ini didasari atas pemikiran bahwa sekolah adalah tempat proses pembudayaan sebagai lingkungan kedua bagi anak yang dapat menjadi tempat pembangunan karakter dan watak.
Oleh karena itu, tambahnya, jika sekolah bisa memberi atmosfer dalam menciptakan dan mendukung internalisasi nilai, sikap dan perilaku Anti KKN, maka kedepan generasi muda sebagai anak bangsa diyakini pasti dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi Anti KKN. Hal ini, sesuai dengan Undang-Undang No.20 tahun 2003 yaitu tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan bahwa salah satu fungís dari pendidikan adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat.
Launching Pendidikan Anti KKN yang diikuti oleh seluruh Bupati/Walikota, Wabup/Wakod, Sekkab/ Sekkod dan Kadis P dan K se Jatim serta Ketua Komisi E DPRD Prov. Jatim dan para Pejabat di Lingkungan Pemprov. Jatim dan Setdaprov. Jatim.( Humas Pemprov. Jatim/ Dilla ).

Surabaya, 11 Maret 2009
Kepala Humas dan Protokol
Kepala Bagian Media dan Dokumentasi



Drs. Suhardjo Bagustanto,MSi
NIP. 510 063 268